Ganjar Jawab Prabowo: Tak Boleh Anggap Semua Demo Bayaran

Jakarta – Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengklaim telah mengetahui pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi di beberapa titik. Ganjar menekankan bahwa tidak semua unjuk rasa yang melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil dapat digeneralisasi sebagai aksi bayaran.

Ganjar menyampaikan hal tersebut saat dihubungi awak media Beritaseputar.com pada Kamis (25/6/2026). Ia menyikapi secara diplomatis namun tetap kritis terhadap asumsi umum yang melekat pada gerakan massa akar rumput.

"Beliau sudah tahu maka beliau sudah bisa menyikapi. PDI Perjuangan menghormati pernyataan-pernyataan Presiden yang beliau sampaikan di mana pun. Kami selalu mengikuti dengan saksama termasuk respons publik. Kalau memang ada pihak yang membiayai demonstrasi, tentu lebih baik dibuka kepada publik dan diproses secara hukum," ujar Ganjar.

Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya intensitas aksi demonstrasi pasca pengesahan sejumlah regulasi strategis pemerintah. Sebelumnya, pada Rabu (24/6/2026), Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa ia sudah mengantongi informasi intelijen mengenai aktor aktor yang menggelontorkan dana untuk menggerakkan massa ke jalan.

Minta Transparansi dan Proses Hukum

Ganjar mendorong transparansi penuh dari pihak kepresidenan jika memang terdapat bukti konkret adanya pendanaan gelap di balik demo. Menurutnya, langkah membuka data intelijen ke publik justru akan memperkuat legitimasi pemerintah sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak mudah termobilisasi oleh kepentingan kelompok tertentu.

"Jika Presiden sudah mengetahui siapa aktornya, langkah terbaik adalah segera mengumumkannya. Dengan begitu, publik bisa menilai sendiri mana aspirasi murni dan mana muatan politis yang dikendalikan oleh pemodal," tambahnya.

Berdasarkan laporan pemberitaan Beritaseputar.com, situasi keamanan di Jakarta dan beberapa kota besar masih terkendali meskipun jumlah peserta aksi mengalami fluktuasi signifikan dalam tiga hari terakhir. Gerakan mahasiswa yang mengatasnamakan aliansi independen menolak keras stigma "demo bayaran" dan menegaskan tuntutan mereka bersifat ideologis, bukan transaksional.

Jangan Pukul Rata Gerakan Civil Society

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada narasi simplistis yang dapat mendiskreditkan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat. Ia memaparkan fakta historis bahwa banyak perubahan besar di Indonesia lahir dari demonstrasi yang dimotori oleh mahasiswa tanpa sponsor politik.

"Jangan kemudian semua yang turun ke jalan dianggap dibayar. Ini berbahaya bagi demokrasi kita. Mahasiswa kita memiliki tradisi panjang sebagai agen perubahan. Menuduh tanpa bukti yang dibuka ke ruang publik hanya akan memperkeruh suasana kebangsaan," tegasnya.

Lebih lanjut, pemberitaan Beritaseputar.com mencatat bahwa pernyataan Ganjar ini muncul bersamaan dengan perdebatan internal di koalisi parlemen mengenai positioning partai oposisi. Beberapa analis menilai sikap PDIP yang mencoba menjembatani aspirasi pengunjuk rasa dengan mendorong dialog terbuka merupakan strategi politik dua kaki yang elegan namun berisiko.

Menanggapi dinamika tersebut, Ganjar hanya menegaskan bahwa posisi PDIP adalah tegak lurus pada konstitusi dan kepentingan rakyat. "Kami tidak sedang bermain politik dua kaki. Kami menjalankan fungsi checks and balances sebagaimana amanat reformasi. Mengkritisi kebijakan bukan berarti melawan negara," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan Ganjar untuk membuka identitas pembayar demo ke publik