Ketergantungan pada Batu Bara Dinilai Ciptakan Kerentanan Sistemik

Jakarta — Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyampaikan tanggapan atas penjelasan PLN dan pemerintah terkait pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah akibat gangguan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap ketahanan energi nasional yang selama ini masih sangat bergantung pada PLTU berbahan bakar batu bara.

Kejadian pemadaman bergilir ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada satu sumber energi menciptakan kerentanan sistemik yang harus segera diatasi

demikian pernyataan Eddy dalam keterangan yang diterima media kami, Senin (22/6/2026).

Menurut laporan yang dihimpun Beritaseputar.com, pemadaman bergilir yang terjadi di beberapa daerah merupakan imbas langsung dari gangguan teknis pada sejumlah PLTU yang menjadi tulang punggung pasokan listrik nasional. Kondisi ini memperlihatkan betapa rapuhnya sistem kelistrikan ketika hanya bertumpu pada satu jenis sumber energi.

Eddy menekankan bahwa diversifikasi sumber energi bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. Ia mendorong pemerintah untuk mempercepat transisi ke energi baru terbarukan (EBT) sebagai langkah strategis mengurangi risiko serupa di masa depan. "Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada batu bara. Investasi pada energi terbarukan seperti surya, angin, dan air harus menjadi prioritas utama," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa Indonesia memiliki potensi EBT yang melimpah namun belum dimanfaatkan secara optimal. Gangguan pada PLTU kali ini, menurutnya, menjadi pengingat nyata bahwa ketersediaan sumber daya alam tidak menjamin kestabilan pasokan listrik apabila infrastruktur dan tata kelola energinya masih monokultur.

Eddy juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan insiden ini sebagai titik tolak penyusunan kebijakan energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Ia meminta agar evaluasi tidak hanya berfokus pada penanganan gangguan teknis semata, melainkan juga menyentuh aspek fundamental perencanaan energi jangka panjang.