Jajaran Pimpinan BGN Sambangi KPK, Nanik Bilang Mau Kerja Sama

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (7/7/2026). Ia tidak datang sendiri, melainkan didampingi dua wakilnya, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Ketiganya tiba sekitar pukul 10.35 WIB dan langsung memasuki area lobi belakang gedung KPK.

Kedatangan untuk Perkuat Sinergi

Berdasarkan pantauan media kami di lokasi, suasana kedatangan mereka tampak terencana dan resmi. Nanik dan rombongan mengenakan pakaian dinas lengkap. Mereka disambut oleh perwakilan KPK dan segera diarahkan ke ruang pertemuan. Meski belum ada keterangan resmi dari kedua pihak, isyarat kuat mengarah pada niat BGN untuk menjalin kerja sama strategis dengan lembaga antirasuah tersebut.

Setelah pertemuan berlangsung sekitar satu jam, Nanik sempat memberikan pernyataan singkat kepada awak media. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari komitmen BGN untuk memastikan tata kelola program gizi nasional yang bersih dan transparan. “Kami datang ke KPK karena ingin bekerja sama. Kami sadar, program sebesar ini membutuhkan pengawasan yang ketat agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan,” ujar Nanik.

Langkah Antisipasi di Tengah Potensi Risiko

Langkah proaktif BGN ini muncul di tengah sorotan publik terhadap beberapa kasus yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). KPK sebelumnya telah mengungkap tiga klaster kasus yang melibatkan sejumlah pihak, yaitu klaster Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), klaster pengadaan motor listrik, dan klaster pengelolaan ompreng (rantang). Ketiga kasus itu membuka mata banyak pihak bahwa program mulia semacam ini tidak luput dari celah penyelewengan jika tidak dikelola dengan pengawasan memadai.

“Kami datang ke KPK karena ingin bekerja sama. Kami sadar, program sebesar ini membutuhkan pengawasan yang ketat agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.”

Dengan mendatangi KPK, BGN tampaknya hendak membangun sistem pencegahan sejak dini. Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN yang turut hadir, menambahkan bahwa pihaknya berharap KPK dapat memberikan pendampingan dalam penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang antikorupsi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa serta distribusi pangan ke berbagai daerah. “Ini bukan sekadar kunjungan seremonial. Kami ingin KPK menjadi mitra strategis dalam membangun budaya integritas di seluruh lini BGN,” katanya.

Mayjen TNI Trenggono, wakil lainnya yang memiliki latar belakang militer, juga menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi ini. Ia menekankan pentingnya disiplin dan akuntabilitas dalam menjalankan mandat BGN yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Keterlibatan KPK diyakini dapat memperkuat sistem pengendalian internal di lembaga yang baru dibentuk tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan keterangan resmi terkait hasil pertemuan. Namun, kunjungan ini mengindikasikan adanya keseriusan kedua lembaga untuk menutup celah korupsi dalam program-program gizi nasional yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat. Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi titik awal terciptanya tata kelola program gizi yang lebih baik, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.