Pramono Terima Usulan DTKJ soal Penyesuaian Tarif Transjabodetabek, Keputusan Segera Diambil

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengantongi usulan resmi dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengenai penyesuaian tarif layanan bus Transjabodetabek. Usulan ini mencakup sejumlah skema baru, termasuk penerapan tarif berlangganan yang ditujukan khusus untuk koridor-koridor dengan tingkat kepadatan penumpang tinggi.

Kepada awak media, Selasa (7/7/2026), Pramono menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera mengkaji usulan tersebut secara menyeluruh. Menurutnya, pembahasan ini memerlukan percepatan mengingat adanya kebutuhan mendesak, terutama pada rute yang melayani akses menuju kawasan strategis. "Saya sudah mendapatkan usulan tersebut. Nanti kami bahas dan segera memang harus diambil keputusan terutama untuk Transjabodetabek yang ke bandara," ujar Pramono.

Pembahasan Libatkan DPRD

Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan bahwa pembahasan terkait penyesuaian tarif ini tidak hanya dilakukan secara internal oleh Pemprov, melainkan juga melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kebijakan yang nantinya diterapkan telah mendapatkan legitimasi yang kuat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat pengguna transportasi publik.

Meski demikian, orang nomor satu di Ibu Kota itu tidak memungkiri bahwa proses pengambilan keputusan ini mengalami kemunduran dari jadwal yang sebelumnya telah ia canangkan. Pramono mengakui adanya keterlambatan atau kemoloran dari target waktu yang pernah ia sampaikan kepada publik sebelumnya. Ia menekankan bahwa kompleksitas skema tarif, terutama yang menyangkut integrasi antar wilayah penyangga dan penerapan sistem berlangganan, membutuhkan kalkulasi matang agar tidak memberatkan pengguna setia Transjabodetabek.

Skema Tarif Berlangganan

Salah satu poin krusial dalam usulan DTKJ yang tengah menjadi sorotan adalah penerapan skema tarif berlangganan untuk koridor padat. Skema ini diharapkan mampu memberikan kepastian biaya bagi para komuter yang setiap hari mengandalkan bus Transjabodetabek untuk mobilitas dari dan menuju Jakarta. Dengan sistem langganan, pengguna reguler dapat menikmati tarif yang lebih ekonomis dibandingkan pembayaran per perjalanan.

Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD kini tengah menghitung potensi subsidi serta dampak finansial dari penerapan skema tersebut terhadap operasional transportasi publik. Keputusan final atas usulan DTKJ ini sangat dinantikan, mengingat peran vital Transjabodetabek dalam menunjang konektivitas warga Ibu Kota dan daerah sekitarnya. Media kami akan terus memantau perkembangan pembahasan kebijakan transportasi ini.