Bogor — Prabowo Tekankan Perlindungan Hukum bagi Rakyat Lemah di HUT Bhayangkara

Udara pagi di Satlat Brimob Polri, Kabupaten Bogor, Rabu (1/7), terasa gerah sekaligus khidmat. Deretan mobil dinas dan seragam cokelat keemasan membaur dengan suara latihan baris-berbaris yang sayup-sayup terdengar. Di tengah perayaan Hari Ulang Tahun Ke-80 Bhayangkara itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang begitu dekat dengan denyut keseharian masyarakat kecil—perlindungan hukum bagi mereka yang paling rentan.

Bagi Sutinah (52), pedagang sayur keliling asal Depok yang kerap ketar-ketir saat berhadapan dengan aparat, pesan itu terasa seperti janji yang tak lagi hampa. “Di pasar kadang kami dipaksa bayar retribusi tanpa karcis, tapi kalau protes malah dibilang melawan petugas. Saya hanya berharap, omongan Pak Presiden kali ini benar-benar sampai ke bawah,” ujarnya, menahan haru saat mengikuti pidato melalui siaran televisi di gubuk kayunya.

Momen Pidato: Satu Hari yang Menggetarkan

1. Pukul 09.00 WIB: Tamu undangan mulai berdatangan ke lapangan upacara Satlat Brimob. Ratusan personel Polri berdiri sempurna, membentuk formasi yang menjadi latar pidato Presiden.
2. Pukul 09.30 WIB: Upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-80 resmi dimulai. Di sinilah Prabowo menegaskan kembali komitmennya: “Rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani,” serunya, disambut sorak pelan para hadirin.
3. Pukul 10.00 WIB: Dalam pidato yang berdurasi sekitar 30 menit, Prabowo mengingatkan seluruh jajaran—dari perwira tinggi hingga bintara—bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. “Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah hukum. Jangan sampai tajam ke bawah, tumpul ke atas,” ucapnya lantang.
4. Pukul 10.30 WIB: Usai pidato, sejumlah perwira berjanji untuk menjadikan pesan itu sebagai pedoman. Kombes Pol Rizky Fadillah (nama samaran), seorang Kapolres di wilayah penyangga Ibu Kota, mengaku terenyuh. “Ini bukan sekadar instruksi, tapi suara hati rakyat yang harus kami dengar setiap hari,” katanya.

Lebih dari Sekadar Kata: Ikrar Tanpa Kekebalan

Mata Sutinah masih berkaca-kaca ketika ia mendengar lanjutan pidato itu. Presiden tak hanya berbicara soal kelemahan, melainkan juga menggugat praktik yang kerap membekap rakyat kecil. “Hukum tidak boleh menjadi alat bagi mereka-mereka yang punya uang. Tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang,” tegas Prabowo, seakan membaca pikiran jutaan warga yang kerap merasa gamang di negeri sendiri.

Kalimat itu menjadi semacam ikrar haru yang menyalakan kembali harapan Pak Kusno (63), mantan buruh pabrik di Tangerang yang rumahnya tergusur oleh proyek yang ia yakini bermasalah. “Saya sudah lima kali lapor ke polisi, tapi selalu dibilang kurang bukti. Padahal tetangga saya yang punya pengacara mahal, kasusnya selesai seminggu,” kisahnya getir. Ketika ia menonton siaran ulang pidato Presiden, ia berbisik pada istri, “Mudah-mudahan kali ini hukum benar-benar jadi pelindung, bukan penjual.”

Dampak yang Ditunggu Rakyat

Pesan Presiden memiliki dampak ganda: sebagai penegasan politik hukum yang berpihak pada kaum lemah, sekaligus sebagai cambuk moral bagi aparat penegak hukum. Dalam konteks sosial, warga seperti Sutinah dan Pak Kusno bukan hanya butuh jaminan kata, melainkan aksi nyata yang bisa mengubah pengalaman pahit mereka menjadi keadilan yang terang benderang.

Para pengamat hukum menilai, pernyataan seperti “tidak ada ruang bagi kekebalan hukum” merupakan sinyal penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di tubuh Polri. Sementara itu, bagi akar rumput, satu hal yang paling diharapkan adalah keberanian polisi di lapangan: menolak suap kecil-kecilan, tidak menakut-nakuti warga yang buta hukum, dan membela si lemah meski lawannya kuat.

Dan di ujung hari, di antara sisa asap kembang api upacara, Sutinah menyimpulkan dengan sederhana: “Kalau sampai saya lihat polisi marah-marah membela orang miskin yang dizalimi, baru saya percaya ucapan Pak Presiden itu benar.”