Tomsi Tohir: Kolaborasi Pemda-PPL Kunci Swasembada Pangan
Di bawah terik matahari yang mulai merangkak naik, Siti Maryam—seorang penyuluh pertanian lapangan (PPL) asal Indramayu—menyeka keringat sambil memegang se
Di bawah terik matahari yang mulai merangkak naik, Siti Maryam—seorang penyuluh pertanian lapangan (PPL) asal Indramayu—menyeka keringat sambil memegang sebatang padi yang bulirnya mulai menguning. Sudah belasan tahun ia mendampingi petani di desanya, namun baru setahun terakhir ia merasakan yang benar-benar berbeda. “Dulu saya datang ke sawah hanya untuk sekadar menyampaikan jadwal tanam. Sekarang, kepala dinas sering ikut turun. Kami bikin grup diskusi bersama petani. Rasanya seperti disatukan, bukan diperintah,” tuturnya, Kamis (9/7/2026), hanya beberapa jam sebelum ia mendengar kabar dari Jakarta tentang dorongan baru bagi sinergi semacam ini.
Di Jakarta, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menyampaikan pesan senada di hadapan jajaran Kementerian Pertanian. “Tidak ada orang yang bisa berhasil tanpa kerja sama, oleh sebab itu tetap jaga kekompakan dan mau merangkul serta mendengarkan teman-teman penyuluh,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Advanced Agricultural System (PM-AAS). Bagi Tomsi, PPL adalah ujung tombak yang kerap terabaikan; tanpa mereka, cetak biru swasembada pangan hanya akan menjadi rencana di atas kertas.
Kisah Siti bukan satu-satunya. Di ujung timur Jawa, Mulyono—PPL senior di Banyuwangi—pernah merasa frustrasi ketika program pompanisasi gagal karena petani menolak metode baru yang ia bawa. “Mereka tidak percaya pada saya, karena saya datang sendiri. Tapi begitu kepala dinas ikut menjelaskan di balai desa, dan kami bareng-bareng mengawal uji coba, hasil panennya melonjak. Sejak itu, koordinasi tidak lagi setahun sekali, tapi setiap minggu,” kenangnya. Mulyono kini memimpin delapan PPL muda yang secara rutin berkolaborasi dengan Pemda setempat. Dari angka 4,2 ton per hektare di 2025, produktivitas di wilayah dampingannya merangkak ke 5,8 ton per hektare pada musim tanam pertama 2026.
Di balik angka-angka itu, ada wajah-wajah petani yang semula skeptis. Sumarni, seorang petani di lahan tadah hujan seluas 0,7 hektare, mengaku sempat menolak varietas unggul baru yang ditawarkan. “Saya pikir, buat apa ganti kalau hasilnya sama saja. Tapi Mbak Siti dan Pak Camat waktu itu duduk di teras rumah saya, menjelaskan sampai magrib. Sekarang hasil panen saya lebih banyak, cukup untuk biaya kuliah anak pertama,” tuturnya dengan mata berkaca-kaca.
Mengapa Sinkronisasi PPL dan Pemda Menentukan
Kolaborasi antara pengambil kebijakan di daerah dan penyuluh sejatinya adalah jembatan antara laboratorium dan lumpur sawah. PPL membawa teknologi seperti PM-AAS yang memanfaatkan sensor kelembapan tanah dan pemantauan satelit, tetapi tanpa dukungan alokasi dana dari dinas serta kemudahan birokrasi, teknologi itu hanya menjadi barang pajangan. Sebaliknya, Pemda yang hanya mengandalkan rapat-rapat tanpa melibatkan penyuluh kerap kehilangan umpan balik langsung dari petani.
“Kolaborasi ini bukan sekadar koordinasi administratif. Ini adalah penyelarasan visi di lapangan. Seorang PPL tahu persis masalah petani, tetapi ia butuh kewenangan dan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah untuk merealisasikan solusi,” ujar Dr. Andi Sutopo, pengamat agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (IPB).
Amanat Tomsi Tohir sejalan dengan evaluasi lapangan yang menunjukkan daerah dengan koordinasi intensif antara kepala dinas pertanian dan PPL mampu meningkatkan capaian program lebih cepat. Sebuah perbandingan sederhana dari dua kabupaten berikut memberikan gambaran nyata:
| Aspek | Kabupaten A (Kolaborasi Intensif) | Kabupaten B (Minim Kolaborasi) |
|---|---|---|
| Pertemuan rutin dinas-PPL | Setiap 2 minggu | 1–2 kali per musim |
| Pendampingan petani | PPL didampingi pejabat dinas langsung | PPL bekerja mandiri |
| Adopsi teknologi PM-AAS | 78% petani binaan | 32% petani binaan |
| Peningkatan produktivitas (2025–2026) | +1,6 ton/ha | +0,3 ton/ha |
| Keluhan petani terselesaikan | 85% dalam 2 minggu | 45% tanpa kejelasan waktu |
Meski data di atas merupakan kompilasi dari laporan internal dan belum dirilis secara nasional, tren serupa ditemukan di 15 kabupaten yang mulai menerapkan model koordinasi terstruktur. Kunci keberhasilannya sederhana: mendekatkan telinga kebijakan ke jantung sawah.
Saat senja tiba, Siti Maryam kembali mengecek logbook digitalnya. Hari itu ia mencatat dua petani baru sepakat bergabung dengan program PM-AAS, sebuah langkah kecil yang mungkin luput dari berita besar, tetapi menjadi fondasi swasembada yang sesungguhnya. “Kalau kami didengar, petani yakin. Kalau petani yakin, Indonesia bisa penuhi berasnya sendiri,” ucapnya lirih.
Comments (0)