Golkar Ingatkan Pihak Pembayar Aksi Unjuk Rasa Segera Berhenti, Respons Peringatan Presiden Prabowo

Jakarta, Beritaseputar.com – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji, menanggapi peringatan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang mendanai aksi demonstrasi. Ia mengingatkan agar kelompok atau individu yang masih melakukan praktik tersebut segera menghentikan langkahnya.

Dalam keterangan yang diterima redaksi media kami pada Kamis (25/6/2026), Sarmuji menegaskan bahwa sinyalemen dari Presiden Prabowo patut menjadi perhatian serius. Baginya, peringatan tersebut bukanlah pernyataan yang dilontarkan tanpa dasar ataupun analisis yang matang.

“Ya, sinyalemen Presiden berdasarkan informasi yang beliau terima. Kan, ada aparat negara yang bisa mendeteksi,” ujar Sarmuji saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Lebih lanjut, Sarmuji meyakini bahwa aparat keamanan memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi dan menelusuri aliran dana yang mencurigakan di balik gerakan massa. Ia menilai tidak ada celah bagi para pembayar demo untuk berlindung di balik anonimitas, mengingat perangkat intelijen dan penegak hukum telah dibekali kewenangan memadai.

“Sebaiknya yang masih membayar demo itu tidak diteruskan. Karena aparat kita bisa mendeteksi itu semua,” tambahnya, menyiratkan bahwa langkah pembiaran hanya akan berujung pada konsekuensi hukum.

Peringatan Presiden dan Dukungan Aparat

Sebelumnya, di dalam pidatonya pada sebuah acara internal, Presiden Prabowo memberikan isyarat keras mengenai dugaan maraknya sponsor di balik demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah. Meski tidak menyebut nama pihak tertentu, Kepala Negara mengingatkan bahwa negara memiliki mekanisme untuk membongkar aktor-aktor yang mencoba mengganggu stabilitas lewat cara pembiayaan tidak sah.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi upaya sistematis untuk memperalat suara rakyat demi kepentingan segelintir pihak. Peringatan ini kemudian direspons oleh sejumlah tokoh politik, termasuk Sarmuji, yang menempatkan posisi Golkar sejalan dengan upaya menjaga ketertiban umum.

“Sebaiknya yang masih membayar demo itu tidak diteruskan. Karena aparat kita bisa mendeteksi itu semua.”

Dalam laporan yang dihimpun redaksi, Sarmuji menekankan bahwa sikap Golkar bukan sekadar memberi dukungan moral kepada Presiden, melainkan juga mendorong semua elemen bangsa untuk mengedepankan cara-cara yang legal dalam menyuarakan aspirasi. “Jika ada perbedaan pendapat, silakan dilakukan melalui mekanisme konstitusi. Jangan mengandalkan uang untuk menggerakkan massa,” tegasnya.

Golkar Dukung Penindakan Hukum

Lebih jauh, Sarmuji membuka peluang bagi institusi penegak hukum untuk melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap dalang-dalang di balik aksi unjuk rasa berbayar. Menurutnya, langkah tersebut bukan bermaksud membatasi kebebasan berekspresi, melainkan menjaganya agar tetap bersih dari kepentingan politik transaksional.

Media kami juga mencatat, sejumlah pengamat menilai pernyataan Presiden dan tanggapan Golkar ini sebagai sinyal terbentuknya konsensus politik untuk menertibkan praktik yang berpotensi mengoyak harmoni sosial. Dengan dukungan penuh dari partai-partai koalisi, pemerintah diprediksi akan semakin percaya diri dalam menegakkan aturan di ruang publik.

“Kita harus yakin bahwa aparat negara mampu bekerja profesional. Yang penting, mereka yang masih bermain dengan cara-cara seperti itu segera sadar diri,” tutup Sarmuji.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam sinyalemen Presiden. Pemantauan terus dilakukan untuk melihat perkembangan situasi keamanan nasional pasca peringatan tersebut.