Di Balik RUU HPI, Kisah Perjuangan Warga Menjemput Keadilan

Di sudut Bandara Soekarno-Hatta yang ramai, seorang pria separuh baya menenteng map lusuh berisi putusan pengadilan Malaysia. Matanya berkaca-kaca mengingat perjalanan panjangnya memperjuangkan hak waris keluarga di negeri jiran. Kini, selembar kertas itu terasa tak berarti tanpa kepastian pengakuan di Tanah Air.

Inilah realitas yang dihadapi banyak warga Indonesia di tengah pusaran hubungan hukum lintas negara. Kompleksitas semakin nyata ketika putusan pengadilan asing belum memiliki landasan hukum yang jelas untuk diakui dan dilaksanakan di Indonesia.

Kisah di Antara Dua Negara

Perjalanan Pak Johan (nama samaran) bukanlah kisah tunggal. Ribuan pekerja migran, pasangan kawin campur, dan pebisnis lintas batas kerap terjebak dalam kekosongan hukum. Mereka berjuang meraih keadilan di negeri orang, namun pulang hanya membawa secarik kertas yang seakan tak bernyawa. Ia mengingat betapa rumitnya proses di pengadilan Malaysia, mulai dari bahasa hukum asing hingga biaya yang menguras tabungan. Namun tekadnya tak pernah padam.

"Saya hanya ingin hak anak-anak saya diakui," ujar Pak Johan dengan suara bergetar. Air mata tak terbendung saat menceritakan perjuangannya selama bertahun-tahun. Di sinilah urgensi Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) menemukan urat nadinya.

Di Balik Layar Pembahasan RUU HPI

Di ruang rapat Komisi III DPR RI, diskusi hangat tentang RUU HPI terus bergulir. Rapat-rapat diwarnai dengan berbagai pandangan, mulai dari akademisi hingga praktisi hukum. Semua sepakat bahwa kekosongan regulasi ini sudah tidak bisa dibiarkan. Namun, di balik layar, para pemangku kepentingan menyadari bahwa antisipasi terhadap kompleksitas hubungan hukum lintas negara tak bisa ditawar lagi. Salah satu isu krusial adalah mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing.

Suara para advokat dari PERADI Profesional mencuat dengan sejumlah usulan penting. Mereka mengingatkan bahwa tanpa aturan yang jelas, masyarakat bisa menjadi korban berkepanjangan dari kekosongan hukum. "Kami mendorong agar RUU ini memberikan kerangka yang jelas dan berkeadilan," tegas salah satu perwakilan organisasi advokat tersebut.

Rekomendasi yang Menyentuh Akar Masalah

Para advokat itu mengisahkan bagaimana klien-klien mereka—dari buruh migran hingga konglomerat—seringkali tak berdaya meski memegang putusan pengadilan negara sahabat. Momen mengharukan itu mendorong rekomendasi yang menekankan prinsip resiprositas dalam pengakuan putusan asing. Prinsip ini mengedepankan hubungan timbal balik antarnegara sehingga pengakuan tidak bersifat sepihak. Rekomendasi ini tidak lahir dari ruang hampa: ribuan pengalaman pahit klien menjadi dasar dorongan ini.

Menurut para advokat, inspirasi bisa diambil dari negara-negara yang telah lebih dulu mengatur soal ini. Mimpi keadilan lintas batas bukan lagi utopia jika RUU ini disahkan dengan substansi yang kuat. "Kita harus belajar dari praktik terbaik, tanpa menghilangkan karakter hukum nasional kita," imbuhnya.

Bangkit dari Kekosongan Hukum

Bangkit dari kekosongan hukum bukan sekadar slogan. Ini tentang mengembalikan harkat manusia yang telah berjuang di negeri asing. RUU HPI diharapkan menjadi tonggak bangkitnya perlindungan warga negara di era globalisasi. Kisah sederhana Pak Johan bisa menjadi cermin betapa pentingnya payung hukum yang mengakui putusan pengadilan asing dengan tetap menjaga kedaulatan nasional.

Dalam setiap diskusi, pesan yang sering muncul adalah: jangan biarkan warga negara terkatung-katung tanpa kepastian. Perjuangan mereka di negeri asing harus dihargai, bukan justru meredup saat tiba di kampung halaman.

Pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing mungkin terdengar teknis dan jauh dari keseharian. Namun bagi mereka yang pernah merasakan dinginnya ruang sidang di negeri orang, kata-kata itu mengandung arti yang begitu menyentuh.

Kini, Pak Johan menanti. Di balik map lusuhnya tersimpan harapan bahwa suatu hari nanti, air mata perjuangannya akan berbuah pengakuan. RUU HPI bisa menjadi jawaban atas ribuan kisah yang menunggu keadilan tak lagi mengenal batas negara.

Baca juga:

• Rasio Pajak Indonesia Melonjak, Tembus 2,25% di Paruh Pertama 2026
• Jadwal Rilis PlayStation 6 Mundur ke 2028 Akibat Kelangkaan Memori