Lalu Muhamad Iqbal: Profil dan Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Barat

Hari belum lagi pukul enam ketika seorang pria berpeci hitam itu sudah duduk di tepi tambak udang vaname di Desa Labuhan Haji, Lombok Timur. Ia melepas sepatu, menggulung celana kainnya, lalu menceburkan kaki ke air yang tenang. Para petambak yang semula kikuk perlahan mendekat. Pria itu—yang tak lain adalah Lalu Muhamad Iqbal—tak banyak bicara. Ia lebih banyak mendengar: soal harga pakan yang mencekik, soal tengkulak yang seenaknya mematok harga, soal anak-anak yang ingin kuliah tapi takut biaya. Di momen-momen seperti inilah Iqbal menemukan ritme kepemimpinannya: sunyi, menyerap, lalu bergerak.

Sosok Iqbal adalah antitesis dari hingar-bingar politik elektoral yang biasa mewarnai daerah. Kelahirannya di Lombok Tengah pada 18 Desember 1974 membentuknya menjadi pribadi yang rendah hati, namun menyimpan ambisi besar. Putra pasangan guru ini besar dalam tradisi Nahdlatul Ulama yang kuat, sebuah fondasi yang kelak mewarnai setiap langkah diplomatiknya. "Saya ini produk pesantren dan universitas kehidupan," begitu ia kerap berkelakar, merujuk pada masa kecilnya yang ditempa disiplin diniyah sebelum akhirnya merantau ke Yogyakarta untuk menuntaskan pendidikan tinggi di UIN Sunan Kalijaga.

Karier dan Riwayat Jabatan

Bagi Iqbal, menjadi Gubernur NTB adalah semacam homecoming yang tak pernah direncanakan. Lebih dari dua dekade ia menjelma sebagai wajah Indonesia di berbagai belahan dunia. Namanya terukir sebagai Duta Besar Indonesia untuk Turki yang sukses menjadi jembatan kemanusiaan saat gempa dahsyat mengguncang negeri itu pada awal 2023. Sebelumnya, ia adalah orang pertama yang memimpin Kedutaan Besar Indonesia di Dili setelah Timor Leste merdeka—sebuah pos diplomatik yang menuntut kepekaan sejarah dan strategi komunikasi tingkat tinggi. Semua pengalaman ini ia bawa pulang. "Diplomasi itu bukan cuma antar negara. Di NTB, saya harus jadi diplomat antara pemerintah dan rakyat, antara pusat dan daerah," katanya suatu ketika di ruang kerjanya yang sederhana.

Jabatannya sebagai Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri juga membentuk karakternya sebagai pemimpin yang selalu siaga krisis. Ia terbiasa mengambil keputusan dalam tekanan, menyelamatkan nyawa di tengah chaos, dan menenangkan keluarga para pekerja migran. Maka ketika ia dilantik pada Februari 2024, banyak yang menaruh harapan: inilah pemimpin dengan rekam jejak internasional yang bisa mengangkat martabat NTB ke panggung dunia.

Kinerja dan Program Unggulan

Memasuki tahun kedua kepemimpinannya di 2025, corak diplomatik Iqbal mulai terlihat jelas dalam kebijakan pembangunan. Ia meluncurkan program "NTB Global, Desa Berdaya" yang menjadi cetak biru pemerintahannya. Filosofinya sederhana: setiap desa di NTB harus memiliki akses ke pasar global, baik melalui produk halal, pariwisata berbasis komunitas, maupun pengiriman tenaga kerja berkualitas.

Di bawah komandonya, Islamic Center NTB tidak lagi sekadar menjadi landmark religi. Iqbal menyulap kawasan itu menjadi hub ekonomi syariah. Pada pertengahan 2025, ia meresmikan Lombok Halal Industrial Park yang menarik investasi dari Timur Tengah senilai lebih dari 150 juta dolar AS. "Ini bukan soal jualan branding Islam. Ini soal menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan," tegasnya saat membuka kawasan itu. Ia juga mendorong sertifikasi halal untuk 10.000 UMKM dalam waktu satu tahun, menjadikan NTB sebagai provinsi dengan pertumbuhan UMKM bersertifikat halal tercepat di Indonesia.

"Pembangunan itu harus dirasakan oleh perempuan yang sedang menumbuk padi di ujung desa. Bukan hanya oleh mereka yang hitung-hitungan di mal."

Kutipan itu bukan retorika. Iqbal merevolusi Program Satu Desa Satu Produk Unggulan dengan pendekatan rantai pasok global. Kini, kopi robusta dari lereng Rinjani sudah menembus kafe-kafe di Istanbul. Tenun songket Lombok dipamerkan di butik-butik butik Eropa berkat kerja sama dagang yang ia jalin semasa menjadi duta besar. Angka kemiskinan NTB yang sempat stagnan di angka 13,8 persen perlahan turun menjadi 12,4 persen per Maret 2025, sebuah penurunan tertipis namun terasa dampaknya di level akar rumput.

Sektor pendidikan menjadi medan pertempuran pribadinya. Ia meluncurkan Beasiswa Diplomat Muda NTB, mengirim puluhan siswa berprestasi dari keluarga petani dan nelayan ke universitas-universitas di Malaysia dan Turki. "Saya ingin anak petambak udang di Labuhan Haji bisa berdiri sejajar dengan diplomat-diplomat Eropa," ujarnya berapi-api di depan para penerima beasiswa.

Tantangan dan Harapan

Namun memimpin NTB bukanlah urusan sekadar meneken kontrak investasi. Badai selalu datang dari arah yang tak terduga. Perubahan iklim memukul keras pesisir-pesisir NTB. Abrasi di Pantai Selatan Lombok mengancam ratusan rumah warga. Iqbal harus memutar otak lebih keras dari saat ia memimpin evakuasi WNI dari zona perang. Ia menginisiasi Gerakan Sabuk Hijau Pesisir, mengerahkan seluruh kekuatan birokrasi untuk menanam mangrove dan cemara laut di sepanjang 200 kilometer garis pantai yang rentan. Program ini masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya membuahkan hasil, namun konsistensi turunnya ke lapangan setiap bulan membuat warga percaya bahwa gubernur mereka tidak hanya pandai berorasi.

Masalah lain yang menghantui adalah tata kelola air. Bendungan Bintang Bano yang diharapkan menjadi solusi irigasi justru menghadapi masalah sedimentasi dan distribusi. Iqbal memilih untuk tidak menyalahkan pendahulunya. Ia justru menggandeng ahli hidrologi dari Jepang dan mulai merancang sistem irigasi pintar yang terintegrasi dengan data cuaca. "Kita tidak bisa lawan alam dengan marah-marah. Kita harus lebih pintar dari alam," katanya suatu kali sambil memandangi peta tata air NTB yang penuh coretan.

Di penghujung 2025, saat ditanya tentang warisan apa yang ingin ia tinggalkan, Iqbal