Senja mulai turun di tepian Sungai Batanghari. Di atas perahu ketek sederhana yang terbuat dari kayu lapuk, seorang pria paruh baya dengan kemeja putih lengan panjang itu menatap lurus ke sudut-sudut perkampungan di pinggir Kota Jambi. Ia bukan sedang mencari ikan. Matanya menyusuri tumpukan sampah rumah tangga yang terperangkap di akar-akar bakau kecil, lalu berbisik kepada pendampingnya, “Ini bukan soal anggaran besar. Ini soal siapa yang berani basah.” Besoknya, seribu lebih aparatur dan relawan tiba-tiba turun ke sungai.
Lelaki itu adalah Al Haris, Gubernur Jambi periode 2021–2026, satu-satunya birokrat karier murni yang berhasil merebut Singgasana Rumah Dinas Gubernur tanpa pernah sekalipun menjadi anggota partai politik. Lahir di Desa Durian Luncuk, Batin XXIV, Batanghari, pada 23 November 1973, Haris tumbuh dalam keluarga petani sederhana. Tidak ada warisan harta, kecuali api kecil yang selalu sang ayah nyalakan di tungku pagi buta—melambangkan satu prinsip: seorang pemimpin harus bangun lebih dulu sebelum rakyatnya terbangun oleh masalah.
Pendidikan dasarnya dihabiskan di SDN 218 Batin XXIV. Ia lalu melanjutkan ke pendidikan menengah di Muara Bulian sebelum merantau ke Jambi. Gelar Sarjana Administrasi Publik ia raih dari STIA YAPPI, disempurnakan dengan Magister Manajemen di almamater yang sama. Jejak intelektualnya kental diwarnai logika rasional khas teknokrat yang lebih gemar memegang data ketimbang spanduk kampanye.
Lelakon Panjang Si "Kepala Dinas Abadi"
Jika ada kontes birokrat paling kenyang asam garam, Al Haris mungkin masuk nominasi teratas. Kariernya bukan meteor yang tiba-tiba melesat, melainkan pohon jati yang pelan tapi pasti membesar lingkar batangnya. Ia memulai segalanya sebagai staf biasa di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batanghari pada era 1990-an—masa ketika komputer masih menjadi barang mewah dan surat-menyurat masih diketik manual di atas kertas doorslag.
Dedikasinya pada mesin birokrasi pemerintah kabupaten nyaris tanpa jeda. Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Batanghari ia emban begitu lama hingga sebagian warga setempat melabelinya “Sekda Abadi”. Baru pada 2019, mata publik Jambi tertuju padanya. Di Pilkada 2020, tanpa mesin partai pribadi, ia berpasangan dengan Abdullah Sani. Mereka diusung koalisi gemuk dan mengalahkan petahana. Kemenangan itu sekaligus membuktikan bahwa penguasaan manajemen pemerintahan yang dingin dan presisi bisa mengalahkan narasi politik yang panas dan berapi-api.
Menggenggam Jambi Lewat Angka dan Aspal
Memasuki tahun kelima masa jabatannya di 2026 menjelang akhir, Al Haris tak punya banyak gaya. Ia bukan orator ulung yang bisa memukau ribuan massa dengan diksi puitis. Suaranya cenderung datar, nadanya sering kali seperti dosen yang sedang menjelaskan mata kuliah statistik. Tapi di balik itu, tersimpan rekam jejak eksekusi yang agresif.
Program unggulan “Jambi Mantap” menjadi nadi pemerintahannya. Fokusnya brutal pada infrastruktur dasar. Hingga awal 2026, lebih dari 1.800 kilometer jalan kabupaten dan provinsi berhasil diperbaiki atau dibangun ulang—mengakhiri kutukan jalan bolong yang dulu membuat truk kelapa sawit lebih sering terbalik daripada melaju lurus. Di sektor kesehatan, ia meluncurkan inisiatif Dokter Spesialis Masuk Desa yang memangkas angka rujukan pasien dari pedalaman.
Yang menarik, ia menyulap konsep “Bujet Inklusif” dengan menggelontorkan Dana Desa Plus yang signifikan bagi dusun-dusun adat. “Kalau kota pusing mikirin MRT, kami di Jambi masih mikirin jembatan gantung agar anak-anak tidak putus sekolah saat air Batanghari meluap,” ucapnya dalam sebuah forum nasional. Data tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jambi bergerak stabil di kisaran 4,8 persen, ditopang oleh diversifikasi sektor pertanian dan kebangkitan UMKM binaan Bank Jambi yang menjadi pelipur lara di tengah fluktuasi harga sawit dan batu bara global.
Luka di Balik Senyum Adat
Tentu, memimpin Jambi bukan sekadar menuang semen dan menandatangani MoU. Al Haris mewarisi luka lama: deforestasi, konflik agraria antara masyarakat adat Suku Anak Dalam dengan korporasi, serta kebakaran lahan gambut yang selalu mengintip di musim kemarau. Hingga triwulan pertama 2026, asap masih sesekali menjadi tamu tak diundang, meski status siaga darurat berhasil ditekan durasinya.
Kritik juga datang dari kalangan muda yang menginginkan gebrakan lebih berani di ekonomi kreatif dan digital. Mereka merindukan Jambi yang dilirik anak muda Jakarta, bukan sekadar menjadi penyangga pangan Sumatera.
“Saya ini bukan orang baru di pemerintahan, tapi saya juga bukan orang lama yang menolak perubahan.” — Al Haris dalam wawancara khusus di rumah dinas, Februari 2026.
Kini, di sisa masa jabatan, Al Haris berdiri di persimpangan. Di satu sisi ia adalah teknokrat ulung yang membuat birokrasi Jambi lebih rapi dan lurus. Di sisi lain, warisan politik menjelang pemilihan mendatang menuntut lebih dari sekadar angka. Ia harus meninggalkan jejak cerita—agar rakyat tak hanya mencatat berapa kilometer jalan yang dibangun, tetapi juga mengenang Gubernur yang menyeberangi sungai di malam hari, memastikan tak ada lagi anak desa yang tenggelam dalam gelapnya keterbatasan. Lanskap Jambi telah berubah. Kini, tinggal waktu yang akan membuktikan apakah perubahan itu menumbuhkan akar, atau hanya menjadi lapisan aspal tipis yang mengelupas ditelan hujan tropis pertama.
Comments (0)