Wamen Stella Bantah 60.000 Calon Mahasiswa Gagal Kuliah karena Ekonomi

JAKARTA — Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof. Stella Christie membantah data yang menyebutkan 60.000 calon mahasiswa gagal melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri (PTN) karena alasan ekonomi. Ia menegaskan, angka tersebut sebenarnya adalah bangku kosong yang tidak terisi, bukan mahasiswa yang batal melakukan registrasi ulang. Klarifikasi ini disampaikan Stella dalam acara Top Women Fest 2026 di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Kronologi Isu 60.000 Mahasiswa Gagal Kuliah

Isu ini mencuat setelah beredar luas di media sosial bahwa lebih dari 60.000 calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBT dan SNBP tidak melanjutkan registrasi. Netizen mengaitkannya dengan kenaikan biaya kuliah dan kondisi ekonomi masyarakat. Namun, Stella memastikan bahwa narasi itu keliru. “Data yang beredar itu bukan mahasiswa yang mundur, melainkan sisa kuota yang tidak terisi. Jadi, bukan karena alasan ekonomi,” ujarnya di hadapan peserta.

Menurut Stella, total kapasitas PTN pada 2026 mencapai sekitar 800.000 kursi, namun pendaftar ulang yang confirmed hanya sekitar 740.000 orang. Selisih 60.000 itu merupakan bangku yang memang tidak terisi sejak awal akibat beberapa faktor seperti program studi sepi peminat atau ketidaksesuaian lokasi dengan pilihan mahasiswa. “Kita masih punya pekerjaan rumah untuk mendistribusikan minat mahasiswa ke semua program studi dan wilayah, bukan semata soal biaya,” tambahnya.

Peran UKT dan Upaya Pemerintah

Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) sering menjadi sorotan terkait akses pendidikan. Stella mengakui bahwa penyesuaian UKT terus dievaluasi agar lebih inklusif. “Kami mendorong perguruan tinggi untuk menawarkan skema pembayaran yang fleksibel, termasuk penundaan atau cicilan, dan memperbanyak beasiswa dari berbagai sumber,” jelasnya. Meski demikian, ia menampik bahwa 60.000 calon mahasiswa tersebut gagal karena UKT. Sebab, dari total yang mendaftar ulang, proporsi mahasiswa dari kelompok ekonomi bawah justru meningkat 3% dibanding tahun lalu, berkat bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan program afirmasi lainnya.

Tanggapan Pakar dan Publik

Pengamat pendidikan dari Universitas Indonesia, Dr. Rizal Fauzi, berpendapat bahwa klarifikasi ini penting agar tidak terjadi kepanikan. “Selama ini data mentah sering dimaknai keliru. Yang perlu dikawal adalah bagaimana memastikan setiap kursi yang kosong bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa dari daerah tertinggal atau program studi masa depan,” katanya saat dihubungi terpisah.

Di sisi lain, warganet masih menyampaikan aspirasi agar biaya kuliah tidak semakin membebani. Tagar #BiayaKuliahMahal sempat trending. Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan momentum penerimaan mahasiswa baru tahun ini untuk memperkuat transparansi dan komunikasi publik.

Langkah Ke Depan

Wamendiktisaintek menyatakan akan melakukan audit menyeluruh terhadap data penerimaan dan registrasi di seluruh PTN. Hasilnya akan menjadi dasar kebijakan perluasan akses, termasuk penambahan kuota di prodi favorit melalui digital learning dan kelas jarak jauh. “Kami ingin memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal karena misinformasi atau kendala biaya. Pendidikan tinggi harus menjadi jembatan, bukan tembok,” tutup Stella.