DPRD Jabar Klarifikasi: Perubahan Nama Jadi Provinsi Sunda Masih Sekadar Usulan Awal

Bandung – Polemik mengenai wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda akhirnya menemui titik terang. Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, memberikan klarifikasi tegas bahwa lembaga legislatif daerah tersebut belum memberikan persetujuan final terhadap usulan yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Ia menegaskan bahwa tahapan proses politik di internal dewan masih sangat panjang dan belum menyentuh substansi pergantian nama. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Buky Wibawa kepada awak media di Bandung, Senin (6/7/2026). Menurutnya, terdapat kesalahpahaman massif di kalangan masyarakat yang menangkap sinyal bahwa DPRD Jawa Barat telah menyetujui penggantian nama provinsi. Padahal, yang terjadi di lapangan adalah persetujuan untuk memasukkan usulan tersebut ke dalam agenda pembahasan, bukan persetujuan atas substansi perubahannya. “Banyak yang menangkap bahwa DPRD ini setuju. Menurut saya tingkatannya belum. Setuju itu dalam artian setuju untuk dibahas, bukan setuju untuk diganti. Nah, itu salahnya di situ. Orang-orang kan berpikirnya ‘Oh DPRD setuju diganti’, sehingga jadi ramai,” ujar Buky Wibawa saat ditemui media kami di Gedung DPRD Jabar.

Baru Tahap Awal, Naskah Akademik Belum Dipelajari

Lebih lanjut, Buky Wibawa menjelaskan bahwa dinamika yang terjadi saat ini masih berada pada fase yang sangat dini. Sebagai pimpinan dewan, ia bahkan mengaku secara pribadi belum melakukan pendalaman terhadap naskah akademik yang disusun oleh tim pengusul. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada pembahasan teknis, riset, maupun kajian mendalam yang melibatkan seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat. “Saya sendiri secara pribadi jujur belum membaca naskah akademiknya. Jadi ini masih benar-benar awal sekali. Jangan sampai masyarakat terlanjur berdebat dan berpolarisasi karena mengira keputusan sudah bulat,” imbuhnya. Pernyataan ini sekaligus meredam kegaduhan yang terjadi di ruang publik, terutama media sosial, yang dalam beberapa hari terakhir ramai mendiskusikan pro dan kontra perubahan nama dari Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Laporan yang dihimpun media kami menyebutkan bahwa usulan perubahan nama ini digagas oleh sejumlah tokoh budaya dan akademisi yang ingin memperkuat identitas kultural masyarakat tatar Pasundan. Namun, gaungnya langsung memicu perdebatan sengit mengingat Jawa Barat memiliki masyarakat yang heterogen, tidak hanya terdiri dari etnis Sunda, tetapi juga komunitas besar dari etnis Betawi, Jawa, Cirebon, dan pendatang lainnya.

Tahapan Panjang Menuju Perubahan

Dengan klarifikasi ini, DPRD Jabar ingin memastikan bahwa hingga saat ini status hukum dan administratif nama Provinsi Jawa Barat masih tetap berlaku. Proses perubahan nama sebuah provinsi bukanlah perkara sederhana. Selain harus melalui kajian akademis yang mendalam, usulan ini juga memerlukan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif, hingga berujung pada pembahasan di tingkat pemerintah pusat. Buky Wibawa memastikan pihaknya akan bekerja secara transparan dan mengedepankan aspirasi seluruh elemen masyarakat. Ia meminta publik untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh narasi yang menyatakan bahwa identitas Jawa Barat akan segera dihapus. Fokus utama DPRD saat ini tetap pada pembahasan program prioritas pembangunan daerah, sementara wacana perubahan nama baru akan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku jika syarat formal seperti naskah akademik benar-benar telah diserahkan secara lengkap dan kredibel kepada dewan.