Puan Dorong PLN Mitigasi Dampak Pemadaman Listrik Bergilir

Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, secara tegas mendorong PT PLN (Persero) untuk segera mengambil langkah mitigasi guna meminimalisir dampak dari pemadaman listrik bergilir yang telah berlangsung di sejumlah wilayah. Gangguan ini dinilai telah mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat secara luas. Puan juga meminta manajemen PLN untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan yang transparan kepada publik terkait penyebab utama merebaknya pemadaman dengan durasi panjang ini, khususnya yang terjadi di Pulau Jawa.

Gangguan Pasokan dan Teknis Jadi Sorotan

Dalam keterangan tertulisnya, Puan Maharani menyampaikan bahwa dirinya telah mencatat dan menerima berbagai laporan dari masyarakat mengenai kondisi kritis ini. “Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa karena gangguan pasokan batu bara dan gangguan teknis pada PLTU. Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak,” ujar Puan, Senin (22/6/2026). Berdasarkan informasi yang dihimpun media kami, krisis pasokan energi primer serta kendala operasional di sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menjadi pemicu utama menipisnya cadangan daya di sistem kelistrikan Jawa-Bali.

Dampak Luas Terhadap Ekonomi dan Sosial

Pemadaman yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir ini frekuensinya semakin tinggi. Durasi padam yang tidak menentu menyebabkan keresahan mendalam, karena selain memutus penerangan, aktivitas ekonomi rumahan dan usaha kecil menengah (UKM) ikut terhambat. Banyak pelaku usaha yang bergantung pada mesin dan pendingin mengeluhkan potensi kerugian material akibat aliran listrik yang kerap mati tanpa pemberitahuan dini. Selain itu, sektor pendidikan dan fasilitas kesehatan yang memerlukan stabilitas daya juga turut merasakan dampak signifikan, sehingga memicu desakan agar pemerintah segera turun tangan.

Transparansi dan Permintaan Mitigasi Cepat

Puan menekankan bahwa transparansi adalah kunci dalam menjaga kepercayaan publik di tengah situasi darurat energi ini. Ia meminta PLN tidak hanya fokus pada perbaikan teknis sesaat, namun juga menyusun peta jalan yang jelas untuk mengantisipasi krisis serupa di masa mendatang. “Masyarakat berhak tahu kapan krisis ini akan berakhir dan langkah konkret apa yang diambil agar kegiatan mereka tidak terus terpuruk. PLN harus memitigasi dampak sosial dan ekonominya dengan serius,” tegas politisi senior tersebut. Ia pun mendorong adanya sinergi antara PLN, pemerintah, dan pemangku kepentingan swasta untuk menjamin diversifikasi energi serta memperkuat rantai pasok batu bara agar stabilitas kelistrikan nasional dapat kembali pulih secepatnya.