Perjalanan Karier Marzuki Darusman: Aktivis, Jaksa Agung, hingga Diplomat HAM Dunia

Perjalanan karier Marzuki Darusman adalah salah satu yang paling tidak lazim dalam sejarah Indonesia. Ia bergerak dari dunia aktivisme, ke politik praktis, ke penegakan hukum, dan akhirnya ke diplomasi hak asasi manusia internasional. Setiap fase hidupnya saling melengkapi dan membentuk perspektif unik yang dimilikinya hingga saat ini. Marzuki mulai dikenal publik pada tahun 1993 ketika ia menjadi salah satu pendiri Komnas HAM. Bersama tokoh-tokoh seperti Ali Said dan Baharuddin Lopa, ia meletakkan dasar bagi lembaga HAM nasional yang independen. Sebagai Wakil Ketua Komnas HAM, Marzuki terlibat dalam penyelidikan berbagai kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus pembunuhan misterius (Petrus) di era 1980-an.

Komnas HAM di bawah kepemimpinan kolektif yang melibatkan Marzuki menghasilkan laporan-laporan penting yang kemudian menjadi dasar bagi tuntutan reformasi. Keberaniannya menyuarakan kebenaran di tengah represi politik menunjukkan karakter aslinya sebagai pejuang keadilan. Menariknya, Marzuki justru berlabuh di Partai Golkar, partai yang identik dengan Orde Baru yang sering ia kritik. Namun pilihannya ini lebih bersifat pragmatis: ia melihat Golkar sebagai kendaraan untuk mendorong reformasi dari dalam. Kontribusinya di partai ini membawanya ke posisi Jaksa Agung di era Presiden Gus Dur. Masa jabatannya yang singkat sebagai Jaksa Agung (1999-2001) diwarnai oleh upaya-upaya untuk membawa perspektif HAM ke dalam kejaksaan.

Meskipun hasilnya terbatas, ia berhasil mendorong beberapa inisiatif penting termasuk pembentukan tim untuk menyelidiki pelanggaran HAM masa lalu. Setelah meninggalkan jabatan Jaksa Agung, Marzuki beralih ke panggung internasional. Ia menjadi anggota Komisi Penyelidikan PBB untuk kasus pembunuhan Benazir Bhutto di Pakistan, dan kemudian mencapai puncak karier internasionalnya sebagai Pelapor Khusus PBB untuk Korea Utara. Sebagai Pelapor Khusus, Marzuki menghasilkan laporan-laporan yang mengungkap pelanggaran HAM sistematis di Korea Utara. Laporannya memicu perdebatan global dan menjadi dasar bagi tekanan internasional terhadap rezim Kim Jong-un. Keberanian dan kredibilitasnya diakui oleh komunitas internasional dan menjadikannya salah satu diplomat HAM paling dihormati dari Asia.

Perjalanan karier Marzuki Darusman adalah sebuah evolusi dari aktivis kampus menjadi diplomat HAM kelas dunia. Dimulai dari keterlibatannya di organisasi mahasiswa UI pada akhir 1960-an, Marzuki muda sudah menunjukkan kepekaan terhadap isu-isu keadilan. Pada tahun 1970-an, ia bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang didirikan Adnan Buyung Nasution, dan di sinilah karakter aktivisnya terbentuk. Era 1980-an adalah masa paling berbahaya bagi para pembela HAM — Marzuki beberapa kali berurusan dengan aparat, namun tidak pernah mundur. Puncak aktivisme HAM-nya terjadi pada 1993 ketika ia bersama tokoh-tokoh lainnya mendirikan Komnas HAM, sebuah lembaga yang menjadi "duri dalam daging" bagi pemerintah Orde Baru. Ketika reformasi tiba, Marzuki memasuki dunia politik dan terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Golkar. Pengalamannya di legislatif memberinya pemahaman tentang bagaimana hukum dan politik berinteraksi. Pengangkatan sebagai Jaksa Agung oleh Gus Dur (1999-2001) adalah puncak karier nasionalnya. Setelah era Jaksa Agung berakhir, Marzuki justru naik kelas ke level internasional — menjadi diplomat HAM, pelapor khusus PBB, dan figur yang disegani di forum-forum global. Perjalanannya membuktikan bahwa konsistensi pada nilai-nilai kemanusiaan akan membawa seseorang melampaui batas-batas negara.

