Waka MPR Dorong Perbaikan Sistem & Budaya Integritas Atasi Kecurangan SPMB

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, menyatakan bahwa maraknya dugaan kecurangan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 merupakan indikasi nyata dari lemahnya sistem dan rendahnya budaya integritas di dunia pendidikan tanah air. Ia menegaskan bahwa pengawasan dan regulasi yang ada saat ini belum cukup efektif, sehingga diperlukan perombakan fundamental dan pembenahan budaya secara konsisten.

Menurut data yang diperoleh Beritaseputar.com dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), tercatat 301 laporan pengaduan masyarakat selama pelaksanaan SPMB 2026. Rinciannya, jalur domisili mendominasi dengan 187 laporan, disusul jalur prestasi 69 laporan, jalur afirmasi 33 laporan, dan jalur mutasi 12 laporan. Angka ini mengonfirmasi bahwa praktik manipulasi masih menyebar di berbagai jalur penerimaan, mengancam asas keadilan dan kesempatan yang setara bagi seluruh siswa.

“Langkah pengawasan dan penerapan regulasi saja ternyata tidak cukup. Perbaikan sistem dan konsisten membangun budaya integritas sangat diperlukan untuk atasi berulangnya dugaan kasus kecurangan pada penerimaan murid baru,” ujar Rerie dalam keterangan tertulis yang diterima Beritaseputar.com, Senin (6/7/2026).

Rerie menekankan, celah dalam sistem seringkali dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penyalahgunaan, seperti pemalsuan dokumen domisili, manipulasi capaian prestasi, hingga intervensi dalam jalur afirmasi yang seharusnya melindungi kelompok rentan. Ia menyerukan agar reformasi sistemik dibarengi dengan gerakan nasional pembangunan karakter dan etika di semua pemangku kepentingan, mulai dari guru, orang tua, hingga pemerintah daerah.

Senada dengan hal tersebut, para pengamat pendidikan yang dihubungi media kami menilai bahwa tekanan kompetisi akademik tanpa diimbangi pengawasan transparan telah menjadi pemicu utama kecurangan berulang. Mereka mengusulkan penerapan teknologi informasi terintegrasi dan audit publik berkala agar setiap tahapan SPMB dapat dipantau secara real-time oleh masyarakat. Inisiatif ini diharapkan mampu memutus rantai praktik tidak jujur yang sudah mengakar.

Sementara itu, informasi dari kementerian terkait menyebutkan bahwa kebijakan penguatan sistem SPMB sedang dalam tahap finalisasi. Namun, Rerie mengingatkan bahwa tanpa komitmen bersama untuk membudayakan integritas, setiap aturan hanya akan menjadi macan kertas. “Kita butuh transformasi mental yang dimulai dari lingkungan terkecil, bukan hanya saat penerimaan murid baru. Kejujuran adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa,” pungkasnya.