Irjen Pol. Achmad Kartiko: Profil dan Kinerja Kapolda Aceh

HARI masih subuh di Banda Aceh ketika seorang pria berbadan tegap dengan kemeja putih lengan panjang melangkah masuk ke sebuah meunasah di kawasan Lampaseh. Ia melepas sepatu, duduk bersila di antara jamaah yang baru saja menyelesaikan salat Subuh berjamaah. Tidak ada seragam dengan bintang dua di pundak. Tidak ada pengawalan ketat yang mencolok. Hanya segelas kopi hitam yang mengepul di hadapannya, dan telinga yang siap mendengarkan.

"Di sini kami tidak butuh banyak pidato," ujar seorang tetua suatu pagi, setengah berbisik. "Kami cuma perlu tahu bahwa Bapak hadir."

Adegan sederhana itu bukan rekayasa pencitraan. Itulah pagi-pagi Irjen Pol. Achmad Kartiko sejak dilantik sebagai Kepala Kepolisian Daerah Aceh pada penghujung tahun 2024. Di tanah yang masih menyimpan memori konflik panjang dan trauma tsunami itu, pendekatan konvensional seorang jenderal polisi sering kali tidak cukup. Kartiko memilih jalan yang lebih sunyi: mendengar sebelum bertindak.

Dari Lampung Menuju Ujung Sumatra

Lahir di Lampung pada 16 Maret 1969, Achmad Kartiko adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Perjalanan tiga dekade lebih di Korps Bhayangkara membentuknya menjadi perwira tinggi yang matang secara teknis namun tetap menyisakan ruang untuk ketajaman batin. Sebelum menjabat Kapolda Aceh, Kartiko menempati posisi strategis sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Divisi Hubungan Internasional Polri—sebuah jabatan yang memberinya perspektif luas tentang bagaimana dunia luar memandang kepolisian Indonesia.

Jejak kariernya juga mencakup posisi Wakapolda Sumatera Utara dan berbagai penugasan di bidang intelijen keamanan. Namun, mereka yang pernah bekerja bersamanya menceritakan seorang perwira yang tidak pernah kehilangan kebiasaan turun ke lapangan secara personal. "Beliau itu detail, tetapi tidak kaku," ujar seorang mantan anak buahnya di Medan. "Kalau ada laporan warga yang masuk langsung ke beliau, besoknya bisa langsung ditindaklanjuti."

Aceh sebagai Panggung yang Berbeda

Memimpin Polda Aceh bukanlah tugas biasa. Daerah dengan kekhususan syariat Islam, struktur sosial berbasis gampong, serta warisan MoU Helsinki membutuhkan kepemimpinan yang memahami bahwa keamanan bukan semata soal penegakan hukum, melainkan juga tentang merawat kepercayaan. Kartiko tampaknya membaca konteks ini dengan jernih.

Program unggulan yang digulirkan selama 2025 mencerminkan pendekatan sosiologis tersebut. Ia memperkuat konsep "Polisi Meunasah"—sebuah adaptasi community policing yang menjadikan meunasah sebagai simpul komunikasi antara polisi dan warga. Di tempat yang juga berfungsi sebagai balai musyawarah gampong itulah, persoalan-persoalan keamanan dibicarakan dalam suasana kekeluargaan, bukan interogasi.

Selain itu, Kartiko meluncurkan inisiatif "Aceh Tangguh", sebuah kerangka kerja yang mengintegrasikan kesiapsiagaan bencana dengan ketahanan sosial masyarakat. Aceh yang rawan gempa dan longsor, ditambah trauma kolektif tsunami 2004, membuat pendekatan keamanan harus bersifat multidimensional. Dalam program ini, Bhabinkamtibmas dilatih tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai first responder kebencanaan.

Statistik keamanan menunjukkan tren positif selama masa kepemimpinannya. Angka kejahatan jalanan di Banda Aceh dan kota-kota utama lainnya menurun, sementara penyelesaian kasus-kasus ringan melalui restorative justice meningkat. Namun Kartiko tidak banyak bicara soal angka. Dalam sebuah kesempatan, ia hanya berkomentar pendek: "Angka bisa menipu. Wajah warga yang tenang tidak bisa."

Janur dan Jalan Panjang

Di awal tahun 2026, sebuah foto beredar di grup-grup WhatsApp warga Aceh. Foto itu memperlihatkan Kartiko sedang membantu seorang ibu tua mengangkat karung beras di pasar tradisional Lambaro. Tidak ada caption. Tidak ada siaran pers. Hanya sebuah potret yang diambil diam-diam oleh pedagang setempat. Di era ketika citra sering kali direkayasa dengan canggih, kesederhanaan semacam itu terasa langka.

Tentu, tidak semua hal berjalan mulus. Peredaran narkotika di sepanjang pesisir timur Aceh masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan strategi lintas lembaga yang lebih solid. Kartiko sendiri mengakui bahwa perang melawan narkoba adalah lari jarak jauh, bukan sprint. "Musuh kita bukan penjahatnya saja, tapi jaringan, kemiskinan, dan kadang rasa putus asa yang membuat orang mau disuruh jadi kurir," ujarnya dalam sebuah diskusi terbatas dengan para ulama dayah.

Di sisa masa jabatannya, harapan tertumpu pada kemampuannya melembagakan pendekatan-pendekatan humanis itu agar tidak hilang bersama pergantian pejabat. Seorang akademisi dari Universitas Syiah Kuala yang kerap menjadi mitra diskusi Polda Aceh mengatakan, "Kartiko tidak sedang membangun warisan untuk dirinya sendiri. Ia sedang membangun kebiasaan baru untuk institusi."

Hari masih akan terus subuh di Aceh. Dan di meunasah-meunasah yang tersebar di serambi Mekkah itu, seorang jenderal dua bintang mungkin akan tetap hadir—melepas sepatunya, duduk bersila, dan sekali lagi memilih mendengar. Sebab di tanah yang telah melewati begitu banyak luka, mendengar mungkin adalah bentuk kehadiran yang paling jujur.