HUMBAHAS — Polres Raih Tiga Penghargaan Tata Kelola Keuangan

Rabu pagi di Doloksanggul terasa lebih teduh dari biasanya. Di ruang kerja Kapolres Humbang Hasundutan (Humbahas), AKBP Adi Nugroho, tiga buah piagam berbingkai rapi baru saja dialihkan dari tangan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balige, Bernad Situmorang. Piagam itu bukan sekadar kertas tebal bertanda tangan, melainkan bukti bahwa tata kelola keuangan berbasis digital bisa tumbuh subur bahkan di jantung Sumatera Utara. “Ini bukan kemenangan saya, tapi kemenangan kita semua,” bisik Nugroho pada seorang stafnya, sebelum senyum kecil merekah di sudut bibirnya.

Polres Humbahas baru saja mengukir sejarah kecil. Di tengah hingar-bingar transformasi digital yang merambah hingga ke pelosok birokrasi, institusi penegak hukum ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan hanya jargon. Mereka membawa pulang tiga penghargaan sekaligus dari KPPN Balige: peringkat I Satuan Kerja Terbaik Pengguna Digital Payment (DIGIPAY) Semester I 2026, peringkat III Jumlah Transaksi Digipay Terbanyak Tahun 2025, dan piagam mitra strategis optimalisasi Digitalisasi Transaksi APBN Semester I 2026.

Digital Payment, Bukti Bukan Sekadar Aplikasi

Bagi sebagian orang, istilah DIGIPAY mungkin hanya deretan kode di layar komputer. Namun bagi Siska Manurung, bendahara pengeluaran Polres Humbahas, aplikasi itu telah mengubah ritme kerjanya. “Dulu, kami bisa menghabiskan satu hari hanya untuk mencocokkan bukti setor dan melaporkan secara manual ke KPPN. Sekarang, dalam hitungan menit, semua sudah terekam dan bisa diaudit siapa saja,” tuturnya sambil menunjukkan dasbor transaksi di monitor kerjanya.

Polres Humbahas bukan sekadar pengguna—mereka menjadi satuan kerja dengan volume transaksi digital tertinggi di wilayah pembayaran KPPN Balige pada 2025. Setiap belanja, mulai dari alat tulis hingga biaya operasional lapangan, diproses tanpa uang tunai. Langkah ini, menurut Kepala KPPN Balige, sejalan dengan semangat pemerintah untuk mengurangi kebocoran anggaran dan mempercepat pelaporan keuangan negara.

“Kami mengapresiasi komitmen Polres Humbahas dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan optimalisasi digital payment. Semoga capaian ini terus dipertahankan dan menjadi contoh bagi satuan kerja lainnya,” ujar Situmorang, Rabu (8/07).

Kerja Tim yang Tak Kasatmata

Di balik piagam-piagam itu, ada kerja maraton yang jarang tersorot. AKBP Adi Nugroho bercerita bahwa ia sengaja membentuk gugus tugas kecil yang beranggotakan personel dari bagian keuangan, perencanaan, dan operasional. Setiap bulan, mereka duduk bersama mengevaluasi realisasi anggaran, memastikan tidak ada transaksi yang tertunda, dan memetakan rencana belanja berikutnya. “Kuncinya disiplin mencatat dan tak takut bertanya ke KPPN jika ada kendala teknis,” tambahnya.

“Ini adalah hasil kerja tim yang solid dan penuh tanggung jawab. Kami akan terus meningkatkan kinerja untuk menjaga kepercayaan publik,” tegas Kapolres.

Kepercayaan publik itulah yang akhirnya menyentuh kisah-kisah kecil di lapangan. Rosmawati, seorang pedagang di Pasar Doloksanggul yang sering mengurus kehilangan barang di Polres, mengaku tak lagi mendengar cerita soal uang administrasi yang simpang siur. “Sekarang, semua pakai bukti digital. Saya bisa lihat sendiri di layar petugas, jadi tenang,” katanya.

Transparansi Digital Menjadi Nafas Bersama

Bukan cuma pedagang pasar yang merasakan bedanya. Para pemuda di Desa Sileang yang mendapat pelatihan keamanan dari Polres pun menyaksikan bagaimana dana operasional pertemuan kini bisa dipertanggungjawabkan secara rinci melalui sistem DIGIPAY. “Kami merasa dihargai karena setiap rupiah untuk konsumsi dan transportasi saat kegiatan jelas asal-usulnya,” ujar Togar, salah seorang pemuda desa. Transparansi telah menjadi nafas baru yang pelan-pelan menghapus sekat antara polisi dan warga.

Bagi AKBP Adi Nugroho, tiga piagam dari KPPN Balige bukanlah titik akhir. Ia sudah menginstruksikan jajarannya untuk memperluas digitalisasi ke setiap lini pengeluaran, termasuk belanja barang yang sebelumnya masih menggunakan mekanisme parsial. “Kami ingin menjadi percontohan bahwa di Humbahas, pengelolaan uang negara bisa setransparan kaca,” pungkasnya.

Dengan capaian ini, Polres Humbahas membuktikan bahwa disiplin fiskal tak harus kaku dan dingin. Di tangan orang-orang yang tepat, ia bisa menjadi jembatan yang mendekatkan pelayan publik dan warga—lewat ketukan jari di layar digital, dan hati yang tergerak untuk jujur.