Jakarta — Pelaku UMKM Digital Hadapi Babak Baru Pemotongan Pajak E-commerce

Di sebuah rumah sederhana di kawasan Tangerang Selatan, Rina (34) menatap layar ponselnya dengan raut gelisah. Notifikasi dari marketplace langganannya mengabarkan bahwa mulai bulan ini, setiap transaksi yang ia lakukan akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan secara otomatis. Sebagai penjual kerajinan tangan yang mengandalkan platform digital sejak pandemi, Rina hanya bisa menghela napas panjang. "Jujur, saya bingung. Margin saya sudah tipis, sekarang ada potongan lagi. Tapi saya juga ingin taat pajak," ujarnya lirih saat ditemui Beritaseputar, Kamis (10/7).

Keresahan Rina bukanlah suara sendirian. Ia mewakili lebih dari 21 juta pelaku UMKM digital di Indonesia yang kini harus beradaptasi dengan ekosistem perpajakan baru. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah resmi meluncurkan sistem pemotongan dan pemungutan pajak e-commerce yang terintegrasi langsung dengan platform marketplace. Langkah ini menandai titik balik dalam tata kelola ekonomi digital nasional — sekaligus membawa gelombang pertanyaan baru di kalangan pelaku usaha.

"Kami melihat banyak pelaku usaha kecil yang sebenarnya tidak anti-pajak. Mereka hanya tidak terbiasa dengan kompleksitas administrasi yang tiba-tiba hadir di dasbor toko online mereka," jelas Doro Goby, Partner Tax BDO Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade mendampingi korporasi besar hingga UMKM, Goby memahami bahwa transisi ini membutuhkan lebih dari sekadar aturan — ia membutuhkan empati dan edukasi yang konsisten. "Kepatuhan pajak yang berkelanjutan hanya lahir dari pemahaman, bukan dari ketakutan," tambahnya.

Dari Kemudahan Digital ke Kompleksitas Fiskal

Ironi yang muncul cukup tajam. Marketplace selama ini dipuja karena menyederhanakan proses jual-beli — cukup unggah foto, tulis deskripsi, dan barang siap dikirim ke pembeli. Namun dengan hadirnya sistem pemotongan pajak otomatis, para penjual kini dihadapkan pada istilah-istilah baru seperti PPh Pasal 22, bukti potong elektronik, hingga kewajiban pelaporan SPT tahunan yang harus dikonsolidasikan. Bagi Rina dan jutaan pelaku usaha mikro, ini adalah kurva belajar yang curam.

"Yang membuat kaget adalah saat pertama kali melihat laporan transaksi bulanan yang sudah dipotong pajak. Angkanya memang kecil per transaksi, tapi kalau diakumulasi setahun, lumayan terasa," cerita Rina. Ia kini mulai rajin mengikuti webinar gratis tentang perpajakan UMKM dan berkonsultasi dengan komunitas penjual online. Sebuah perjalanan baru yang tak pernah ia bayangkan saat pertama kali membuka toko digitalnya pada 2021.

Namun di sisi lain, kebijakan ini membawa angin segar bagi ekosistem yang lebih adil. Selama bertahun-tahun, ketimpangan antara pelaku usaha konvensional yang patuh pajak dan penjual online yang beroperasi di area abu-abu menjadi keluhan laten. "Saya punya toko fisik sudah 15 tahun, bayar pajak rutin. Sementara kompetitor saya jualan online dengan harga lebih murah karena tidak ada beban pajak. Sekarang aturannya lebih setara," ujar Hendra (52), pemilik toko alat tulis di Pasar Asemka.

Mitigasi Korporasi: Bukan Sekadar Kepatuhan, tapi Strategi

Bagi korporasi besar yang beroperasi di ranah e-commerce — termasuk platform marketplace itu sendiri — kebijakan ini membawa lapisan kompleksitas berbeda. Mereka tidak hanya harus memastikan sistem pemotongan berjalan akurat secara teknis, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum atas setiap rupiah pajak yang dipungut dari jutaan penjual. Satu kesalahan kalkulasi dapat berujung pada sengketa fiskal berkepanjangan.

"Korporasi perlu memandang ini sebagai momen untuk membangun fondasi kepatuhan yang kokoh, bukan sekadar proyek instalasi sistem," tegas Goby. Ia menyarankan tiga pilar mitigasi: pertama, audit menyeluruh terhadap kesiapan infrastruktur teknologi pemotongan pajak; kedua, pelatihan intensif bagi tim keuangan dan customer service — karena merekalah garda terdepan yang akan menerima ribuan pertanyaan dari penjual yang kebingungan; dan ketiga, membangun kanal komunikasi publik yang menjelaskan kebijakan ini dengan bahasa yang manusiawi, bukan jargon perpajakan yang kaku.

Beberapa marketplace besar telah mulai bergerak. Mereka meluncurkan pusat bantuan khusus, video tutorial berbahasa Indonesia yang mudah dicerna, hingga layanan chatbot yang menjawab pertanyaan umum tentang pemotongan pajak. Namun Goby mengingatkan bahwa investasi di sisi teknologi semata tidak cukup. "Nilai sesungguhnya ada pada kemampuan korporasi mendampingi ekosistemnya melewati transisi ini dengan kepercayaan yang utuh," pungkasnya.

Sementara itu, Rina masih menyimpan setumpuk bukti potong digital yang belum sepenuhnya ia pahami. Tapi ada secercah optimisme di wajahnya. "Saya lihat banyak teman penjual yang mulai ngerti. Pelan-pelan, kami belajar bareng. Mungkin setahun lagi, ini jadi kebiasaan baru yang tidak menakutkan lagi." Senja mulai turun di Tangerang Selatan. Layar ponsel Rina kembali menyala — notifikasi pesanan baru masuk. Kali ini, ia tersenyum.