Anggota Komisi IX DPR Tinjau Fasilitas Kesehatan di Karimun

Fokus pada Peningkatan Layanan Puskesmas dan Ketenagakerjaan

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Zainul Munasichin, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada Kamis (10/9) hingga Sabtu (12/9). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung implementasi program kesehatan nasional serta menyerap aspirasi tenaga kerja di wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik geografis unik.

Rombongan yang dipimpin politisi PKB tersebut disambut oleh Wakil Bupati Karimun, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta Kepala Dinas Kesehatan setempat. Dari Pelabuhan Tanjung Balai, mereka langsung menuju Puskesmas Meral yang baru direnovasi menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah APBN yang dikucurkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Puskesmas Meral ini menjadi contoh bagaimana dana pusat bisa mengubah fasilitas kesehatan dasar menjadi lebih representatif,"

Dialog dengan Tenaga Medis dan Pasien

Dalam sesi dialog di aula Puskesmas Meral, sejumlah persoalan krusial mengemuka. Kepala Puskesmas, dr. Sari Nirmala, menyampaikan kendala kekurangan dokter spesialis serta lamanya distribusi obat-obatan tertentu yang harus didatangkan dari Batam. "Ada obat yang baru sampai seminggu setelah permintaan, itu pun kadang jumlahnya tidak sesuai," keluh salah seorang bidan desa. Menanggapi hal ini, Zainul berjanji akan menyampaikan rekomendasi kepada Komisi IX untuk merevisi mekanisme droping obat di kepulauan melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM.

Selain masalah farmasi, isu lain yang mencuat adalah cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan yang masih di angka 84 persen di Karimun—jauh di bawah target nasional 98 persen pada 2025. Zainul menjelaskan bahwa Komisi IX sedang menggodok skema pembayaran iuran yang lebih fleksibel bagi pekerja informal di sektor perikanan dan perkebunan yang pendapatannya tidak tetap. "Kami memahami bahwa nelayan dan petani di sini tidak bisa membayar iuran reguler bulanan. Solusi seperti pembayaran per panen atau per tangkapan sedang kami rumuskan," jelasnya.

Meninjau Balai Latihan Kerja dan Dialog Serikat Buruh

Keesokan harinya, agenda berlanjut ke Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Karimun yang berlokasi di Kecamatan Tebing. Di sana, Zainul menyaksikan pelatihan las bawah air dan teknik perbaikan kapal yang dibiayai oleh Kartu Prakerja. Menurut Kepala BLK, tingkat serapan lulusan mencapai 78 persen, sebagian besar terserap di galangan kapal Batam dan proyek migas lepas pantai. Namun, ia menyoroti minimnya alat praktik yang masih menggunakan peralatan hibah tahun 2019. "Kami usulkan penambahan mesin las modern dan simulator selam agar lulusan lebih siap industri," tandasnya.

Di hari terakhir, Zainul mengadakan diskusi terbatas dengan Serikat Pekerja Maritim Karimun. Dalam pertemuan itu, disampaikan kekhawatiran tentang maraknya tenaga kerja asing ilegal yang masuk melalui jalur laut. Zainul menyatakan akan mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat pengawasan di pintu masuk perbatasan. "Ini menyangkut kedaulatan tenaga kerja nasional. Kita tidak bisa tutup mata," tegasnya. Seluruh hasil kunjungan akan dirangkum dalam laporan resmi Komisi IX untuk dibahas pada masa sidang berikutnya di Oktober 2026.