KOTA JANTHO — Aceh Besar Bekali Aparatur Susun Anggaran yang Responsif Gender

Udara pagi di Gampong Gani masih sejuk ketika puluhan peserta memadati Gedung Dekranasda Aceh Besar, Rabu (8/7). Mereka bukan sekadar duduk mendengar presentasi. Mata mereka berbinar saat pemateri menyentuh satu kalimat sederhana: “Setiap rupiah harus bicara untuk keadilan.” Kalimat itu menjadi pembuka Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PP dan PA) Kabupaten Aceh Besar.

Bagi sebagian orang, istilah anggaran responsif gender mungkin terdengar teknis dan jauh dari keseharian. Namun, bagi Cut Aini (42), kepala seksi di salah satu dinas, pelatihan ini membuka matanya. “Selama ini saya kira anggaran sudah netral, semua dapat sama. Ternyata, kalau tidak sengaja memikirkan kebutuhan spesifik perempuan, lansia, atau penyandang disabilitas, banyak yang terlewat,” tuturnya, sembari mencatat poin penting dari paparan narasumber.

Mengubah Pola Pikir dari “Sama” ke “Adil”

Kepala DPPKB PP dan PA Aceh Besar, Drs. Fadhlan, di sela-sela kegiatan menegaskan bahwa PPRG bukan sekadar label, melainkan cara kerja baru. Melalui pendekatan ini, setiap program pembangunan harus mampu mengurangi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan. Tidak hanya itu, kebutuhan kelompok rentan—seperti lansia dan penyandang disabilitas—juga harus terakomodasi secara konkret dalam angka-angka anggaran.

“Melalui PPRG, setiap kebijakan dan program yang disusun diharapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh semua pihak,” ujar Fadhlan.

Senada dengan itu, Asisten I Sekdakab Aceh Besar, Farhan AP, yang membuka resmi pelatihan selama dua hari ini (8-9/7/2026), menyampaikan bahwa implementasi PPRG memberi dampak nyata. Ia mencontohkan, ketika pembangunan infrastruktur publik hanya dipandang sebagai “proyek fisik” tanpa memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan perempuan—seperti penerangan jalan atau toilet umum yang aman—maka separuh warganya tidak benar-benar terlayani.

“Anggaran responsif gender itu tentang kepekaan. Artinya, sebelum menyusun angka, kita tanya dulu: siapa yang akan menggunakan, apa hambatan mereka, dan bagaimana rupiah ini bisa menjawabnya,” kata Farhan AP.

Belajar dari Cerita Lapangan

Di hari pertama, peserta dihadapkan pada studi kasus pengelolaan pasar tradisional. Seorang pendamping dari salah satu gampong, Munawir (35), berbagi pengalaman: “Di tempat kami, banyak pedagang perempuan yang tidak punya akses ke toilet bersih di pasar. Akhirnya mereka jarang ke pasar, pendapatan turun. Waktu itu kami tidak sadar bahwa ini soal gender. Dengan pelatihan ini, saya jadi paham: solusinya bukan cuma bangun toilet, tapi alokasikan anggaran khusus agar toilet ramah perempuan, dengan penerangan cukup dan tempat menyusui.”

Cerita-cerita seperti ini menjadi bahan diskusi hangat. Peserta tidak hanya diajak menghitung angka, tetapi juga menyelami realitas warga. Poin-poin kunci yang disepakati dalam sesi ini antara lain:

• Analisis gender wajib masuk dalam tahap perencanaan, bukan hanya pelengkap dokumen.
• Anggaran responsif bukan berarti dana khusus perempuan, melainkan alokasi yang membedakan kebutuhan berdasarkan data terpilah.
• Setiap Organisasi Perangkat Daerah menyusun Gender Budget Statement sebagai komitmen tertulis.
• Partisipasi warga, terutama kelompok rentan, menjadi kunci agar anggaran tidak bias.

Menanam Benih Kesetaraan dari Meja Birokrasi

Pelatihan yang berlangsung dua hari ini menjadi ruang refleksi. Banyak peserta mengaku baru menyadari bahwa kesetaraan bukan hanya soal kebijakan di atas kertas, tapi tentang pilihan-pilihan kecil di spreadsheet anggaran. Apakah pos untuk pelatihan pertanian sudah menjangkau petani perempuan? Apakah pembangunan trotoar sudah memikirkan pengguna kursi roda? Apakah program kesehatan lansia sudah menyentuh kakek-nenek yang tinggal sendiri?

Dengan semangat baru, mereka pulang membawa misi: memastikan setiap rupiah dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar benar-benar bekerja untuk semua. Sebab, seperti yang digarisbawahi dalam sesi penutupan, pembangunan yang adil bukan diukur dari jumlah gedung, melainkan dari siapa yang tersenyum menikmatinya.