Tantangan Program Ketahanan Pangan di Lapas: Napi Sudah Untung, Investor Belum

Jakarta – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengakui bahwa program ketahanan pangan di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas) masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi investasi. Dalam sebuah diskusi kelompok terarah (FGD) bertema Ketahanan Pangan yang digelar oleh Kementerian Imipas, Agus secara terbuka menjelaskan bahwa hingga saat ini keuntungan dari program tersebut lebih banyak dinikmati oleh warga binaan, sementara para investor belum melihat hasil yang sepadan.

FGD yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Kementerian Imipas pada Selasa (23/6/2026) itu menjadi ajang refleksi bagi jajaran pemasyarakatan untuk mengevaluasi sejauh mana program kemandirian pangan berjalan. Agus memaparkan bahwa program ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan internal lapas, tetapi juga untuk memberikan keterampilan kerja kepada para narapidana. Namun, dari sisi bisnis, skema investasi yang diharapkan mampu membiayai pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di lapas masih belum menunjukkan titik impas.

"Siapa yang diuntungkan dalam program Ketahanan Pangan di pemasyarakatan? Kalau ditanya, investornya belum ada untung. Yang untung adalah warga binaan pemasyarakatan, yang tentu sudah mendapatkan pengalaman dari program latihan yang dilaksanakan. Kemudian, yang bekerja untuk mempersiapkan kegiatan perikanan, misalnya membuat kolam dan lain sebagainya, tentu yang bekerja di sana juga memperoleh keuntungan,"

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa meskipun keuntungan finansial bagi investor belum terlihat, program ini telah memberikan dampak positif bagi para warga binaan. Mereka memperoleh pelatihan teknis dan pengalaman kerja nyata, seperti budidaya ikan, pengelolaan kolam, dan sektor pertanian lainnya. Keterampilan ini diharapkan menjadi bekal saat mereka kembali ke masyarakat, sehingga dapat mengurangi risiko residivisme.

Agus tidak merinci secara spesifik berapa nilai investasi yang telah ditanamkan maupun target waktu kapan investor dapat merasakan pengembalian modal. Namun, ia menekankan bahwa keberlanjutan program memerlukan dukungan pendanaan yang tidak sepenuhnya bisa bergantung pada anggaran negara. Oleh karena itu, sinergi dengan pihak swasta menjadi kunci, meskipun saat ini kondisi keuangannya masih berat sebelah—warga binaan mendapat manfaat keterampilan, tetapi investor belum menikmati keuntungan finansial.

Program ketahanan pangan di lapas sendiri telah menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Sebagai contoh, kegiatan panen telur ayam di peternakan Lapas Terbuka Nusakambangan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat Titiek Soeharto belum lama ini menunjukkan potensi besar dari sektor peternakan di lingkungan pemasyarakatan. Acara semacam itu menjadi bukti bahwa lapas mampu menghasilkan produk pangan berkualitas jika dikelola dengan serius.

Meskipun demikian, harapan agar program ini bisa mandiri secara ekonomi masih membutuhkan waktu. Kementerian Imipas, dalam FGD tersebut, menggali berbagai masukan dari pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi yang lebih menarik bagi para investor. Skema bagi hasil, pengelolaan yang transparan, serta perluasan akses pasar menjadi sejumlah isu yang dibahas agar program tidak hanya menjadi kegiatan sosial semata, melainkan juga usaha yang berkelanjutan.

Dengan kejujuran Menteri Agus mengenai kondisi investor yang “belum untung”, terbuka ruang bagi publik untuk memahami bahwa program ketahanan pangan di lapas masih dalam tahap pembenahan. Ke depan, keseimbangan antara manfaat sosial bagi warga binaan dan keuntungan bisnis bagi investor akan menjadi fokus agar program ini tidak berhenti di tengah jalan.