Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto: Profil dan Kinerja Kapolda Sumatera Utara

Langit Medan siang itu terik menyengat, tapi di dalam ruang kerja Kapolda Sumatera Utara, suasananya terasa sejuk. Bukan hanya karena pendingin ruangan, melainkan karena cara bicara lelaki itu: tenang, terukur, nyaris tanpa nada tinggi. Seekor burung perkutut sesekali terdengar dari balik jendela, suaranya justru menambah ritme pada percakapan yang mengalir. Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto baru saja kembali dari kunjungan mendadak ke salah satu polsek di perbatasan kota. Jas dinasnya masih rapi, tapi ada sisa debu di ujung sepatu yang bercerita lebih banyak tentang paginya ketimbang kata-kata.

"Polisi itu profesi yang aneh," katanya sambil tersenyum tipis. "Kita dibenci saat menindak, dicaci saat diam. Tapi justru di situlah seninya—menemukan keseimbangan antara ketegasan dan kehadiran yang menenteramkan." Kalimat itu bukan retorika kosong. Dalam setahun terakhir memimpin Polda Sumut, Whisnu menunjukkan bahwa pendekatan humanis bukan berarti lemah. Ia justru membangun kekuatan dari kemampuan mendengar—sebuah kemewahan yang langka di tengah hingar-bingar politik dan tekanan birokrasi.

Darah Akpol 1990 yang Tak Kehilangan Rasa

Whisnu lahir di Jakarta, 15 Februari 1968. Namanya mungkin tak sepopuler selebritas media sosial, tapi di koridor Mabes Polri, ia dikenal sebagai perwira yang matang secara intelektual. Lulusan Akpol 1990 ini menghabiskan sebagian besar kariernya di dunia intelijen dan keamanan—dua bidang yang menuntut ketajaman analisis sekaligus keheningan.

Sebelum menjabat Kapolda Sumut pada Maret 2025, Whisnu adalah Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri. Posisi itu memberinya pengalaman unik: ia belajar bagaimana mengomunikasikan institusi yang kerap disalahpahami kepada publik yang emosional. Ia lalu sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri, memperkuat fondasinya dalam membaca dinamika sosial politik di akar rumput.

• Wakapolda Jambi – mengasah kepemimpinan di level wilayah
• Kabiro Penmas Divisi Humas Polri – garda depan komunikasi publik Polri
• Wakabaintelkam Polri – memperdalam perspektif keamanan nasional
• Kapolda Sumatera Utara – dilantik Maret 2025, menjawab panggilan ke salah satu provinsi paling dinamis di Indonesia

Yang menarik, transisi dari intelijen ke pimpinan wilayah tidak membuatnya terseret ke dalam gaya komando yang kaku. Sebaliknya, ia membawa pendekatan "mendengar dulu, baru bergerak"—sebuah filosofi yang mungkin terbentuk selama bertahun-tahun membaca situasi di balik layar.

Ketika Data Bertemu Empati: Program Unggulan yang Membumi

Sumatera Utara bukan medan yang mudah. Angka kejahatan jalanan, konflik lahan, hingga peredaran narkoba adalah realitas harian yang menguji setiap kapolda yang datang. Whisnu tak membuang waktu. Dalam enam bulan pertama, ia meluncurkan tiga program yang menjadi tulang punggung kepemimpinannya.

Pertama, Patroli Kamtibmas Berbasis Pemukiman (PKB). Ia memindahkan pusat gravitasi pengamanan dari jalan raya ke gang-gang sempit dan perkampungan. "Kejahatan tak lahir di jalan protokol, ia tumbuh di celah-celah permukiman yang gelap," tegasnya. Hasilnya: angka kejahatan jalanan turun tajam hingga 62 persen pada periode Januari-April 2026. Warga mulai berani melapor, karena polisi kini datang sebelum diminta.

Kedua, Siaga Tuntas Narkoba (SITANDA). Program ini bukan sekadar penangkapan, melainkan menyasar mata rantai distribusi dari hulu. Tim gabungan melakukan pendekatan intelijen mendalam ke jaringan lapas dan kawasan rawan. Di bawah komandonya, Polda Sumut mengungkap 1,8 ton sabu dan 42 kilogram ganja dalam operasi-operasi besar sepanjang 2025—menjadikannya salah satu capaian pengungkapan narkotika tertinggi secara nasional.

"Narkoba adalah perang yang tak akan selesai dengan satu pertempuran. Ini lari estafet, bukan sprint."

Ketiga, Layanan Publik Aduan Cepat (LAPAK) berbasis daring. Whisnu menyadari bahwa jarak antara polisi dan warga seringkali tercipta bukan dari niat, melainkan dari rumitnya birokrasi. Aplikasi ini dirancang untuk memotong jalur: laporan warga langsung masuk ke pusat komando, dipetakan, dan ditindaklanjuti dalam hitungan jam. Di akhir 2025, lebih dari 80 persen aduan berhasil diselesaikan tanpa harus naik ke meja kapolda.

Gelombang di Lautan yang Tak Pernah Tenang

Namun tak ada kepemimpinan yang berjalan mulus tanpa riak. Sumut menyimpan kerawanan laten: konflik agraria di Humbang Hasundutan, ketegangan antar komunitas di Medan, hingga sisa-sisa jaringan teroris yang masih bergerak diam-diam. Pada awal 2026, insiden di perbatasan Langkat menguji ketenangannya. Ketika provokasi menyebar di media sosial dan massa mulai bergerak, Whisnu memilih jalur mediasi ketimbang mobilisasi pasukan.

Ia terbang ke lokasi, duduk bersama tokoh masyarakat, mendengarkan keluhan soal ketidakjelasan batas lahan yang sudah membara sejak puluhan tahun silam. "Masalah ini tak akan selesai dengan pentungan," katanya. Keputusan itu sempat menuai kritik dari mereka yang menginginkan pendekatan represif, tapi dalam tiga hari, ketegangan mereda. Para pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum yang difasilitasi pemda setempat.

Di sisi lain, pendekatan rendah hatinya kerap disalahartikan. Beberapa pihak menyebutnya terlalu sunyi dalam menghadapi dinamika politik lokal. Tapi Whisnu justru menjawabnya dengan hasil: kepercayaan publik terhadap Polda Sumut meningkat 17,4 persen dalam survei Litbang Kompas pada akhir 2025.

Memasuki tahun 2026, tantangan baru mengintai, terutama digitalisasi kejahatan dan ancaman keamanan siber. Whisnu mulai merancang unit respons cepat siber yang terintegrasi dengan program L