DPR Undang Mahfud MD Bahas Kasus Febrie Adriansyah

Langkah baru tengah disiapkan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka berencana menghadirkan Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk dimintai pandangannya. Pemanggilan ini menyangkut perkara yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Babak baru pengusutan kasus ini akan dibuka melalui mekanisme dengar pendapat di gedung parlemen.

Inisiatif tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman. Ia menegaskan bahwa pihaknya membutuhkan keterangan langsung dari figur yang pernah memegang kendali koordinasi penegakan hukum di tingkat nasional. Sosok Mahfud MD dinilai memiliki pengetahuan strategis dan rekam jejak yang relevan terkait dinamika penanganan perkara yang melibatkan eks petinggi Kejaksaan Agung itu. Rencana itu kini sudah masuk dalam agenda kerja komisi dalam waktu dekat.

Akar Persoalan yang Menyeret Nama Besar

Nama Febrie Adriansyah bukanlah sosok asing di korps Adhyaksa. Selama bertahun-tahun, ia menjadi salah satu figur kunci dalam penindakan kejahatan luar biasa. Namun, jabatan strategis yang diembannya tidak selamanya mulus. Serangkaian peristiwa internal dan sorotan publik akhirnya menempatkan dirinya sebagai pihak yang harus berurusan dengan mekanisme internal institusi. Kasus yang kini menjadi perhatian Komisi III tidak terlepas dari pertanyaan-pertanyaan besar yang belum sepenuhnya terjawab oleh publik, khususnya menyangkut standar profesionalisme dan integritas di tubuh kejaksaan.

Sejumlah kalangan menilai, perjalanan karier Febrie yang terhenti secara mengejutkan menyisakan sejumlah tanda tanya. Tidak sedikit yang menduga adanya dinamika di balik layar yang memengaruhi proses hukum dan administrasi yang dijalaninya. Oleh karena itu, kehadiran Mahfud MD sebagai mantan Menko Polhukam diyakini mampu memberikan semacam "kunci" untuk memahami konteks lebih luas yang tidak terlihat di permukaan. Habiburokhman menyebut bahwa keterangan Mahfud akan sangat vital untuk memperjelas arah pengawasan yang sedang dilakukan oleh komisinya.

Menanti Terang di Ruang Rapat Komisi

Dengar pendapat bersama Mahfud MD ini digadang-gadang tidak hanya menjadi forum satu arah. Anggota dewan dari berbagai fraksi dijadwalkan akan mengoptimalkan sesi ini untuk menggali informasi mendalam. Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada celah penyelewengan wewenang atau intervensi politik yang memengaruhi proses hukum terhadap Febrie Adriansyah. Suasana di Senayan diprediksi akan cukup dinamis saat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu duduk memberikan paparan.

Di sisi lain, Mahfud MD dikenal sebagai tokoh yang cukup komunikatif dan terbuka. Publik tentu masih mengingat bagaimana ia kerap membongkar tabir persoalan hukum rumit saat masih menjabat. Harapan besar kini disematkan agar ia dapat memberikan penjelasan yang jujur dan gamblang, menjawab semua spekulasi yang selama ini berkembang liar. Habiburokhman menegaskan bahwa pemanggilan ini murni dalam kerangka fungsi pengawasan legislatif terhadap lembaga penegak hukum, bukan bermuatan kepentingan politik praktis.

Fungsi kontrol parlemen ini menjadi sorotan tajam mengingat Kejaksaan Agung merupakan salah satu mitra kerja strategis Komisi III. Ketika ada masalah yang menjerat petingginya, dewan memiliki legitimasi penuh untuk turut serta mencari titik terang. Rencana pemanggilan ini juga memantik diskusi publik mengenai seberapa jauh tanggung jawab struktural seorang menteri koordinator dalam mengawal kasus yang menonjol di bidang penegakan hukum. Momen dengar pendapat nanti akan menjadi ajang uji bagi transparansi sekaligus kredibilitas dua lembaga besar sekaligus.

Jejak Pengawasan yang Tak Boleh Terputus

Langkah Komisi III ini sejatinya bukan yang pertama. Sebelumnya, mereka telah menginisiasi sejumlah rapat kerja dan rapat dengar pendapat untuk membongkar berbagai kontroversi di ranah hukum. Namun, mengingat posisi Febrie Adriansyah yang cukup sentral sebagai pemimpin di sektor penindakan khusus, perkara ini mendapat porsi perhatian ekstra. Segala proses yang dijalani oleh eks Jampidsus itu menjadi cermin bagi publik untuk menilai bagaimana negara memperlakukan para pejabat tinggi penegak hukumnya sendiri.

Lebih dari sekadar mendengar keterangan, forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi konkret yang mampu memperkuat sistem pengawasan internal. Habiburokhman dan jajarannya terlihat tidak ingin kehilangan momentum. Mereka ingin memanfaatkan momentum ini untuk memulihkan kepercayaan publik yang sempat goyah akibat riak-riak permasalahan di institusi penegak hukum. Mahfud MD, dengan bekal pengalaman panjangnya, dipandang sebagai tokoh yang tepat untuk diajak merumuskan perbaikan tersebut.

Kini, semua mata tertuju pada konfirmasi kehadiran Mahfud MD. Jika tidak ada aral melintang, ia akan segera memenuhi undangan resmi dari Komisi III. Gelaran ini bukan sekadar rutinitas administratif parlemen, melainkan panggung klarifikasi yang dinantikan banyak pihak. Sebuah potret bagaimana kekuasaan legislatif dan eksekutif bertemu untuk mengurai benang kusut persoalan hukum yang menyangkut nama besar seorang mantan Jaksa Agung Muda. Momen itu akan menjadi salah satu bab penting dalam rangkaian panjang upaya penegakan keadilan yang benar-benar bersih dan tanpa cela.

Baca juga:

• Tarif Listrik Juli-September 2026 Tetap, Pemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi
• Lestari Moerdijat: Wujudkan Sekolah Aman Butuh Komitmen Nyata