admin
Pagi itu, seorang pria berpeci hitam melangkah cepat menyusuri Pasar Terapung Lok Baintan. Matanya awas menatap para pedagang sayur yang masih bertahan di atas jukung-jukung kayu. Seorang nenek penjual pisang menarik lengannya. "Pian kapan turun lagi, Pak? Kami rindu," katanya dalam bahasa Banjar. Pria itu tertawa kecil, lalu duduk bersila di atas perahu—bukan sebagai gubernur, melainkan sebagai Muhidin. Itulah potret yang paling sering diingat warga tentang Gubernur Kalimantan Selatan periode 2025–2030 ini: seorang pemimpin yang lebih suka menyapa langsung ketimbang berpidato di balik podium.
Muhidin lahir di Banjarmasin, 6 Juni 1965. Jauh sebelum duduk di kursi gubernur, ia dikenal sebagai birokrat ulung dan politisi senior Partai Golongan Karya. Perjalanannya tidak instan. Ia merintis karier dari bawah: staf biasa di Sekretariat Daerah, lalu perlahan menapaki posisi strategis hingga dipercaya menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada 2016. Di sanalah namanya mulai diperhitungkan—bukan karena gimmick politik, melainkan karena penguasaan anggaran dan jaringan birokrasi yang rapi.
Karier dan Riwayat Jabatan
Karier politik Muhidin sebenarnya sudah tercium sejak 2014, saat ia maju sebagai calon Wali Kota Banjarmasin. Meski kalah, ia tidak mundur dari arena. Justru kekalahan itu menjadi batu loncatan. Pada 2018, ia mendampingi Sahbirin Noor sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Lima tahun menjadi wakil, ia belajar banyak: bagaimana mengelola konflik lahan gambut, negosiasi dengan perusahaan tambang, hingga seni meredakan gejolak politik lokal.
Titik balik terjadi pada Pilkada 2024, ketika Muhidin berpasangan dengan Andi Ina Kartika Sari—politisi muda Gerindra. Kampanye mereka sederhana: blusukan ke desa-desa terpencil, tidur di rumah warga, dan membawa janji konkret soal infrastruktur pedesaan. Strategi ini berhasil merebut hati pemilih. Pada Februari 2025, Muhidin resmi dilantik sebagai Gubernur definitif, sekaligus menutup babak panjang status "penjabat" yang sempat membelenggu Kalimantan Selatan.
Kinerja dan Program Unggulan
Setahun pertama masa jabatannya (2025), Muhidin langsung menancapkan prioritas pada tiga sektor: infrastruktur jalan provinsi, ketahanan pangan lahan rawa, dan digitalisasi layanan publik. Ia menginisiasi program "Banua Baisi"—akronim dari Banua Bangkit, Inovatif, dan Sinergi. Melalui program ini, 47 ruas jalan kabupaten/kota yang sebelumnya rusak parah mulai diperbaiki pada akhir 2025. Anggarannya tidak main-main: Rp1,3 triliun dialokasikan dari APBD 2025–2026.
Yang menarik adalah pendekatannya terhadap sektor pangan. Di bawah komandonya, Pemprov Kalsel memperkenalkan teknologi padi apung untuk lahan rawa pasang surut. Hasilnya, produktivitas padi di Kabupaten Barito Kuala naik 18% pada musim tanam pertama 2026. Ia juga mendorong ekspor porang dan sarang burung walet ke pasar Asia Timur—sebuah gebrakan yang membuka mata banyak petani muda.
"Saya tidak ingin Kalsel hanya jagoan tambang. Kalau batu bara habis, kita harus sudah siap dengan alternatif ekonomi lain. Itu kenapa pertanian rawa dan UMKM digital jadi fokus kita," ujar Muhidin dalam Forum Ekonomi Kalsel, Maret 2026.
Langkah digitalisasi juga tidak kalah agresif. Aplikasi "Satu Data Kalsel" yang dirilis pada pertengahan 2025 kini memungkinkan warga mengakses informasi anggaran desa, memantau proyek infrastruktur secara real-time, hingga melaporkan praktik pungli. Transparansi yang selama ini menjadi mimpi, perlahan mulai terwujud.
Tantangan dan Harapan
Tentu, perjalanan Muhidin tidak tanpa sandungan. Defisit anggaran akibat penurunan dana bagi hasil tambang menjadi momok yang terus membayangi. Pada awal 2026, ia harus mengambil keputusan pahit: menunda sejumlah proyek mercusuar demi menutup lubang fiskal. Para pengkritiknya menyebut ia terlalu hati-hati; para pendukungnya menyebut ia realistis.
Di tengah pusaran itu, Muhidin tetap menampilkan wajah tenang. Ia lebih sering terlihat di masjid-masjid kampung, mendengarkan keluhan warga tentang harga pupuk atau sertifikat tanah yang tak kunjung terbit. "Saya tidak janji Kalsel sempurna," katanya dalam sebuah acara di Hulu Sungai Tengah, "tapi saya janji tidak akan berhenti mendengar." Kalimat itu sederhana, namun bagi ribuan warga yang hadir, ia terdengar seperti doa yang akhirnya didengar.
Kini, di penghujung 2026, Muhidin berdiri di persimpangan: antara janji kampanye dan kenyataan fiskal, antara popularitas personal dan tekanan sistemik. Apa pun hasilnya kelak, satu hal yang pasti—ia telah membuktikan bahwa kepemimpinan sejati dimulai dari keberanian untuk duduk bersila di atas perahu kayu, menatap mata rakyatnya, dan berkata: "Kita hadapi ini bersama."
Comments (0)