Golkar Sentil PDIP soal Posisi Penyeimbang: Politik Dua Kaki Bukan Langkah Elegan

Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, memberikan kritik tajam terhadap manuver politik yang dijalankan PDI Perjuangan pasca Pilpres. Menurutnya, langkah partai berlambang banteng itu yang memposisikan diri sebagai 'penyeimbang' di luar pemerintahan, namun tetap ingin menikmati kue kekuasaan, merupakan bentuk inkonsistensi yang tidak elegan dan tidak mendidik publik.

Hal itu disampaikan Misbakhun saat dimintai tanggapannya oleh awak media di Jakarta, Minggu (21/6/2026). Politisi senior Golkar itu menegaskan bahwa dalam tradisi demokrasi yang sehat, sikap oposisi dan koalisi haruslah jelas. Ia menilai sikap ambigu hanya akan menimbulkan ketidakpastian politik yang justru merugikan rakyat di tengah situasi global yang sedang bergolak.

Ibarat Politik Dua Kaki

Misbakhun secara spesifik menyoroti istilah 'politik dua kaki' yang menurutnya sedang dimainkan oleh PDIP. Ia menilai, di satu sisi partai tersebut kerap melontarkan kritik pedas bak oposisi, namun di sisi lain jajaran kader serta kepanjangan tangannya di parlemen tetap menunjukkan gelagat ingin tetap terafiliasi dengan lingkar kekuasaan.

"Politik dua kaki ini tidak elegan. Kalau mau jadi oposisi, jadilah oposisi yang bermartabat, yang memberikan checks and balances secara konstruktif. Jangan setengah-setengah. Ini membingungkan publik dan memperlihatkan inkonsistensi dalam berpolitik," ujar Misbakhun dengan nada tegas.

Selain itu, Ketua Umum Depinas SOKSI ini juga mengingatkan bahwa pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh elite partai haruslah diwarnai dengan tanggung jawab kebangsaan. Ia meminta agar semua pihak tidak menggunakan isu kerakyatan untuk sekadar menaikkan posisi tawar atau memanaskan suhu politik nasional.

Kritik Bertanggung Jawab di Tengah Geopolitik

Dalam perbincangan tersebut, Misbakhun tidak lantas menolak keberadaan kritik. Ia mengakui bahwa kritik adalah nadi dalam demokrasi dan mutlak diperlukan oleh pemerintah agar tidak berjalan dalam ruang hampa. Namun sebagai negara yang sedang menghadapi tekanan besar akibat ketidakpastian geopolitik global, ia meminta agar cara penyampaian aspirasi tidak dilakukan dengan narasi hasutan atau provokasi.

"Kritik itu penting. Pemerintah harus terus mendengar aspirasi masyarakat, mahasiswa, dan tokoh nasional. Tapi situasi kita sedang berat. Jangan sampai kritik yang disampaikan justru memperkeruh suasana dan menambah beban psikologis rakyat," jelasnya.

Ajakan Mendinginkan Suasana

Lebih lanjut, Misbakhun mengajak seluruh elite politik untuk menunjukkan kedewasaan dan kenegarawanan. Ia meminta agar polarisasi tajam yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir segera diakhiri. Menurutnya, energi bangsa tidak boleh habis hanya untuk bertengkar, melainkan harus difokuskan untuk menghadapi tantangan eksternal yang lebih besar.

"Kita memerlukan ajakan yang lebih mendinginkan suasana supaya tensi politik mereda. Ini bukan waktunya saling lempar hasutan. Ini waktunya kita duduk bersama mencari solusi untuk bangsa," pungkas politikus yang dikenal sebagai pakar ekonomi dan perpajakan tersebut.

Pernyataan Misbakhun ini menandai semakin terbukanya kritik dari internal Koalisi Indonesia Maju terhadap sikap ambigu partai-partai yang memilih jalan di luar pemerintahan. Sejumlah pengamat menduga, ketidakjelasan posisi PDIP berpotensi menciptakan friksi berkepanjangan di parlemen yang mempengaruhi stabilitas legislasi nasional.