Mahyeldi Ansharullah: Profil dan Kinerja Gubernur Sumatera Barat

Angin sore berembus pelan di halaman Istana Gubernuran Sumatera Barat. Di sudut ruang kerjanya, Mahyeldi Ansharullah duduk dengan setumpuk dokumen yang belum selesai dibacanya. Matanya menerawang sejenak ke luar jendela, memandangi Kota Padang yang mulai meredup. Di meja kayu jati itu, ada foto seorang lelaki tua dengan kopiah hitam—ayahnya, Ansharullah, seorang guru mengaji yang dulu membesarkannya di Gang Sempit, kawasan padat di Kuranji.

"Bapak selalu bilang, jabatan itu bukan titel, tapi ladang," katanya, mengenang wejangan almarhum ayahnya. Kalimat sederhana itu yang membentuk Mahyeldi, pria kelahiran 25 Desember 1966 ini, menjadi sosok yang berbeda di pentas politik Sumatra Barat.

Profil Singkat

Mahyeldi Ansharullah bukanlah tipe birokrat yang lahir dari trah priyayi. Ia tumbuh dari tanah, dari gang-gang sempit, dari keluarga yang mengajarkan Al-Qur'an sebagai mata pencaharian sekaligus jalan hidup. Ayahnya, seorang mualim di mushala kecil, menghidupi delapan anak dengan kesederhanaan yang nyaris asketis. Ibunya, Nurani, adalah penjahit rumahan yang sering begadang menyelesaikan pesanan.

Kecil, Mahyeldi akrab disapa "Uda Eldi". Ia bersekolah di SD Negeri 20 Kuranji, melanjutkan ke MTsN Padang, lalu ke PGA Negeri Padang. Selepas itu, ia merantau ke Yogyakarta dan menamatkan pendidikan S1 di IAIN Sunan Kalijaga, mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Gelar magister Manajemen Pembangunan Daerah ia raih dari STIE-SET Padang kemudian. Jejak akademiknya mungkin tak mencolok, tapi di sanalah karakter "pelayan publik" mulai terbentuk.

Sosoknya dikenal bersahaja. Saat menjadi Wali Kota Padang selama dua periode (2014-2019, 2019-2021), ia sering terlihat menyetir sendiri mobil dinas tanpa pengawalan berlebihan. Kebiasaan ini masih ia pertahankan hingga kini sebagai gubernur. "Biar dekat dengan masyarakat, biar tahu persis apa yang mereka rasakan di jalan," ujarnya suatu kali.

Karier dan Riwayat Jabatan

Jalan politik Mahyeldi dimulai dari bawah. Tahun 2004, ia terpilih sebagai anggota DPRD Kota Padang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Lima tahun kemudian, ia menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Padang. Pada 2010, ia maju sebagai calon Wakil Wali Kota Padang mendampingi Fauzi Bahar dan menang. Namun takdir berkata lain: Fauzi Bahar terjerat kasus hukum, dan Mahyeldi naik sebagai pelaksana tugas wali kota. Saat itulah publik Padang mulai mengenal sosoknya yang tenang, tak reaktif, tapi pasti.

Pada Pilkada 2013, ia maju sebagai calon Wali Kota Padang bersama Emzalmi. Mereka menang satu putaran. Empat tahun kemudian, ia kembali terpilih untuk periode kedua bersama posisi yang lebih solid: wali kota definitif. Infrastruktur, tata kelola sungai, dan pembangunan masjid besar jadi benang merah kepemimpinannya di kota.

Belum genap periode kedua berakhir, Mahyeldi ditarik ke panggung yang lebih tinggi. Pilkada Sumatera Barat 2020 mempertemukannya dengan Audy Joinaldy, politisi muda berlatar akademisi pertanian. Pasangan ini menang telak dengan 32,43 persen suara, mengalahkan petahana yang notabene sesama putra PKS, Irwan Prayitno. Pada 27 Februari 2025, Mahyeldi kembali dilantik untuk periode keduanya sebagai Gubernur Sumatera Barat—kali ini berpasangan dengan Vasco Ruseimy. Surat Keputusan Presiden dibacakan di Istana Negara, dan Mahyeldi menjadi gubernur pertama dari PKS yang menjabat dua periode di Ranah Minang.

Kinerja dan Program Unggulan

Jika ada benang merah dari seluruh kiprah Mahyeldi, itu adalah kegigihannya memuliakan agama dalam bingkai kebijakan. Di awal periode pertamanya sebagai gubernur, ia meluncurkan program Satu Nagari Satu Rumah Tahfiz—sebuah upaya sistematis menanamkan hafalan Al-Qur'an di setiap unit pemerintahan terkecil di Minangkabau. Program ini bukan sekadar seremoni. Hingga pertengahan 2025, lebih dari 900 nagari telah memiliki rumah tahfiz, melibatkan ribuan generasi muda.

Di sektor infrastruktur, nama Mahyeldi melekat pada pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat—ikon baru provinsi yang megah, lengkap dengan menara setinggi 100 meter. Tapi ia tidak hanya membangun beton. Di bawah kepemimpinannya, Pemprov Sumbar mengembangkan sistem peringatan dini tsunami yang terintegrasi dengan papan digital di sepanjang pesisir Padang-Pariaman, menyusul trauma gempa 2009 yang masih membekas.

Langkah itu paralel dengan upaya penataan kawasan pantai dan konservasi lingkungan. Salah satu inovasi yang menonjol adalah pembangunan Pusat Mitigasi Bencana dan Edukasi Kebencanaan yang diresmikan pada akhir 2024, bekerja sama dengan JICA Jepang. Gedung ini sekaligus berfungsi sebagai ruang komando saat bencana dan museum kebencanaan untuk publik.

Kinerja ekonominya pun cukup solid. Data BPS per Maret 2025 menunjukkan ekonomi Sumbar tumbuh 4,82 persen year-on-year, sedikit di atas rata-rata nasional. Inflasi terkendali di kisaran 2,7 persen. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan UMKM menjadi fokus, terutama bagi para perempuan pelaku usaha rumahan—warisan yang ia serap dari pengalamannya melihat sang ibu berjuang sebagai penjahit kecil.

Mahyeldi juga mendobrak cara komunikasi pemerintahan. Setiap bulan, ia rutin menggelar "Dialog Publik Gubernur" yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube dan radio komunitas nagari. Di forum ini, warga bebas bertanya, mengkritik, bahkan meluapkan kemarahan. "Saya tidak butuh tepuk tangan. Saya butuh data dari bawah," tegasnya.

Tantangan dan Harapan

Namun, Mahyeldi tidak berkendara di jalan mulus. Angka kemiskinan di Sumbar masih berkutat di 5,98 persen per data September 2024—terendah di Sumatera, tapi masih menyisakan kantong-kantong kemiskinan di Mentawai dan Pasaman. Ketimpangan infrastruktur antar daerah menjadi pekerjaan rumah