Bayang-bayang “Harga” di Lorong Birokrasi Pendidikan

Di antara tumpukan berkas uji kompetensi dan sertifikat pelatihan, ada yang lebih mengiris hati dari sekadar angka: keyakinan bahwa sebuah jabatan bisa dinilai dengan rupiah. Kabar penyelidikan Kejaksaan Negeri Makassar atas dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar bukan lagi sekadar bisik-bisik di ruang guru, melainkan alarm yang membahana.

Hari itu, Senin (06/07/2026), Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Sulfikar, menegaskan bahwa timnya sudah “mulai full baket” menelusuri informasi yang beredar. Tim penyidik pidana khusus (Pidsus) terus mengumpulkan bahan keterangan. Sulfikar mengatakan dengan nada yang sarat tekanan,

“Tim saat ini sudah mulai full baket, sementara melakukan penelusuran terkait informasi yang beredar.”

Bagi sebagian besar pendidik di Makassar, pernyataan itu adalah napas lega yang tertahan. Sudah terlalu lama mereka menyimpan rasa gamang: benarkah seleksi kepala sekolah definitif yang digelar dengan menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) itu berjalan bersih?

Video yang Mengguncang Ruang Guru

Pegutan itu kian keras setelah video berdurasi 6 menit 13 detik milik Suryama Abek Deng Ratu, S.Pd., M.Pd., viral. Seorang kepala sekolah yang mengaku sudah melewati seluruh tahapan seleksi secara prosedural. Uji kompetensi BKN? Lulus. Tahapan dari Disdik? Lulus. Wawancara BKD? Lulus. Bahkan, dia merinci nilainya dengan tenang, seolah ingin menunjukkan tak ada yang bisa disembunyikan. “Ada tiga kompetensi, semua 100 nilai kompetensi satu, 105 nilai kompetensi kedua, 95 nilai kompetensi ketiga 116. Itu saya masuk kategori level empat,” ungkapnya dalam video yang direkam secara sederhana.

Yang membuat dada para guru berdebar bukan sekadar pengakuan itu, melainkan pertanyaan yang menggantung setelahnya: jika nilai sudah setinggi itu, lalu apa yang membuat seseorang – yang sudah definitif menurut aturan – masih harus bergelut dengan kekecewaan?

Seorang pendidik senior di Makassar yang enggan disebut namanya berujar lirih,

“Kami sudah capek ikut seleksi dengan semangat, belajar berbulan-bulan, menyiapkan portofolio, lalu ujung-ujungnya dikalahkan oleh amplop. Ini bukan soal pribadi Suryama, ini soal masa depan anak-anak didik yang butuh pemimpin sekolah yang benar-benar layak.”

Harapan di Tangan Penegak Hukum

Langkah Kejari Makassar yang kini terbuka memberi secercah harapan. Sulfikar menyatakan bahwa apabila pengumpulan bahan keterangan dirasa cukup, pemanggilan pihak-pihak terkait akan dilakukan. Ini menandakan bahwa kasus yang sebelumnya hanya beredar di media sosial kini punya bobot hukum yang nyata.

Bagi para guru muda yang tengah merintis karier, penyelidikan ini adalah taruhan kepercayaan. Mereka tak ingin sistem karier birokrasi pendidikan berubah menjadi pasar gelap. Salah satu guru honorer di sebuah SD negeri di Makassar mengatakan,

“Kalau keadilan hanya bisa dibeli, kami yang dari keluarga biasa tidak akan pernah punya kesempatan. Kami hanya ingin bekerja dan berkarya sesuai kemampuan, bukan sesuai isi dompet.”

Penyelidikan ini masih panjang. Namun satu hal pasti: video viral Suryama bukan lagi sekadar potongan layar ponsel, melainkan pemantik kesadaran bahwa di balik meja-meja seleksi, ada anak-anak muda Indonesia yang butuh pemimpin sekolah, bukan pemburu jabatan.