Jakarta — Suara klakson bersahutan di persimpangan lampu merah Slipi. Seorang pengendara

Di tengah riuh rendah itu, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri menyampaikan sebuah pengakuan jujur yang menohok: “Budaya tertib lalu lintas masyarakat kita masih sangat kurang.” Pernyataan itu bukan sekadar keluhan pejabat. Ia adalah cermin dari realitas pahit yang setiap hari kita saksikan—dan seringkali kita pelihara tanpa sadar.

Bonus Demografi, Bonus Pelanggaran?

Dijelaskannya, tantangan lalu lintas ke depan akan semakin kompleks. Indonesia diproyeksikan memasuki bonus demografi hingga 2045, dengan jumlah penduduk usia produktif yang terus meningkat. Lebih banyak orang berarti lebih banyak kendaraan, lebih banyak mobilitas, dan—bila tanpa pembenahan mental—lebih banyak potensi kecelakaan. “Kita sedang menuju puncak gelombang manusia produktif. Kalau dari sekarang tidak ditanamkan etika berlalu lintas, maka jalan raya kita akan berubah menjadi arena chaos permanen,” ujar seorang analis transportasi yang enggan disebutkan namanya, saat diwawancarai di sela seminar keselamatan jalan.

“Saya sudah 20 tahun jadi sopir angkot. Dulu, pak polisi masih ditakuti. Sekarang? Lampu merah dianggap sekadar hiasan kalau tidak ada kamera tilang. Mentalnya sudah beda,” keluh Slamet (55), warga Tanjung Priok.

Mentalitas “Penting Sampai Tujuan”

Akar masalahnya bukan semata pada aturan yang kurang ketat. Kamera ETLE sudah terpasang di ratusan titik. Denda tilang elektronik pun terus dikirimkan. Namun, kesadaran internal untuk tertib masih jauh dari harapan. Fenomena ini diperparah oleh budaya “yang penting sampai tujuan”, yang seringkali mengabaikan hak pengguna jalan lain. Trotoar dijadikan jalur alternatif. Marka jalan dianggap sekadar dekorasi. Bunyi klakson panjang digunakan untuk meluapkan emosi, bukan untuk memberi peringatan. Padahal, data Korlantas mencatat lebih dari 100.000 kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun lalu, dengan korban jiwa mencapai puluhan ribu. Mayoritas penyebabnya: human error. Melanggar rambu, melaju di atas batas kecepatan, dan menggunakan ponsel saat berkendara.

“Yang paling menyedihkan, banyak korban adalah anak muda usia produktif. Mereka seharusnya menjadi tulang punggung keluarga, malah meregang nyawa di aspal,” kata Ibu Retno, relawan pendamping keluarga korban kecelakaan di RSCM.

Menenun Benang Kesadaran, dari Diri Sendiri

Tak ada obat instan untuk penyakit kronis ini. Kakorlantas berulang kali menekankan pentingnya pendidikan lalu lintas sejak dini. Bukan sekadar hafalan rambu, melainkan penanaman nilai bahwa tertib adalah bentuk menghargai nyawa sesama. Beberapa komunitas mulai bergerak. Di Bandung, sekelompok anak muda menginisiasi gerakan “Senin Tanpa Klakson”. Di Surabaya, sekolah-sekolah dasar mulai mengintegrasikan etika berlalu lintas ke dalam pelajaran olahraga. Bukan soal menciptakan generasi penurut aturan, melainkan generasi yang memahami bahwa jalan adalah ruang publik bersama. Di halaman parkir sebuah mal di Jakarta Selatan, seorang ayah muda, Rizky (32), mengajak putranya yang berusia 7 tahun untuk berjalan di zebra cross. “Saya ingin dia tumbuh dengan kesadaran bahwa menyeberang di tempat yang benar itu keren, bukan kampungan. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?” tuturnya, sambil menggenggam tangan kecil itu. Menjelang 2045, saat Indonesia berharap menjadi negara maju, barangkali ukuran keberhasilan bukan hanya pada gedung pencakar langit atau jalan tol membelah kota. Melainkan pada adat kecil yang mulai mengakar: berhenti saat lampu kuning, memberi jalan bagi pejalan kaki, dan menyalakan lampu sein tanpa pamrih. Sebab, peradaban sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kecepatan kendaraannya, melainkan dari kesantunan di persimpangan.