Pilkada dan Paradoks Desain Otonomi Daerah

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengakhiri perdebatan panjang mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Dalam Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026, MK menegaskan bahwa pilkada harus tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Putusan ini disambut luas sebagai kemenangan demokrasi, namun sekaligus membuka luka lama: tidak semua daerah dianggap setara di mata hukum desain otonomi.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, diskursus pilkada langsung versus tidak langsung selama ini kerap terjebak pada debat prosedural. Ia dianggap sekadar soal cara memilih, bukan soal hakikat pilkada sebagai pengakuan atas kemampuan daerah mengelola urusannya sendiri. Padahal, pilkada adalah jantung dari janji otonomi daerah: bahwa masyarakat lokal paling tahu siapa pemimpin yang mereka butuhkan.

Putusan MK: Legitimasi Langsung dengan Pengecualian Khusus

Putusan MK itu memberi kepastian hukum: pilkada tetap langsung. Namun, MK juga mengakui pengecualian bagi daerah-daerah tertentu. Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, dan Papua diizinkan memiliki mekanisme pemilihan kepala daerah sendiri karena status kekhususan atau keistimewaannya. Pengecualian ini sejatinya mengakui realitas historis dan politik yang berbeda, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan: bagaimana dengan ratusan daerah lain?

Banyak kabupaten dan kota di Indonesia memiliki dinamika sosial, budaya, dan sejarah yang unik, tetapi tidak pernah mendapat status “khusus” secara formal. Apakah desain seragam pilkada langsung benar-benar cocok untuk semua? Putusan MK menyelesaikan satu soal, tetapi belum menjawab paradoks yang lebih dalam: otonomi daerah diseragamkan, sementara kebutuhan dan kapasitas daerah justru kian majemuk.

Otonomi Seragam, Realitas Majemuk

“Putusan ini seperti memberi pakaian satu ukuran untuk semua tubuh yang berbeda-beda. Yang bertubuh kecil dan besar tetap dipaksa memakai pakaian yang sama, kecuali beberapa yang diistimewakan,” ujar seorang pengamat otonomi daerah yang enggan disebut namanya, dalam wawancara dengan media kami, akhir pekan lalu.

Pernyataan tersebut menggambarkan paradoks desain otonomi yang dimaksud. Di satu sisi, negara menjanjikan desentralisasi dan pengakuan atas keberagaman lokal. Di sisi lain, instrumen utamanya—pilkada langsung—diberlakukan seolah formula tunggal yang cocok untuk semua tipologi daerah, dari pesisir hingga pegunungan, dari urban hingga adat.

Lebih jauh, pengakuan eksplisit atas kekhususan hanya segelintir daerah menciptakan kesan adanya hierarki otonomi. Daerah yang tak memiliki payung hukum serupa tetap harus mengikuti pola baku, meskipun praktik politik lokal mungkin memerlukan mekanisme yang lebih adaptif. Paradoks ini membuat desain otonomi daerah seolah berjalan di tempat: menyeragamkan apa yang seharusnya dirayakan sebagai keberagaman.

Menakar Ulang Desain Masa Depan

Putusan MK membawa pesan bahwa legitimasi rakyat tetap tak tergantikan. Namun, putusan itu juga semestinya menjadi cermin bagi para perumus kebijakan untuk mengevaluasi kembali arsitektur otonomi daerah secara keseluruhan. Bukan berarti pilkada langsung harus dihapus, melainkan perlu ada ruang yang lebih lentur bagi daerah untuk merancang mekanisme pemilihan yang lebih kontekstual, tanpa harus menunggu status istimewa turun dari pusat.

Desain tunggal mungkin memudahkan administrasi, tetapi mengabaikan fakta bahwa Indonesia adalah kumpulan komunitas dengan nalar politik yang beragam. Menyamakan cara memilih bisa jadi justru mereduksi makna otonomi itu sendiri: kemampuan untuk menentukan aturan main sendiri sesuai kearifan lokal. Kini, bola berada di tangan para penyusun undang-undang untuk menerjemahkan paradoks ini menjadi desain yang lebih adil.