Belum Cukup! Kementerian Minta Tambahan Anggaran Rp 984 Triliun

Jakarta, Beritaseputar.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengungkapkan total kebutuhan tambahan anggaran yang diajukan kementerian/lembaga (K/L) untuk tahun anggaran 2027 mencapai Rp 984 triliun. Angka ini dihimpun dari usulan yang disampaikan oleh seluruh komisi mitra kerja, mulai Komisi I hingga Komisi XIII, serta lembaga-lembaga negara lainnya seperti DPD, MPR, dan BPK.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa pagu belanja K/L dalam rancangan awal APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp 1.389,84 triliun. Namun, beragam kementerian dan lembaga merasa pagu tersebut belum mencukupi untuk menjalankan program prioritas mereka, sehingga mengajukan tambahan dana yang nilainya sangat signifikan. “Kami melakukan sinkronisasi, kompilasi dari semua usulan Komisi I-XIII, DPD, MPR, BPK dan sebagainya yang akan kami sampaikan ke pemerintah. Usulan tambahannya mencapai Rp 984 triliun,” ujar Said dalam rapat kerja bersama pemerintah pada Senin (29/6/2026).

Kebutuhan Melebihi Pagu yang Direncanakan

Dengan total usulan tambahan sebesar itu, total kebutuhan anggaran K/L sesungguhnya bisa menembus lebih dari Rp 2.300 triliun jika seluruh permintaan disetujui. Namun, Said menekankan bahwa angka usulan tambahan ini baru bersifat kompilasi dan masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemerintah dalam pembahasan pendahuluan RAPBN 2027. Proses ini merupakan bagian dari siklus perencanaan anggaran nasional yang melibatkan sinkronisasi antara aspirasi fungsi di parlemen dan kapasitas fiskal negara.

Dari hasil pembahasan antara komisi dan mitra kerjanya, terlihat adanya lonjakan kebutuhan di berbagai sektor. Meskipun rincian per kementerian belum diungkap secara terbuka, besarnya tambahan yang diminta mencerminkan tekanan pada belanja modal, subsidi, hingga belanja operasional. Banggar sendiri berkomitmen untuk menyampaikan seluruh usulan ini secara resmi kepada pemerintah agar dapat dipertimbangkan dalam penyusunan nota keuangan.

“Kami melakukan sinkronisasi, kompilasi dan sebagainya dari semua usulan Komisi I-XIII, DPD, MPR, BPK dan sebagainya yang secara resmi kami akan sampaikan ke pemerintah.” – Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI

Rapat kerja pendahuluan RAPBN 2027 ini menjadi ajang bagi legislatif dan eksekutif untuk mulai menyandingkan skala prioritas. Dengan tambahan permintaan yang hampir setara dengan pagu awal, pembahasan alokasi anggaran tahun depan diperkirakan akan berlangsung alot. Laporan kami mencatat, pemerintah akan menghadapi dilema antara memenuhi kebutuhan K/L dengan menjaga defisit dalam batas yang telah ditetapkan undang-undang. Kesepakatan lebih lanjut diharapkan muncul sebelum batas waktu penyerahan RAPBN pada Agustus mendatang.