Apolo Safanpo: Profil dan Kinerja Gubernur Papua Selatan

Hari itu, awal 2025, matahari Merauke terasa lebih menyengat dari biasanya. Di sebuah gedung pertemuan sederhana yang belum sepenuhnya rampung dibangun sebagai kantor gubernur sementara, seorang lelaki berperawakan sedang, berambut kelabu rapi, berjalan pelan ke mimbar. Sorot matanya teduh, tetapi langkahnya mengandung beban yang tak ringan: ia baru saja resmi dilantik sebagai Gubernur Papua Selatan, provinsi termuda di Indonesia. Apolo Safanpo, nama yang telah lama bergaung di ruang-ruang kuliah Universitas Cenderawasih, kini berdiri dengan sepatu baru, menginjak tanah harapan yang juga penuh tanya.

Bagi sebagian orang, lompatan dari rektor universitas menjadi gubernur bisa terasa ganjil. Tetapi bagi Apolo, garis hidupnya justru membentuk jembatan natural antara kampus dan birokrasi. Pria kelahiran Keroom, Merauke, 1 Juli 1964 itu tidak tiba-tiba muncul sebagai tokoh politik. Ia adalah intelektual asli Papua yang menghabiskan puluhan tahun mengajar, meneliti, dan menulis tentang tata kelola pemerintahan, otonomi daerah, dan hak-hak masyarakat adat. “Saya ini lebih banyak berpikir di atas kertas dan di depan mahasiswa,” ucapnya suatu kali, merendah. Namun sebenarnya, jejak pengabdiannya sudah merambat jauh lebih dalam.

Pada 2013, saat pertama kali memegang tampuk Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen), Apolo bukan sekadar administrator kampus. Ia menjadi simbol generasi baru intelektual Papua yang menolak stereotip, yang percaya bahwa pendidikan adalah jalan keluar paling sunyi tetapi paling pasti. Dua periode kepemimpinannya di Uncen diwarnai dengan penguatan riset, pembangunan kampus di wilayah-wilayah sulit, dan kebijakan afirmatif bagi anak-anak pedalaman. Ironisnya, pengetahuan luasnya tentang pemerintahan daerah tumbuh justru dari menyaksikan bagaimana otonomi khusus sering kali tersendat di tataran teknis dan politis. Ia memahami peta persoalan sebelum memegang kendali.

Panggilan Menjadi “Gubernur Pertama”

Papua Selatan resmi dimekarkan pada 2022, menjadi salah satu daerah otonomi baru di Tanah Papua. Luas wilayahnya lebih dari 120 ribu kilometer persegi, membentang dari pesisir Merauke hingga rawa-rawa Asmat yang mistis. Namun, dengan empat kabupaten saja—Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat—provinsi ini mesti membangun fondasi pemerintahan nyaris dari nol. Di sinilah Apolo Safanpo masuk, terpilih dalam Pilkada 2024 sebagai gubernur definitif pertama masa jabatan 2025-2030.

Cerita dari awal pemerintahannya bukanlah gemerlap proyek mercusuar. Ia mulai dengan perjalanan sunyi ke pedalaman dengan perahu kecil dan pesawat perintis. Dalam salah satu kunjungan pertama ke Distrik Sawa Erma, Asmat, ia mendapati gedung puskesmas tanpa dokter, tanpa obat, tanpa listrik. “Saya bertemu seorang ibu yang hanya bisa menangis saat saya tanya apa yang ia butuhkan,” kenangnya kepada seorang staf dekatnya. Peristiwa itu bukan sekadar anekdot, melainkan menjadi kompas moral yang menentukan arah kepemimpinannya.

Kinerja dan Program Unggulan: Menenun dari Serat Yang Tersisa

Sebagai gubernur tanpa warisan birokrasi mapan, Apolo bertekad menjalankan tiga prioritas utama yang ia sebut “Peta Jalan Emas”: pemenuhan layanan dasar di pedalaman, pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat, dan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi yang terhubung dengan potensi lokal. Semua itu harus dijalankan dengan anggaran yang amat terbatas, karena dana otonomi khusus dan dana transfer pusat belum sepenuhnya cair sempurna untuk provinsi baru.

Salah satu terobosan yang mendapat perhatian publik adalah program “Kampus Kampung”, di mana ia menginstruksikan dinas pendidikan dan bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat untuk membuka kelas-kelas pendidikan non-formal di distrik-distrik terpencil. Materinya sederhana: keaksaraan, kewirausahaan perikanan, dan pengelolaan hasil hutan. Apolo yakin bahwa sekolah formal yang jauh dari jangkauan tidak bisa menjadi satu-satunya jawaban. “Kita tidak bisa menunggu anak-anak kita pintar secara formal dulu baru membangun kampung. Mereka harus pintar membangun kampung dalam proses belajarnya,” ujarnya dalam sebuah forum pendidikan.

Di sektor kesehatan, ia meluncurkan inisiatif “Posyandu Sungai” yang menjangkau permukiman-permukiman di sepanjang aliran Sungai Digul dan Sungai Maro. Tim medis didorong untuk mendatangi masyarakat dengan perahu, alih-alih menunggu pasien datang. Sekilas tampak kecil, tetapi di tengah bentang geografis yang kejam, kebijakan itu menyelamatkan