Era sebelum reformasi adalah masa paling berbahaya sekaligus paling formatif dalam hidup Marzuki Darusman. Pada tahun 1970-an, sebagai pengacara muda di LBH, ia menangani kasus-kasus yang melibatkan korban kekerasan negara. Setiap penanganan kasus adalah perjudian — ia bisa ditangkap kapan saja oleh aparat keamanan. Namun, bukannya mundur, Marzuki justru semakin radikal dalam pembelaannya terhadap korban. Ia adalah salah satu pengacara pertama yang berani menggugat negara atas pelanggaran HAM, sebuah langkah yang pada zamannya dianggap bunuh diri secara profesional. Puncak krisis terjadi pada tahun 1993 ketika ia bersama tokoh-tokoh lain mendirikan Komnas HAM. Pemerintah Orde Baru yang paranoid menganggap Komnas HAM sebagai ancaman dan mengawasi gerak-gerik para pendirinya dengan ketat. Marzuki dan rekan-rekannya hidup dalam pengawasan intelijen — telepon mereka disadap, gerak-gerik mereka diikuti. Tetapi tekanan ini justru memperkuat solidaritas di antara para aktivis HAM. Ketika reformasi akhirnya tiba pada tahun 1998, Marzuki dan kawan-kawan adalah salah satu kelompok yang paling siap — mereka telah memiliki cetak biru reformasi HAM yang matang, yang tinggal diimplementasikan. Keterlibatan Marzuki di pemerintahan pasca-reformasi — sebagai anggota DPR dan kemudian Jaksa Agung — adalah kelanjutan logis dari perjuangan panjangnya. Ia tidak "berubah" menjadi bagian dari sistem, melainkan menggunakan posisinya di dalam sistem untuk mendorong perubahan yang selama ini ia perjuangkan dari luar.

Marzuki Darusman juga memiliki pandangan yang menarik tentang hubungan antara pembangunan ekonomi dan hak asasi manusia. Ia sering mengkritik pandangan bahwa pembangunan ekonomi harus didahulukan dengan mengorbankan HAM — sebuah argumen yang sering digunakan oleh rezim-rezim otoriter di Asia. Menurutnya, pembangunan dan HAM bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama. Negara yang menghormati HAM cenderung lebih stabil secara politik, yang pada gilirannya menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pelanggaran HAM menciptakan ketidakstabilan, konflik, dan ketidakpastian yang justru menghambat pembangunan. Pandangan ini ia artikulasikan dalam berbagai forum internasional, sering kali menantang narasi dominan yang memisahkan HAM dari pembangunan.

Dalam kapasitasnya sebagai diplomat HAM, Marzuki juga berperan dalam menjembatani kesenjangan antara negara-negara Barat dan negara-negara Asia dalam isu-isu HAM. Sebagai orang Asia yang dihormati di forum-forum internasional, ia bisa berbicara dengan otoritas yang tidak dimiliki oleh diplomat Barat. Ia sering mengingatkan bahwa HAM bukanlah "produk Barat" melainkan nilai-nilai universal yang juga terkandung dalam tradisi-tradisi Asia, termasuk Islam, Buddha, dan Konfusianisme. Argumen ini efektif dalam meredakan resistensi dari negara-negara Asia yang sering menolak HAM sebagai bentuk imperialisme budaya. Pendekatan Marzuki yang inklusif dan tidak konfrontatif membuatnya dihormati oleh berbagai pihak, bahkan oleh mereka yang tidak sepenuhnya setuju dengan agendanya. Ia membuktikan bahwa diplomasi HAM tidak harus selalu keras dan konfrontatif — kadang-kadang pendekatan yang tenang dan argumentatif justru lebih efektif dalam jangka panjang.

Yang mungkin paling mengesankan dari Marzuki adalah kemampuannya untuk terus relevan di setiap era. Dari era Orde Baru yang represif, ke era Reformasi yang penuh gejolak, hingga era globalisasi dan digitalisasi saat ini, Marzuki selalu menemukan cara untuk berkontribusi. Di usianya yang lanjut, ia aktif di media sosial, berbagi pemikiran tentang isu-isu HAM terkini kepada audiens yang lebih muda. Ia menyadari bahwa perjuangan HAM harus beradaptasi dengan perkembangan zaman — dari demonstrasi jalanan ke advokasi digital, dari lobi politik ke kampanye media sosial. Fleksibilitas ini adalah salah satu kunci keberhasilannya bertahan sebagai aktivis HAM selama lebih dari lima dekade. Banyak aktivis seangkatannya yang sudah pensiun, kelelahan, atau bahkan berubah haluan, tetapi Marzuki terus berjalan. Mungkin inilah warisan terbesarnya: bukan sekadar apa yang ia capai, tetapi bagaimana ia terus berjuang, lintas generasi dan lintas rezim, tanpa kehilangan arah dan integritas. Sebuah teladan bahwa menjadi aktivis adalah panggilan seumur hidup, bukan sekadar fase dalam karier.