Hak Jawab

Hak Jawab

Berita Seputar (beritaseputar.com) menjunjung tinggi prinsip akurasi, keseimbangan, dan keadilan dalam setiap pemberitaan. Sebagai wujud kepatuhan terhadap Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 serta Kode Etik Jurnalistik, kami menyediakan mekanisme Hak Jawab bagi setiap pihak yang merasa dirugikan atau tidak sepakat dengan muatan faktual dalam suatu karya jurnalistik yang telah dipublikasikan.

Definisi Hak Jawab

Hak Jawab adalah hak setiap orang, kelompok, atau badan hukum untuk memberikan tanggapan, sanggahan, atau koreksi terhadap informasi faktual yang dinilai tidak benar, tidak akurat, atau merugikan nama baiknya dalam sebuah berita atau konten jurnalistik yang telah diterbitkan oleh portal Berita Seputar. Pelaksanaan hak ini dijamin oleh undang-undang dan bertujuan untuk meluruskan informasi di ruang publik tanpa harus melalui proses litigasi terlebih dahulu.

Pihak yang Berhak Mengajukan

Hak Jawab dapat diajukan oleh subjek berita yang secara langsung disebutkan identitasnya atau dirujuk secara spesifik dalam konten yang dipublikasikan. Adapun pihak yang memiliki legitimasi untuk mengajukan meliputi:

• Individu atau perorangan yang nama, foto, atau identitas spesifiknya dimuat dalam pemberitaan.
• Kelompok, komunitas, atau organisasi yang nama atau kepentingannya dirugikan akibat pernyataan faktual dalam berita.
• Badan hukum, perusahaan, atau institusi yang menjadi objek langsung dalam karya jurnalistik.
• Ahli waris atau keluarga inti, apabila subjek berita yang dirugikan telah meninggal dunia atau berada dalam kondisi tidak cakap hukum.

Pihak yang mengajukan tidak diwajibkan menggunakan kuasa hukum, namun pengajuan oleh perwakilan atau lembaga bantuan hukum tetap dapat dilayani selama menyertakan surat kuasa resmi.

Prosedur Pengajuan

Untuk memastikan validitas dan memperlancar proses verifikasi, pengajuan Hak Jawab wajib disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik resmi redaksi di [email protected]. Agar diproses, pengajuan tersebut setidaknya harus memuat tiga elemen fundamental berikut:

• Identitas Lengkap Pemohon: Mencakup nama sesuai kartu identitas (KTP), alamat, nomor kontak yang dapat dihubungi, serta nama institusi atau jabatan jika pengajuan mewakili badan hukum. Data ini digunakan semata-mata untuk proses klarifikasi dan verifikasi internal redaksi.
• Artikel Terkait: Cantumkan tautan (URL) lengkap berita yang dimaksud, atau judul pasti dan tanggal penerbitan jika mengalami kendala akses. Hal ini untuk menghindari kesalahan subjek dan memastikan sengketa informasi ditangani dengan tepat.
• Dasar Koreksi dan Klarifikasi: Uraikan secara spesifik dan rinci bagian kalimat atau paragraf mana yang dinilai keliru, serta tunjukkan fakta, data, atau bukti pendukung yang menjadi dasar koreksi. Sanggahan tanpa bukti dan hanya berisi opini subjektif tidak dapat dikategorikan sebagai Hak Jawab.

Proses Verifikasi Redaksi

Setelah pengajuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administratif, tim redaksi Berita Seputar akan menjalankan proses verifikasi eskalatif. Tahap pertama adalah validasi legal standing, memastikan bahwa pemohon adalah benar pihak yang dirugikan dan memiliki hubungan langsung dengan materi berita. Tahap kedua adalah verifikasi faktual, di mana redaksi mengecek kebenaran data, dokumen, dan bukti yang disertakan pemohon melalui sumber-sumber kredibel atau konfirmasi ke jurnalis penulis berita.

Dalam proses ini, redaksi berhak melakukan komunikasi dua arah untuk meminta bukti tambahan atau klarifikasi lisan demi mendapatkan gambaran utuh. Redaksi tidak akan memproses Hak Jawab yang bersifat intimidasi, mengandung unsur fitnah balik, atau bertentangan dengan keputusan hukum tetap (inkracht).

Bentuk Publikasi Hak Jawab

Apabila pengajuan memenuhi syarat, Hak Jawab akan dipublikasikan dalam format yang proporsional dan setara dengan karya jurnalistik yang disanggah. Bentuk publikasi tersebut meliputi:

• Catatan Redaksi (Editor’s Note): Ditempatkan di bagian atas atau akhir artikel yang dipermasalahkan, berisi ringkasan koreksi dan tautan ke naskah hak jawab.
• Artikel Mandiri: Naskah hak jawab dipublikasikan sebagai konten utuh dengan penanda "Hak Jawab" pada judul, diberikan tempo tayang yang memadai, dan ditautkan secara timbal balik dengan berita awal. Panjang naskah dijaga agar setara dengan celah faktual yang diluruskan, tidak berlebihan.

Redaksi tidak memungut biaya sepeser pun dalam seluruh alur penerbitan Hak Jawab.

Batas Waktu Pengajuan

Idealnya, pengajuan Hak Jawab disampaikan dalam waktu sesegera mungkin agar koreksi informasi berjalan efektif. Berita Seputar menetapkan batas waktu pengajuan secara umum adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berita diterbitkan. Untuk konten yang tayang ulang secara daring (re-sharing) tanpa perubahan konteks, batas waktu dihitung dari tanggal unggah pertama. Pengajuan di luar tenggat tersebut tetap akan diterima secara administratif, namun redaksi memiliki diskresi untuk memutuskan relevansi dan urgensi publikasinya berdasarkan kepentingan publik saat itu.

Penolakan Hak Jawab

Redaksi berhak menolak pengajuan Hak Jawab apabila tidak memenuhi kriteria substantif yang telah ditetapkan. Adapun alasan penolakan yang sah meliputi: Ketidakjelasan identitas pemohon, ketiadaan hubungan langsung antara pemohon dengan narasi berita, pengajuan bersifat opini atau tafsir sepihak tanpa bukti faktual baru, materi sanggahan melawan hukum (misalnya ujaran kebencian), atau pokok perkara yang diajukan sedang atau telah diputus melalui proses peradilan.

Keputusan penolakan wajib disampaikan redaksi secara resmi kepada pemohon melalui surel balasan, disertai alasan penolakan yang objektif dan faktual, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan diambil. Penolakan redaksi tidak menghapus hak pemohon untuk menempuh mekanisme sengketa pers melalui Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai prosedur ini atau ingin menyampaikan pengaduan selain Hak Jawab, silakan kunjungi laman Hubungi Kami. Tim Redaksi Berita Seputar berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap korespondensi dengan prinsip kehati-hatian, imparsialitas, dan penghormatan terhadap kepentingan publik.