Muhidin: Profil dan Kinerja Gubernur Kalimantan Selatan

Pagi belum genap pukul tujuh ketika mobil dinas itu berhenti di tepi Pasar Terapung Lok Baintan. Muhidin turun, menyingsingkan lengan kemeja putihnya, lalu melangkah ke dermaga kayu yang basah oleh embun. Seorang pedagang perempuan separuh baya langsung menyapanya, "Pak, numpang foto?" Muhidin tertawa kecil, mengangguk, dan duduk di samping perahu yang sarat pisang dan jeruk siam. Adegan ini bukan panggung kampanye. Ia Gubernur Kalimantan Selatan yang baru setahun menjabat, dan pagi itu ia hanya ingin mendengar sendiri keluhan soal harga ikan yang anjlok.

Muhidin lahir di Desa Sungai Pinang, Hulu Sungai Selatan, pada 1962. Ayahnya seorang petani karet, ibunya membuka warung kecil di depan rumah panggung mereka. Sejak kecil, Muhidin terbiasa melihat ibunya bangun pukul tiga subuh untuk menggoreng pisang dan merebus air kopi. Disiplin itu menurun ke dirinya. Bahkan kini, di usia 63 tahun, ia masih terbiasa bangun sebelum azan subuh. "Kerja itu bukan soal jabatan, tapi soal ibadah," katanya suatu kali dalam obrolan santai dengan wartawan.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum menjadi gubernur, Muhidin adalah Wali Kota Banjarmasin selama dua periode, dari 2016 hingga 2025. Ia meninggalkan jejak yang cukup kuat di kota seribu sungai itu, terutama dalam program revitalisasi ruang terbuka hijau dan penataan kawasan tepian sungai. Siring Pierre Tendean yang kini menjadi tempat rekreasi warga setiap akhir pekan adalah salah satu warisan kebijakannya. Namun di balik proyek-proyek itu, para pegawai di Balai Kota mengenalnya sebagai bos yang suka menyelinap ke lapangan tanpa pemberitahuan. Seorang kepala dinas pernah bercerita: mendadak Muhidin muncul di proyek drainase jam tujuh malam, hanya untuk memastikan material yang digunakan sesuai spesifikasi.

Sebelum menjadi wali kota, Muhidin menjabat sebagai Kepala Dinas Pasar dan Perdagangan Kota Banjarmasin. Ia juga pernah memimpin PD Pasar Bauntung dalam masa transisi yang sulit, ketika para pedagang kaki lima menolak relokasi. Pendekatannya selalu sama: turun, duduk, mendengar. "Tidak ada bisnis selesai dengan teriakan," katanya. Pendekatan itu pula yang membawanya menang di Pilgub Kalsel 2024, setelah sebelumnya gagal pada upaya pertama di 2020.

Kinerja dan Program Unggulan

Begitu menjabat Gubernur Kalsel pada awal 2025, Muhidin langsung menancapkan tiga prioritas: pembangunan infrastruktur konektivitas antar kabupaten, pengembangan ekonomi lokal berbasis agrikultur rawa, dan reformasi birokrasi. Ia menetapkan target ambisius: jalan provinsi yang mulus di 90% ruas sebelum akhir masa jabatan. Sejauh ini, delapan ruas jalan yang dulu menjadi keluhan pengendara di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara sudah diaspal ulang.

"Saya tidak butuh pencitraan. Saya butuh jalan yang tidak berlubang. Kalau jalan bagus, sendirinya orang senang," ujarnya dalam rapat satgas infrastruktur pada Juni 2025.

Di sektor agrikultur, Muhidin meluncurkan program "Rawa Produktif" yang bertujuan memanfaatkan lahan rawa pasang surut seluas 200 ribu hektar untuk padi lokal varietas unggul. Program ini bekerja sama dengan peneliti dari Universitas Lambung Mangkurat. Hasilnya, pada panen raya Oktober 2025, produktivitas padi di lahan rawa naik 18% dibanding tahun sebelumnya. Para petani di Kecamatan Aluh-aluh mengaku pendapatan mereka bertambah karena benih dan pupuk disubsidi penuh.

Reformasi birokrasi juga menjadi fokus yang ia percepat. Pada awal masa jabatannya, ia menginstruksikan audit sistem pengadaan barang dan jasa di seluruh SKPD. Hasil audit itu membongkar sejumlah kontrak fiktif dan menghemat anggaran hingga Rp200 miliar dalam satu tahun anggaran. Pegawai negeri yang terbukti terlibat langsung dinonaktifkan. "Kita harus bersih dulu dari dalam, baru bisa bantu orang di luar," katanya.

Tantangan dan Harapan

Tidak semua berjalan mulus. Persoalan alih fungsi lahan gambut yang memicu kebakaran hutan pada Agustus 2025 menjadi ujian besar. Kritik datang dari aktivis lingkungan karena program "Rawa Produktif" dianggap berisiko memperluas konversi gambut. Muhidin menjawab dengan menerbitkan regulasi ketat yang membatasi lokasi pembukaan lahan baru dan mewajibkan analisis dampak lingkungan di setiap titik budidaya. Ia sadar tanah Kalimantan adalah warisan, bukan sekadar komoditas.

Kini, di penghujung 2026, Muhidin masih sering menghilang di akhir pekan. Bukan ke hotel atau lapangan golf, melainkan ke desa-desa di kaki Pegunungan Meratus. Di sana, ia duduk di balai desa, mendengarkan petani kopi bercerita tentang harga dan akses pasar. Seorang petani tua di Loksado berkata, "Kami tidak butuh macam-macam, cukup bapak datang dan lihat." Muhidin hanya mengangguk, lalu mencatat sesuatu di ponselnya. Mungkin catatan itu akan menjadi program baru, atau mungkin sekadar pengingat bahwa jabatan ini adalah tentang mendengar. Tentang pagi yang dimulai dari pasar terapung, dan malam yang diakhiri di balai desa yang remang.