Jakarta — Kementerian PU Bantah Istri dan Anak Menteri Dody Ikut Dinas ke AS dengan APBN

Awal pekan ini, linimasa media sosial diramaikan oleh sebuah foto surat perjalanan dinas yang menyulut perbincangan hangat di warung kopi, ruang tunggu kantor, hingga grup keluarga. Surat itu, yang bertanggal 10 Maret 2025, menyebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akan melawat ke Amerika Serikat dalam rangka kunjungan kerja. Bukan agenda pembahasan infrastruktur yang menyita perhatian publik, melainkan lampiran nama yang tertera: istri dan anak sang menteri. Isu langsung mengarah pada satu pertanyaan tajam—apakah dana APBN membiayai perjalanan keluarga ini?

Di sebuah kedai kopi di bilangan Cikini, Syaiful (54), seorang pensiunan pegawai BUMN, ikut geram. “Saya bantu keponakan kuliah saja pakai uang sendiri. Masa ini negara yang bayar liburan keluarga?” gerutunya, setengah mendorong gelas kopi susunya ke tepi meja. Rasa kecewa yang ia ungkapkan mewakili letupan emosi warga yang merasa anggaran negara mesti dijaga mati-matian.

Namun, di balik kemarahan yang viral itu, Kementerian PU tidak tinggal diam. Juru Bicara Kementerian PU, Andi Prasetyo, menyampaikan klarifikasi dalam konferensi pers singkat yang digelar secara hibrida dari kantor pusat kementerian. Suaranya tenang namun berotot, mencoba meredam riuh di dunia maya.

“Sekali lagi kami tegaskan, tidak ada sepeser pun dana APBN yang digunakan untuk membiayai keikutsertaan istri dan anak Pak Menteri. Keberangkatan beliau ke AS adalah urusan dinas, tetapi keluarga berangkat secara terpisah dan menggunakan biaya pribadi sepenuhnya,” ujar Andi sambil menatap tajam ke kamera.

Menurut Andi, pencantuman nama keluarga menteri dalam surat perjalanan dinas itu murni kebutuhan administratif di Kedutaan Besar AS. Proses pengurusan visa bagi pejabat negara dan rombongan membutuhkan data yang lengkap, termasuk siapa saja yang akan mendampingi dalam kapasitas resmi atau pribadi. Praktik ini, lanjutnya, lazim dilakukan agar visa dapat diproses dalam satu paket surat pengantar yang sama, tanpa berarti APBN menanggung tiket dan akomodasi mereka.

Di sudut lain Jakarta, Rudi Harjanto, pengamat anggaran dari Koalisi Transparansi Fiskal, mencermati peristiwa ini sebagai alarm bagi seluruh kementerian. “Ini soal persepsi. Sekalipun secara faktual tidak ada uang negara yang dipakai, kemasan surat resmi harus dibedakan tegas antara urusan dinas dan rombongan keluarga,” katanya sambil menunjukkan tangkapan layar surat yang banyak dipertanyakan publik. Rudi mengaku sudah menerima langsung penjelasan dari staf keuangan kementerian bahwa biaya istri dan anak menteri merupakan transfer pribadi—dengan bukti tiket dan hotel yang terpisah.

• Pemicu viral: Surat dinas yang beredar mencantumkan nama istri dan anak dalam daftar pelawat.
• Pembiayaan: Kementerian PU menegaskan seluruh biaya keluarga ditanggung pribadi.
• Praktik administrasi: Penyertaan nama itu untuk kelengkapan visa, bukan bukti tanggungan negara.

Tak hanya pejabat, warga biasa pun mulai bertanya lebih kritis. Lila (38), seorang guru SMA swasta di Bekasi yang kebetulan sedang mengajarkan materi APBN kepada murid-muridnya, menjadikan kejadian ini sebagai bahan diskusi. “Anak-anak saya tanya, ‘Bu, kenapa menteri bisa bawa keluarga tapi katanya uang negara tidak dipakai?’ Saya jelaskan bahwa yang terlihat di surat belum tentu sama dengan isi kenyataannya. Tapi memang seharusnya suratnya saja sudah tidak menimbulkan curiga,” tuturnya. Dari ruang kelas yang sederhana itu, Lila justru bersyukur kejadian ini memperdalam pemahaman siswa tentang akuntabilitas anggaran.

Kisah ini menggunakan satu pelajaran berharga: di tengah tekanan ekonomi dan harapan masyarakat yang kian tinggi, ruang bagi pejabat untuk terlihat santai bersama keluarga menggunakan fasilitas negara sudah sangat sempit. Tembusnya informasi ke ruang publik—sekalipun tidak salah secara hukum—sering kali menjadi vonis sosial yang menyakitkan. Bagi Menteri Dody, kejadian ini bukan hanya bantingan reputasi, tetapi juga ujian bagi keluarganya. Di rumah dinas, Senin malam itu, kabarnya ia berbincang panjang dengan istri dan anaknya tentang makna jabatan publik dan batas-batas privasi.

Kini, Kementerian PU berjanji akan menata ulang format surat perjalanan dinas ke depan; memisahkan secara eksplisit antara delegasi resmi dan pendamping pribadi. Langkah kecil, namun diyakini mampu meredakan curiga publik. Dan di warung kopi Syaiful, suasana mulai mendingin. “Kalau sudah jelas begini, ya lega. Tapi jangan sampai kejadian lagi,” katanya sambil tersenyum tipis. Di luar, hujan baru saja reda dan langit Ibu Kota perlahan kembali cerah.

Walau klarifikasi telah disampaikan, warganet tetap diingatkan untuk tidak menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Sebab, dari sepenggal surat yang tersebar, bisa lahir ribuan prasangka yang menyakiti banyak orang—terutama keluarga yang sesungguhnya hanya ingin mendampingi, tanpa berniat membebani negara.