Di Balik Angka SAKIP: Ketika Birokrat Belajar Kembali Melayani dengan Hati

Di Hotel Claro, Senin pagi itu, aroma kopi bercampur dengan suara rendah puluhan aparatur yang sedang berdiskusi. Di sudut ruangan, seorang kepala subbagian perencanaan dari sebuah dinas tampak duduk tegang, jemarinya sesekali mengetuk meja. Ia tak sendiri. Ratusan kepala OPD, camat, dan sekretaris memadati ruang bimbingan teknis itu. Bagi banyak dari mereka, hari itu bukan sekadar hari biasa—melainkan momen refleksi tentang seberapa jauh kerja keras mereka benar-benar menyentuh warga.

"Selama ini kami sibuk mengejar realisasi anggaran dan laporan. Tapi jujur, ketika nilai SAKIP turun, rasanya seperti tamparan. Kami bertanya-tanya: yang selama ini kami kerjakan, sudahkah benar-benar menjawab kebutuhan ibu-ibu di lorong, atau anak-anak yang butuh ruang bermain?" ujar Rahmat, seorang sekretaris dinas yang hadir sejak pagi, setengah berbisik kepada kontributor kami di sela kegiatan. Suaranya bergetar, bukan karena gugup, melainkan karena pertanyaan itu menyentuh alasan ia memilih menjadi abdi negara.

Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2026 yang digelar Inspektorat Kota Makassar itu dibuka langsung oleh Wali Kota Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif yang mengharuskan tumpukan dokumen rapi di rak. Lebih dari itu, ia menyebutnya sebagai cermin yang memantulkan sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota.

"SAKIP adalah nadi tata kelola yang baik. Jika nilainya turun, artinya ada yang perlu kita benahi bersama—bukan hanya di atas kertas, tapi di cara kita bekerja dan berkoordinasi. Setiap kebijakan harus lahir dari fakta, bukan asumsi. Dan setiap anggaran yang dikeluarkan harus bisa dirasakan langsung oleh warga," tegas Munafri, dikutip dari laporan redaksi.

Penurunan nilai SAKIP Makassar menjadi perhatian serius. Dalam sesi diskusi, beberapa peserta mengaku bahwa tumpang tindih program antarlembaga masih sering terjadi. Seorang camat menceritakan pengalamannya ketika dua dinas berbeda menggelar pelatihan serupa di wilayahnya dalam waktu berdekatan—ironisnya, tanpa koordinasi yang matang. "Warga bingung, kami di kecamatan juga kewalahan menjelaskan. Ini bukan soal ego sektoral, tapi soal bagaimana kita bisa duduk bersama menyusun perencanaan yang benar-benar terpadu," tuturnya.

Munafri menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dan meminta Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk terus mendampingi, membina, dan mengawasi perangkat daerah. Ia bahkan membuka pintu lebar-lebar: jangan ragu berkonsultasi jika ada kendala regulasi atau teknis. "Kita bukan mencari siapa yang salah. Tapi kita sedang membangun sistem yang membuat semua orang bisa bekerja dengan jelas, terukur, dan berdampak," katanya, seolah menenangkan kegelisahan para aparatur yang kadang terjebak pada ketakutan berbuat salah.

Di era digital yang serba cepat, komunikasi publik juga menjadi sorotan. Kebijakan yang baik tak akan berarti banyak jika warga tak memahaminya, atau lebih buruk, termakan opini negatif yang beredar di media sosial. Munafri mengingatkan agar setiap keputusan pemerintah bisa dijelaskan dengan bahasa yang menyentuh akal dan hati warga. "Kinerja yang baik harus dibuktikan, bukan hanya diceritakan. Tapi cara kita menceritakannya juga harus baik, agar warga tahu bahwa pemerintah hadir dan peduli," ucapnya.

Di penghujung acara, Rahmat yang tadi tampak gelisah mulai tersenyum kecil. "Saya jadi ingat lagi kenapa dulu memilih jadi PNS. Bukan karena aman, tapi karena ingin ikut membangun daerah. Hari ini saya diingatkan bahwa laporan kinerja itu bukan untuk menyenangkan atasan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dan kebijakan punya jejak yang jelas demi kebaikan warga."

Bimbingan teknis ini diharapkan tak hanya meningkatkan kapasitas aparatur, tetapi juga memperkuat komitmen menuju tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Sebab pada akhirnya, SAKIP bukan tentang angka di atas kertas—melainkan tentang senyum warga yang merasakan pelayanan yang lebih baik, jalan yang mulus, air bersih yang mengalir, dan birokrasi yang semakin ramah.