Kecaman dari Partai Sendiri Usai Trump Teken Damai dengan Iran

Washington - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi gelombang kritik tajam dari internal Partai Republik setelah menandatangani nota kesepahaman perdamaian dengan Iran. Langkah diplomatik yang mengejutkan ini memicu perpecahan di tubuh partai berkuasa tersebut.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, Sabtu (20/6/2026), MoU bersejarah itu ditandatangani secara jarak jauh oleh Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Rabu (17/6) waktu setempat. Penandatanganan dilakukan melalui konferensi video yang disiarkan langsung ke seluruh dunia.

Sejumlah tokoh senior Partai Republik menyatakan kekecewaan mendalam atas keputusan Trump yang dinilai terlalu lunak terhadap Teheran. Mereka menilai kesepakatan ini melemahkan posisi tawar Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

"Ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip yang selama ini kita perjuangkan. Iran belum menunjukkan itikad baik yang nyata dalam menghentikan program nuklirnya," ujar seorang senator terkemuka dari Partai Republik yang enggan disebutkan namanya.

MoU tersebut mencakup beberapa poin penting, termasuk pelonggaran sanksi ekonomi secara bertahap, pembatasan pengayaan uranium, dan akses inspeksi internasional ke fasilitas nuklir Iran. Namun, para kritikus menilai mekanisme pengawasan dalam kesepakatan ini masih lemah dan rentan dilanggar.

Kubu konservatif di Kongres bahkan mengancam akan menghalangi ratifikasi perjanjian ini di Senat. Mereka berpendapat bahwa Trump seharusnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan parlemen sebelum mengambil keputusan sebesar ini.

Sementara itu, Trump membela keputusannya dengan menyatakan bahwa perdamaian dengan Iran adalah warisan diplomatik terbesarnya. Ia menegaskan bahwa perjanjian ini akan mengakhiri permusuhan puluhan tahun antara kedua negara dan membuka peluang kerja sama ekonomi yang menguntungkan.

"Kita tidak bisa terus terjebak dalam konflik abadi. Saatnya membangun jembatan, bukan tembok," tegas Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih, Kamis (18/6) lalu.

Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyambut positif kesepakatan ini sebagai langkah awal normalisasi hubungan bilateral. Namun, ia juga menegaskan bahwa Iran tidak akan mengkompromikan kedaulatan dan hak-hak fundamentalnya sebagai bangsa merdeka.

Situasi ini menciptakan dinamika politik yang menarik di Washington, di mana Trump harus menghadapi perlawanan dari partainya sendiri di tengah upayanya mengamankan dukungan untuk agenda kebijakan luar negerinya. Pengamat politik menilai perpecahan ini bisa melemahkan posisi Trump menjelang pemilu paruh waktu yang akan datang.