admin
Pagi belum sepenuhnya terang ketika Abdul Wahid sudah duduk bersila di tepian Sungai Kampar. Tangannya cekatan memisahkan benih ikan patin dari keramba apung, sementara nelayan-nelayan tua mengelilinginya dengan akrab. Pemandangan ini bukan sekadar seremoni pejabat yang mencari panggung—inilah potret keseharian Gubernur Riau yang memilih memulai harinya di atas air, berdialog dengan warga yang menggantungkan hidup pada sungai-sungai besar di provinsi ini.
"Dulu saya bagian dari mereka," ujarnya suatu kali, menunjuk nelayan yang sibuk menjala. Kalimat singkat itu mengandung kenangan panjang: masa kecilnya di Air Tiris, Kabupaten Kampar, tempat ia berenang di sungai sebelum berangkat ke sekolah, tempat ia belajar bahwa kesejahteraan tidak bisa dipisahkan dari alam.
Profil Singkat
Abdul Wahid lahir di Air Tiris, 17 Agustus 1970—sebuah kebetulan tanggal yang mungkin menjadi penanda takdirnya sebagai pelayan publik. Ayahnya seorang guru mengaji, ibunya pedagang kecil di pasar tradisional. Dari keduanya, Wahid kecil belajar dua hal yang membentuk karakternya: disiplin dan kepekaan terhadap ekonomi rakyat.
Setelah menamatkan pendidikan di Pesantren Darun Nahdhah, ia melanjutkan studi ke Universitas Riau, mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan. Gelar magister kemudian ia raih dari Universitas Gadjah Mada, dengan tesis tentang tata kelola sumber daya alam berbasis komunitas—tema yang kini menjadi roh kebijakannya sebagai gubernur.
Sosoknya dikenal sederhana. Ia jarang terlihat dalam acara seremonial berbiaya besar, lebih memilih blusukan mendadak ke desa-desa terpencil. "Saya tidak butuh tepuk tangan, saya butuh data dari mata sendiri," katanya, mengutip kebiasaannya turun langsung ke lapangan.
Karier dan Riwayat Jabatan
Jalan karier Abdul Wahid tidak instan. Ia memulai sebagai staf di Dinas Perikanan dan Kelautan Riau pada 1998, posisi yang memberinya pemahaman mendalam tentang potensi maritim dan perikanan darat provinsi ini. Dari sana, ia berpindah ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), tempat ia belajar bahwa pembangunan harus direncanakan dengan cermat—bukan sekadar proyek mercusuar.
Titik balik terjadi ketika ia terpilih sebagai Bupati Kampar pada 2012. Di sinilah namanya mulai dikenal luas. Program "Kampar Hijau" yang digagasnya berhasil merehabilitasi lebih dari 50.000 hektare lahan kritis dan mengangkat pendapatan petani karet dan sawit rakyat hingga 30 persen. Inovasi ini mengantarkannya meraih penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2015.
Dua periode menjabat Bupati Kampar (2012-2017 dan 2017-2022) menjadi modal kuat saat ia maju di Pemilihan Gubernur Riau 2024. Didukung koalisi partai-partai besar dan mengusung tagline "Riau Sejahtera, Riau Lestari," ia memenangkan kontestasi dengan perolehan suara meyakinkan. Pada 20 Februari 2025, Abdul Wahid resmi dilantik sebagai Gubernur Riau periode 2025-2030.
Kinerja dan Program Unggulan
Setahun lebih memimpin Riau, Abdul Wahid mengusung tiga program prioritas yang saling terhubung. Yang pertama adalah Riau Hijau Berkelanjutan, sebuah kebijakan yang menyeimbangkan pengelolaan perkebunan dengan pelestarian hutan. Ia menerbitkan moratorium izin baru perkebunan sawit di kawasan ekosistem gambut pada Maret 2025, keputusan yang mendapat apresiasi dari lembaga internasional.
"Kita tidak bisa terus-terusan menyalahkan masa lalu. Yang penting adalah apa yang kita lakukan sekarang: menghentikan kerusakan dan memulihkan yang rusak."
Program kedua adalah Dana Kampung Mandiri. Setiap desa di Riau mendapatkan kucuran dana langsung dengan skema partisipatif. Warga desa—bukan hanya kepala desa—terlibat dalam musyawarah menentukan prioritas pembangunan. Hingga akhir 2025, tercatat 1.340 desa telah memanfaatkan dana ini untuk membangun infrastruktur dasar, dari jembatan penghubung kebun hingga pusat kesehatan desa.
Yang ketiga dan mungkin paling personal baginya adalah Gerakan Nelayan Sejahtera. Mengingat masa kecilnya di tepi Sungai Kampar, ia merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan perikanan kecil, memberikan subsidi solar untuk kapal nelayan tradisional, dan membangun pabrik es mini di pesisir. "Nelayan tidak boleh kalah dari industri besar," tegasnya saat meresmikan pabrik es di Bengkalis, November 2025.
Dari sisi fiskal, pendapatan asli daerah Riau tumbuh 8,2 persen pada triwulan pertama 2026. Angka kemiskinan turun dari 7,18 persen menjadi 6,24 persen, meski ketimpangan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Tantangan dan Harapan
Memimpin Riau tidaklah mudah. Provinsi ini adalah salah satu penyumbang devisa terbesar dari sektor migas dan perkebunan, namun ironisnya masih memiliki kantong-kantong kemiskinan yang dalam. Kebakaran hutan dan lahan tahunan mengancam reputasi dan kesehatan warga. Investasi besar di sektor hulu migas tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Abdul Wahid menghadapi dilema klasik: mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat atau menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Ia memilih jalan tengah yang sering kali tidak populer—menolak beberapa proyek investasi besar yang dianggap tidak memenuhi standar lingkungan, meskipun mendapat tekanan politik.
Kritik datang dari kalangan pengusaha yang merasa kebijakannya terlalu restriktif. Namun dukungan mengalir dari masyarakat adat dan kelompok lingkungan. "Kami akhirnya punya gubernur yang berani bilang tidak untuk perusakan," kata Datuk Zulkifli, tetua adat Sakai di Kabupaten Siak.
- Perkuat pengawasan izin lingkungan untuk investasi baru
- Tingkatkan kapasitas tenaga kesehatan di daerah terpencil
- Bangun konektivitas digital untuk desa-desa di kepulauan
Comments (0)