3 Peserta SPPI Meninggal Saat Latihan Militer, Komisi I DPR Minta Evaluasi

Jakarta – Kabar duka menyelimuti program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI). Tiga peserta dari program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNPM) dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil). Insiden memilukan ini langsung memicu respons keras dari DPR yang mendesak evaluasi total terhadap seluruh proses rekrutmen dan pelaksanaan latihan.

Desakan Evaluasi Menyeluruh

Wakil Ketua Komisi I DPR, Anton Sukartono Suratto, menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian tiga putra bangsa tersebut. Dalam keterangannya yang diterima media kami pada Jumat (26/6/2026), ia menegaskan bahwa kejadian ini tidak bisa dipandang sebelah mata dan harus menjadi momentum perbaikan sistem. Anton meminta agar audit dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari tahap seleksi administratif hingga pelaksanaan fisik di lapangan.

"Diperlukan adanya evaluasi sejak dari tahap pemeriksaan administrasi persyaratan hingga pelaksanaan pelatihan. Pertama, pemeriksaan kesehatan bagi peserta sipil harus diperketat, tidak boleh sekadar memenuhi syarat formalitas,"

Politisi asal Partai Gerindra itu menekankan bahwa screening kesehatan bagi calon peserta yang berasal dari kalangan sipil kerap hanya bersifat formal. Padahal, latihan militer menuntut ketahanan fisik dan mental yang tidak dimiliki sembarang orang. Anton mengusulkan agar sebelum mengikuti latsarmil, ada tahapan pra-latihan yang mengukur kesiapan peserta secara lebih komprehensif, termasuk tes ketahanan kardiovaskular dan pemeriksaan riwayat penyakit bawaan yang lebih ketat.

Lebih lanjut, Komisi I DPR juga mendorong Kementerian/Lembaga terkait untuk membuka ruang investigasi secara transparan. Publik, kata Anton, berhak mengetahui penyebab pasti kematian tiga peserta tersebut. Apakah faktor kelelahan, kurangnya pengawasan medis, atau prosedur latihan yang tidak sesuai standar. Transparansi ini dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program SPPI yang menyasar sarjana sebagai motor pembangunan desa.

Program Kopdes dan KNPM sendiri merupakan inisiatif yang digadang-gadang mampu memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Para sarjana direkrut sebagai penggerak sekaligus mendapat pembekalan kedisiplinan ala militer. Namun, sejumlah kalangan menilai pendekatan kemiliteran pada program sipil perlu ditinjau kembali agar tidak menimbulkan korban jiwa di masa mendatang.

Hingga berita ini diturunkan, Tim Kesehatan dan penyelenggara program masih melakukan investigasi internal. DPR berjanji akan memanggil pihak terkait dalam rapat dengar pendapat jika tidak ada langkah evaluasi yang konkret dalam waktu dekat.