Hendrik Lewerissa: Profil dan Kinerja Gubernur Maluku

Langit Ambon pagi itu cerah, namun tatapan Hendrik Lewerissa sedikit menerawang ke ujung dermaga. Di hadapannya, seorang ibu penjual ikan kering menyeka keringat, menceritakan bagaimana putranya harus berlayar ke Banda demi melanjutkan kuliah karena kampus di kampungnya tak memiliki laboratorium memadai. Hendrik mendengarkan, lalu mencatatnya di ponsel pintarnya—bukan untuk pencitraan, melainkan sebuah pengingat bagi dirinya sendiri. Momen ini, jauh dari hingar-bingar upacara resmi, justru mencerminkan cara kerja gubernur yang mulai menjabat sejak 20 Februari 2025 itu: turun, mendengar, lalu bertindak.

Lahir di Seram Bagian Barat pada 3 Januari 1971, Lewerissa tumbuh di lingkungan yang keras namun penuh kehangatan adat. Tanah kelahirannya adalah bagian dari Kepulauan Lease, gugusan pulau yang pernah menjadi pusat perlawanan rakyat Maluku melawan kolonialisme Belanda di bawah pimpinan Kapitan Pattimura. Dari sanalah ia menyerap nilai-nilai ketangguhan dan nasionalisme. Selepas pendidikan menengah di Ambon, pemuda itu merantau ke Bandung untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Gelar Sarjana Hukum ia sandang pada 1995, menjadi fondasi awal perjalanan panjangnya di dunia hukum dan politik.

Di tanah Pasundan, naluri advokasinya terasah. Ia memulai karier sebagai pengacara di LBH Bandung, menangani kasus-kasus buruh dan masyarakat kecil. Pengalaman itu membentuk kepekaannya terhadap ketidakadilan struktural. Lulus dari Universitas Padjadjaran pada 1995, ia melanjutkan pendidikan Magister Hukum di kampus yang sama, memperdalam keahliannya di bidang hukum tata negara. Namun, panggilan tanah leluhur terlalu kuat. Pada awal 2000-an, ia kembali ke Maluku dan turut membangun kembali struktur Partai Golkar pasca-konflik sosial. Ia menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, posisi strategis yang kelak mengantarnya melenggang ke kursi DPR RI.

Karier dan Riwayat Jabatan

Lima tahun di Senayan, sejak 2019 hingga 2024, menjadi saksi bisu bagaimana Lewerissa gigih menyuarakan kepentingan daerah pemilihannya. Sebagai anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum dan keamanan, ia terlibat dalam pembahasan revisi berbagai undang-undang krusial, termasuk UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Puncaknya, pada 27 November 2024, rakyat Maluku memilihnya secara langsung sebagai Gubernur Maluku periode 2025–2030, berpasangan dengan Abdullah Vanath. Kemenangan ini bukan sekadar pesta demokrasi lima tahunan; ia menjadi simbol harapan baru bagi provinsi yang kerap dijuluki "Negeri para Raja dan Ratu" itu.

Kinerja dan Program Unggulan

Begitu serah terima jabatan rampung pada awal Maret 2025, Lewerissa tancap gas. Ia tak mau tenggelam dalam seremonial. Program prioritas pertamanya langsung menyentuh urat nadi permasalahan Maluku: kesehatan dan pendidikan. Di sektor kesehatan, ia meluncurkan program "Maluku Sehat" dengan inovasi kartu kesehatan digital pertama di Indonesia timur, memungkinkan warga di pulau terluar seperti Wetar dan Damer mendapatkan akses konsultasi spesialis tanpa harus menyeberang ke Ambon. Data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mencatat penurunan angka kematian ibu melahirkan sebesar empat persen sepanjang 2025 berkat sistem rujukan cepat berbasis telemedicine yang ia canangkan.

Di bidang pendidikan, Lewerissa menggulirkan program "Siswa Menggapai Cakrawala", beasiswa khusus bagi putra-putri Maluku yang diterima di perguruan tinggi negeri ternama di Jawa dan luar negeri. Hingga awal 2026, sebanyak 285 mahasiswa telah diberangkatkan, menjadikan Maluku sebagai provinsi dengan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi paling signifikan di kawasan timur Indonesia. Namun, warisan terbesarnya mungkin terletak pada sektor yang menjadi identitas Maluku sejak berabad-abad lalu: maritim dan rempah. Ia menginisiasi "Garam dan Emas", program hilirisasi pala dan cengkeh yang melibatkan koperasi desa adat. Tujuannya bukan sekadar ekspor bahan mentah, melainkan menjual minyak atsiri dan turunan rempah bernilai tambah tinggi langsung ke pasar Eropa melalui jalur diplomasi dagang yang ia bangun bersama diaspora Maluku di Belanda.

Tantangan dan Harapan

Tentu saja, perjalanan Gubernur Lewerissa tidak mulus, ibarat gelombang Laut Banda di musim timur. Infrastruktur antar pulau masih menjadi batu sandungan terbesar. Mahalnya biaya logistik membuat harga kebutuhan pokok di Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru melambung hingga tiga kali lipat dibandingkan di Ambon. Transportasi laut yang tidak teratur juga kerap membuat program-program unggulan daerah sulit menjangkau masyarakat di wilayah tiga perempat lautan itu. Pada pertengahan 2026, Lewerissa menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan pelayaran nasional untuk membangun "tol laut mini" rute Ambon–Saumlaki–Tual, menggunakan kapal perintis yang dimodifikasi dengan pendingin untuk distribusi hasil perikanan dan rempah segar.

"Antrian kapal tidak boleh lagi menjadi penjara bagi cita-cita anak Maluku. Kita dikelilingi air, maka air harus menjadi jalan, bukan tembok,"

ujarnya di hadapan nelayan Dobo, sebuah kalimat yang kini menjadi semacam manifesto pemerintahannya.

Di penghujung tahun pertama kepemimpinannya, Lewerissa tampak masih menyimpan api yang sama seperti saat ia pertama kali turun ke dermaga Ambon. Baginya, gelar gubernur bukanlah mahkota yang dibawa pulang ke rumah, melainkan sebuah dayung. Sebuah alat untuk terus mendorong perahu Maluku, melawan arus keterbelakangan, menuju cakrawala di mana pala dan cengkeh kembali menjadi komoditas yang mendunia, dan setiap anak negeri dapat menggapai mimpi tanpa harus berlayar terlalu jauh dari kampung halamannya.