Waka Komisi IX DPR Usulkan AI Bantu Diagnosa di Daerah Minim Tenaga Medis

Jakarta – Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam layanan kesehatan kembali mengemuka di Senayan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan usulan agar teknologi AI dilibatkan secara lebih serius untuk membantu proses analisis penyakit pasien, terutama di wilayah-wilayah yang masih menghadapi kekurangan tenaga dokter. Gagasan tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja antara Komisi IX dan Kementerian Kesehatan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurut laporan media kami, Nihayatul menyoroti realitas distribusi dokter yang belum merata di berbagai pelosok tanah air. Ia melihat, di tengah keterbatasan jumlah dan persebaran tenaga medis, kehadiran AI dapat menjadi jembatan agar masyarakat tetap memperoleh akses diagnosis awal yang lebih cepat dan terarah. “Kekurangan dokter yang ada, ini kita ini sekarang sudah cukup banyak dibantu dengan adanya AI, Pak. Saya bukan orang medis, saya membayangkan mungkin sekarang ini kita banyak melihat banyak sektor yang sudah dibantu oleh AI,” ujarnya tegas di hadapan jajaran Kementerian Kesehatan.

"Kekurangan dokter yang ada, ini kita ini sekarang sudah cukup banyak dibantu dengan adanya AI, Pak. Saya bukan orang medis, saya membayangkan mungkin sekarang ini kita banyak melihat banyak sektor yang sudah dibantu oleh AI."

Politisi tersebut menekankan bahwa ia tidak bermaksud menggantikan peran dokter secara penuh. AI, dalam pandangannya, lebih tepat diposisikan sebagai alat bantu analisis data medis awal, seperti membaca rekam medis elektronik, mengidentifikasi gejala, atau memberikan rekomendasi pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini diyakini dapat mempercepat proses skrining sekaligus mengurangi beban dokter yang jumlahnya tidak sebanding dengan volume pasien di daerah terpencil.

Rapat tersebut menjadi momentum untuk kembali memperdebatkan adopsi teknologi di sektor kesehatan nasional. Nihayatul merujuk pada berbagai sektor lain yang sudah terlebih dahulu mengintegrasikan AI—seperti keuangan, logistik, dan pendidikan—dan menilai bahwa dunia kesehatan semestinya tidak tertinggal. “Sekarang kita banyak melihat banyak sektor yang sudah dibantu oleh AI,” imbuhnya, memberi sinyal bahwa transformasi digital di kesehatan perlu dipercepat.

Usulan ini memantik diskusi yang lebih luas tentang kesiapan infrastruktur, regulasi perlindungan data pasien, serta perlunya validasi klinis terhadap setiap output yang dihasilkan AI. Namun, dorongan dari Komisi IX DPR ini setidaknya membuka jalan bagi Kementerian Kesehatan untuk mengkaji lebih dalam proyek percontohan pemanfaatan AI di puskesmas atau klinik yang tidak memiliki dokter tetap. Dengan demikian, diharapkan beban antrean pasien bisa dikurangi dan tenaga kesehatan dapat lebih fokus pada penanganan kasus-kasus yang memerlukan intervensi langsung.