Di Balik Tiang Pancang: Cerita Warga dan Janji Transparansi Bupati Maros

MAROS — Pagi itu, matahari Juli menyengat di atas Jalan Poros Makassar–Maros. Di antara deru kendaraan yang lalu-lalang, seorang lelaki paruh baya berdiri memandangi lahan yang sebentar lagi akan menjadi bagian dari Duplikat Jembatan Sungai Maros. Matanya menerawang, bukan karena menolak pembangunan, melainkan karena masih menyimpan tanya yang belum terjawab tuntas: sudah adilkah nilai yang ditawarkan untuk tanah yang telah ia tinggali puluhan tahun itu?

Lelaki itu bukan satu-satunya. Ia adalah bagian dari satu-dua warga yang masih berada di meja negosiasi dengan pemerintah. Namun, di tengah riuh rumor yang beredar dari mulut ke mulut—soal dugaan permainan harga, soal oknum yang disebut-sebut mencari celah—Bupati Maros Chaidir Syam angkat bicara. Dengan suara tenang namun tegas, ia menepis semua spekulasi itu.

"Mungkin kecurigaan dari masyarakat bahwa ada orang yang memanfaatkan, ada orang yang bermain-main dengan penentuan harga ini, sekali lagi itu tidak, murni tidak akan kita lakukan," ujar Chaidir, Selasa (7/7/2026), usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Maros dalam rangka Hari Jadi Maros ke-67.

Bagi sebagian warga, proyek duplikat jembatan ini adalah harapan akan arus lalu lintas yang lebih lancar, denyut ekonomi yang lebih kencang. Namun bagi segelintir lainnya, ini adalah kisah tentang melepas—melepas tanah yang barangkali menyimpan kenangan, melepas rumah yang menjadi saksi bisu tumbuh kembang anak-anak mereka. Di titik inilah pertemuan antara kepentingan publik dan hak pribadi seringkali berubah menjadi isu yang sensitif.

Chaidir memahami itu. Itu sebabnya, ia dan jajaran Pemerintah Kabupaten Maros bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tak ingin proses ini meninggalkan luka. Beberapa kali pertemuan digelar, menghadirkan warga terdampak, duduk bersama mendengar dan menjelaskan. Bukan sekadar formalitas sosialisasi, melainkan upaya membangun jembatan kepercayaan sebelum jembatan beton itu benar-benar berdiri.

Namun, di titik paling krusial—penentuan harga—pemerintah bersikukuh pada satu prinsip: profesionalisme. Tim appraisal independen-lah yang memegang kendali penuh menilai setiap jengkal tanah. Tidak ada intervensi, tidak ada titipan angka. Hal ini dipertegas langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan dalam kesempatan yang sama.

"Tadi disampaikan juga oleh Bapak Gubernur bahwa yang menilai adalah tim appraisal secara profesional. Kami naikkan sedikit saja itu sudah salah," jelas Chaidir.

Pernyataan itu adalah pagar kokoh yang membentengi proses pembebasan lahan dari potensi penyimpangan. Di satu sisi, ia melindungi kepentingan negara. Di sisi lain, ia juga menjamin warga tak menjadi korban ketidakpastian. Sebab, appraisal profesional bekerja dengan metodologi terukur—bukan berdasarkan tawar-menawar di ruang gelap, melainkan kalkulasi nilai pasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di tengah pembicaraan soal harga dan appraisal, sempat muncul keluhan warga mengenai akses jalan. Ada kekhawatiran bahwa proyek ini akan memutus jalur yang selama ini mereka gunakan. Menanggapi hal itu, Chaidir dengan cepat membantah anggapan tersebut. Ia memastikan bahwa akses bagi warga tetap menjadi perhatian dan tidak akan diabaikan begitu saja. Detail teknisnya, menurut ia, sudah menjadi bagian dari perencanaan yang matang.

Satu-dua warga yang masih bernegosiasi pun, ditegaskan Chaidir, bukanlah pihak yang menolak. Mereka hanya sedang mengupayakan yang terbaik sambil menimbang hasil appraisal yang ada. Tidak ada konfrontasi, hanya dialog yang masih mencari titik temu. Pemerintah membuka ruang komunikasi, namun tetap teguh dalam koridor aturan.

Proyek Duplikat Jembatan Sungai Maros akhirnya tetap berjalan. Groundbreaking telah dilakukan. Alat-alat berat akan segera bekerja. Namun di balik gemuruh mesin nanti, tersimpan cerita tentang bagaimana pemerintah dan warganya berusaha saling memahami—di atas fondasi transparansi dan janji bahwa tak ada rupiah yang dimainkan di punggung rakyat kecil. Setidaknya, itulah ikhtiar yang coba dipegang teguh oleh Chaidir Syam di tengah pusaran isu yang menerpa.

Bagi lelaki paruh baya yang masih termenung di pinggir Jalan Poros pagi itu, mungkin yang ia butuhkan bukan sekadar nominal di atas kertas, melainkan keyakinan bahwa nilainya telah diukur dengan adil. Dan bahwa tanah yang ia lepas akan benar-benar menjadi jalan bagi kemajuan kampung halamannya.

(Laporan kontributor Beritaseputar)