Harita Nickel Jadi Perusahaan RI Pertama yang Jalani Audit RMAP+

Pasar nikel global kini memasuki babak baru. Permintaan tidak lagi semata bertumpu pada volume produksi, melainkan juga menyoroti asal-usul dan jejak rantai pasok mineral. Kesadaran akan pentingnya nikel yang ditambang secara bertanggung jawab mendorong pelaku industri untuk menjadikan standar keberlanjutan sebagai fondasi utama operasional mereka.

Menjawab pergeseran tren tersebut, Harita Nickel mencatatkan langkah penting dengan menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang menjalani audit Responsible Minerals Assurance Process Plus (RMAP+) pada Juni 2026.

Audit RMAP+ merupakan pengembangan dari proses Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) yang sebelumnya telah berhasil dilalui oleh perusahaan. Jika RMAP berfokus pada verifikasi sistem manajemen dan uji tuntas di tingkat smelter, RMAP+ melangkah lebih jauh dengan mencakup penelusuran hingga ke hulu, yaitu aktivitas penambangan. Standar ini dikembangkan oleh Responsible Minerals Initiative (RMI), sebuah inisiatif global yang mewadahi lebih dari 500 perusahaan anggota di berbagai sektor industri.

RMAP+ tidak hanya memeriksa fasilitas pengolahan, tetapi juga mengevaluasi praktik pertambangan dari sisi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Ini adalah standar yang jauh lebih komprehensif.

Dengan menempuh audit ini, Harita Nickel menunjukkan komitmennya untuk menyelaraskan praktik bisnis dengan ekspektasi pasar global yang semakin ketat. Produsen baterai kendaraan listrik dan industri hilir lainnya kini menuntut transparansi penuh dari hulu ke hilir, memastikan bahwa nikel yang mereka gunakan bebas dari pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, ataupun praktik korupsi.

Inisiatif ini menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kompetitif di mata pembeli global. Sebagai produsen nikel terbesar di dunia, langkah seperti yang diambil Harita Nickel krusial untuk menjaga akses pasar, terutama di tengah regulasi seperti EU Battery Regulation yang mulai memberlakukan persyaratan uji tuntas rantai pasok secara wajib.