Irjen Pol. Achmad Kartiko: Profil dan Kinerja Kapolda Aceh

Azan Zuhur baru saja berkumandang di Masjid Raya Baiturrahman ketika seorang pria berbadan tegap melepas sepatunya di teras masjid. Ia tidak datang dengan pengawalan ketat—hanya satu ajudan yang berjalan beberapa langkah di belakangnya. Jemaah yang mengenalinya hanya mengangguk. Di Banda Aceh, pemandangan Kapolda salat berjemaah di masjid-masjid berbeda setiap hari sudah menjadi hal yang lumrah. "Kalau beliau tidak ada di kantor, pasti ada di masjid," ujar seorang staf dengan setengah bergurau. Inilah Achmad Kartiko, perwira tinggi Polri yang di Aceh lebih sering dipanggil "Bapak" ketimbang jabatan resminya.

Lahir di Magetan, Jawa Timur, pada 30 Mei 1968, Kartiko tumbuh di lingkungan keluarga sederhana yang menempatkan disiplin dan ibadah sebagai poros kehidupan. Ayahnya seorang anggota TNI AD, ibunya guru mengaji. Dari ayahnya ia mewarisi ketegasan; dari ibunya ia belajar bagaimana berbicara dengan nada yang tidak melukai. Perpaduan itu—ketegasan yang lembut—kelak menjadi ciri kepemimpinannya yang paling menonjol.

Karier dan Riwayat Jabatan

Achmad Kartiko adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991. Sebelum menduduki jabatan Kapolda Aceh pada Desember 2024, kariernya panjang dan berliku melalui berbagai posisi penting di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Ia pernah menjabat sebagai Wakapolda Aceh, sebelum dipromosikan menjadi Kapolda Lampung, dan kemudian kembali ke Aceh sebagai orang nomor satu di Polda setempat. Lintasan karier ini memberinya keunggulan yang tidak dimiliki banyak jenderal lainnya: ia menguasai Aceh secara mendalam, bukan sekadar memahami peta geografinya, tetapi juga peta hatinya.

Pengangkatannya sebagai Kapolda Aceh oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disambut dengan beragam harapan. Aceh, dengan sejarah konflik dan perdamaiannya yang masih muda, memerlukan pendekatan keamanan yang berbeda. Perang di Aceh sudah lama usai, tetapi luka sosialnya kadang masih terasa. Kartiko dianggap sebagai figur yang memahami dengan tepat bahwa di tanah ini, penyelesaian masalah keamanan seringkali lebih membutuhkan meja diskusi daripada pentungan.

"Kita ini tamu di rumah rakyat Aceh. Tamu yang baik itu tidak datang bikin gaduh. Dia datang membantu tuan rumah," ujar Kartiko dalam sebuah pertemuan adat di Aceh Besar, awal 2025 lalu.

Kinerja dan Program Unggulan

Salah satu program yang menjadi tajuk utama kepemimpinannya adalah revitalisasi program "Meunasah" sebagai pusat ketahanan masyarakat. Meunasah, rumah adat Aceh yang berfungsi ganda sebagai musala dan balai pertemuan desa, dihidupkan kembali sebagai mitra strategis kepolisian. Dalam skema ini, perangkat desa dan tokoh agama menjadi ujung tombak deteksi dini konflik sosial. Polisi datang bukan untuk mengintervensi, melainkan mendengar.

Kartiko juga mendorong rekrutmen anggota Bintara dan Akpol yang berpihak pada pemuda Aceh. "Anak Aceh harus menjadi tuan di negerinya sendiri," katanya dalam sebuah seminar pendidikan di Universitas Syiah Kuala. Program ini sejalan dengan tingginya angka partisipasi generasi muda Aceh yang ingin mengabdi di institusi kepolisian.

Di bawah komandonya, Polda Aceh juga melakukan pendekatan lunak terhadap eks-kombatan dan narapidana terorisme. Alih-alih pengawasan represif yang menimbulkan resistensi, ia memilih jalur pembinaan melalui program ekonomi produktif. Beberapa kelompok rentan dibantu mendirikan usaha kecil—kafe kopi, bengkel, dan budidaya ikan—dengan pendampingan langsung dari Bhabinkamtibmas. Hasilnya belum masif secara angka, tetapi cukup untuk membuat seorang mantan napi terorisme di Aceh Utara berkata, "Sekarang saya lebih sibuk mikirin harga kopi daripada hal-hal lain."

Inovasi lain yang tidak kalah penting adalah aplikasi "Warga Aceh" yang diluncurkan pada pertengahan 2025. Aplikasi ini dirancang sangat sederhana—cukup dengan tiga tombol besar di layar: Darurat, Pengaduan, dan Lapor Pungli. Dalam sebuah provinsi yang geografinya berliku, di mana kantor polisi kadang terpaut enam jam perjalanan dari desa terjauh, aplikasi ini menjadi jembatan krusial antara warga dan layanan kepolisian.

Tantangan dan Harapan

Meskipun demikian, tugas Kartiko belum selesai dan tidak pernah mudah. Narkotika masih menjadi ancaman paling nyata di Aceh. Ratusan kilogram sabu dicegat di perairan, yang menandakan bahwa provinsi ini tetap menjadi pintu masuk favorit jaringan internasional. Kartiko tidak mengumbar retorika perang terhadap narkoba. Ia justru berbicara tentang rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi sebagai benteng paling kokoh melawan godaan menjadi kurir.

Politik lokal Aceh menjelang Pemilu 2026 juga menjadi medan yang menuntut netralitas tanpa cela. Sejarah mencatat, gesekan politik di Aceh bisa berubah menjadi konflik horizontal dalam hitungan jam. Kartiko dan jajarannya memilih pendekatan soft policing—menggandeng ulama kharismatik sebagai penyejuk suasana, tanpa harus mengerahkan pasukan.

Pada sebuah sore yang basah di Takengon, seorang petani kopi tua bertanya kepada Kartiko yang sedang blusukan ke kebunnya, "Pak Jenderal, ini kunjungan formal atau kunjungan hati?" Pertanyaan itu dijawab dengan senyum dan secangkir kopi tubruk yang diseruput perlahan. Mungkin di situlah letak keberhasilan sejati seorang pemimpin polisi di Aceh: ketika ia dipercaya bukan karena seragamnya, melainkan karena kehadirannya yang menenangkan.