Bahlil Ungkap Negosiasi Harga Ekspor Listrik ke Singapura Masih Alot, Pemerintah Kejar Skema Saling Untung

Jakarta, Beritaseputar.com - Rencana ekspor listrik Indonesia ke Singapura belum mencapai kata sepakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan secara terbuka bahwa proses negosiasi harga masih berlangsung dan belum menemui titik temu hingga saat ini.

Dalam keterangannya kepada awak media, Bahlil menegaskan posisi tawar Indonesia dalam transaksi energi lintas negara ini. Pemerintah tidak ingin sekadar melepas pasokan listrik, melainkan memastikan agar nilai kesepakatan yang terjalin benar-benar memberikan keuntungan timbal balik atau win-win solution bagi kedua belah pihak.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil menanggapi hasil pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Proyek ekspor listrik ini menjadi salah satu agenda utama yang dibahas oleh kedua pemimpin negara tersebut.

"Kita maunya harga itu win-win. Jangan sampai kita ekspor tetapi kita tidak dapat manfaat yang optimal. Posisi pemerintah jelas, kita sebagai regulator energi berkepentingan untuk memastikan harga yang disepakati nanti tetap menguntungkan bagi Indonesia," jelas Bahlil.

Arahan Presiden Prabowo dan Penandatanganan MoU

Dari pertemuan tingkat tinggi itu, Prabowo telah mengeluarkan arahan tegas kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk segera mengeksekusi proyek ekspor tersebut. Arahan ini menandakan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan kerja sama energi yang telah direncanakan sejak beberapa waktu terakhir.

Sebagai bentuk tindak lanjut konkret, salah satu Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani dalam kunjungan kenegaraan PM Lawrence Wong tersebut juga berkaitan dengan ekspor listrik. Langkah ini menjadi landasan awal bagi kedua negara untuk merampungkan detail teknis dan komersial yang masih menjadi ganjalan.

Menurut pantauan media kami, meskipun payung hukum kerja sama mulai terbentuk, Bahlil menekankan bahwa kewenangan penentuan harga jual listrik tetap berada di tangan pemerintah selaku regulator sektor energi. Hal ini dilakukan guna menjaga kedaulatan energi nasional serta memastikan kebutuhan listrik domestik tetap menjadi prioritas utama.

Negosiasi yang berlarut-larut ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dengan cadangan energi yang besar, pemerintah tampaknya ingin memanfaatkan momentum ini sebagai leverage untuk mendapatkan kontrak jangka panjang dengan nilai yang paling menguntungkan, sekaligus membuka peluang investasi hijau di dalam negeri melalui pembangunan infrastruktur pembangkit listrik yang ramah lingkungan.