Puan Maharani Dorong Pemilihan Komisaris BUMN Berbasis Kompetensi dan Profesionalisme

Jakarta – Laporan Beritaseputar.com. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyoroti proses pemilihan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belakangan menjadi perhatian publik. Sejumlah nama yang diangkat dinilai kurang memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan, sehingga memicu kritik dari berbagai kalangan. Menanggapi situasi tersebut, Puan menegaskan pentingnya menempatkan figur-figur profesional dan berkompeten dalam jajaran komisaris BUMN.

Publik telah lama menyuarakan kekhawatiran terkait praktik penunjukan komisaris yang didasarkan pada kedekatan politik, bukan kapasitas manajerial atau pemahaman industri. Beberapa kasus terbaru menunjukkan bahwa posisi komisaris di BUMN strategis justru diisi oleh individu yang tidak memiliki latar belakang sektor usaha yang dikelola. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan tata kelola perusahaan yang buruk dan potensi kerugian negara.

Puan: Profesionalisme Jadi Kunci

Dalam keterangan resmi yang diterbitkan di laman DPR dan dilansir media kami pada Minggu (5/7/2026), Puan memberikan pernyataan tegas. Ia menyampaikan bahwa DPR mendorong agar mekanisme penetapan komisaris benar-benar mengedepankan asas profesionalitas.

"Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya," ujar Puan.

Puan menambahkan bahwa pengelolaan BUMN memerlukan pengawasan yang ketat dan berkualitas. Menurutnya, perusahaan milik negara menanggung mandat ganda: menghasilkan keuntungan sekaligus menjalankan fungsi pelayanan publik. Oleh karena itu, komposisi dewan komisaris harus diisi oleh sosok yang paham tata kelola perusahaan dan memiliki integritas tinggi.

Laporan Beritaseputar.com mencatat, sejumlah pengamat ekonomi dan lembaga swadaya masyarakat telah merekomendasikan agar seleksi komisaris dilakukan melalui proses yang transparan, termasuk pelibatan komite independen dan uji kepatutan. Langkah ini diyakini dapat meminimalkan praktik politik balas budi yang kerap mencoreng kredibilitas BUMN.

DPR sendiri, melalui pernyataan Puan, mengisyaratkan akan memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan pemerintah menunjuk individu yang memenuhi kriteria. Dorongan ini juga selaras dengan upaya reformasi BUMN yang tengah berjalan, di mana efisiensi, inovasi, dan daya saing menjadi prioritas.

"Kami ingin BUMN dikelola secara modern, akuntabel, dan berdaya saing global. Salah satu kuncinya adalah memiliki komisaris yang bukan hanya paham bisnis, tetapi juga berani mengawasi dengan kritis. Ini bukan sekadar jabatan seremonial," tandas Puan dalam kesempatan terpisah yang dikutip oleh awak media.

Respons Puan ini sekaligus menjadi sinyal bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengumumkan susunan komisaris ke depan. Dengan sorotan publik yang semakin tajam, transparansi dan meritokrasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Masyarakat menunggu langkah konkret berikutnya dari DPR dan pemangku kepentingan terkait guna mewujudkan BUMN yang sehat dan terpercaya.