Warga Serbu Kantor Pos untuk Beli Materai Rp 10.000

Pagi itu, langit Jakarta masih menyisakan rintik gerimis subuh ketika antrean mulai mengular di depan loket Kantor Pos Pusat. Seorang perempuan paruh baya, sebut saja Ibu Sutarti, berdiri di barisan ketiga sambil merapatkan jaket lusuhnya. Ia menggenggam erat dua lembar formulir perjanjian sewa rumah—berkas yang harus segera ia lengkapi dengan materai baru. Telapak tangannya terasa dingin, bukan semata karena udara, melainkan oleh berkelebatnya angka-angka: dulu cukup Rp6.000, sekarang harus Rp10.000.

“Mau bagaimana lagi, aturannya sudah begitu,” bisiknya setengah pada diri sendiri. Ia ingat, ketika pertama kali mengurus perjanjian serupa lima tahun lalu, selembar materai bergambar Garuda cukup ia beli dengan uang receh sisa belanja sayur. Kini, di hari Senin pertama bulan Februari 2021, materai baru dengan warna merah muda itu seperti menagih adaptasi—dan sejumput keluh kesah.

Per 1 Januari 2021, pemerintah resmi memberlakukan bea materai tunggal sebesar Rp10.000 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021. Materai lama dengan nominal Rp3.000 dan Rp6.000 perlahan ditarik dari peredaran, meskipun masyarakat masih diberi masa transisi. Bagi ribuan orang yang kesehariannya bergulat dengan dokumen hukum, administrasi, atau perdata, aturan baru ini bukan sekadar angka—ia adalah perubahan yang menyentuh langsung dompet dan rutinitas.

Dari Tiga Ribu ke Sepuluh Ribu, Sejarah Panjang yang Menyentuh Saku Rakyat

Tak banyak yang sadar, bea materai di Indonesia punya cerita panjang. Sejak era kolonial hingga reformasi, kertas kecil ini menjadi saksi bisu transaksi manusia: jual beli tanah, akta kelahiran, perjanjian utang piutang, sampai gugatan sederhana di pengadilan. Kini, pemerintah menyederhanakan tarif menjadi satu nominal demi efisiensi dan kepastian hukum—tentu dengan konsekuensi kenaikan yang cukup terasa bagi sebagian kalangan.

“Bagi saya, naiknya materai ini seperti cermin harga-harga lain yang juga melonjak. Dulu Rp6.000 masih bisa buat beli sebungkus rokok, sekarang semuanya serba mahal. Tapi ya, urusan berkas harus tetap jalan,” ujar Pak Andi, seorang juru tulis notaris yang sudah 15 tahun bolak-balik ke kantor pos.

Di sudut lain, seorang petugas loket, Mas Dedi, sibuk menyobek lembaran-lembaran materai dari bundelan tebal. Senyum ramahnya tak luntur meski pertanyaan dari para pembeli terus berulang: “Yang ini masih bisa dipakai?” tanya seorang pemuda dengan map cokelat di tangan. Dedi mengangguk sabar, menjelaskan bahwa materai baru sah digunakan dan wajib untuk dokumen yang dibuat mulai 1 Januari 2021. “Ini bukan beban, tapi bagian dari kontribusi kecil kita ke negara,” katanya dengan nada menghibur.

Kantor Pos, Saksi Bisu Geliat Adaptasi Warga

Kantor pos bukan sekadar tempat membeli perangko. Bagi banyak warga, ia adalah garda terdepan layanan publik yang menyentuh sendi-sendi kehidupan. Pagi itu, seorang nenek renta datang dengan langkah tertatih. Ia menggenggam selembar kuitansi jual beli tanah warisan, raut wajahnya campur aduk antara bingung dan harap. Seorang petugas keamanan, Rudi, lantas mendekat dan membimbingnya ke loket khusus.

“Nenek ini tadi bingung, katanya kok warnanya beda. Saya tenangkan, saya jelaskan kalau materainya sekarang memang model baru. Alhamdulillah, beliau lega setelah dapat,” kenang Rudi, sambil membantu sang nenek merekatkan materai di sudut kertas yang sudah menguning.

Momen-momen seperti ini bukan sekadar transaksi jual beli. Ada harapan, kelegaan, juga kepercayaan yang dipertaruhkan di atas selembar kertas segel. Bagi seorang ibu rumah tangga yang mengurus cerai, materai adalah pengabsah akhir dari air mata dan keputusan berat. Bagi pengusaha kecil, materai adalah kunci pengajuan kredit yang akan menghidupi keluarganya. Dan bagi negara, setiap keping materai yang laku adalah denyut nadi pembangunan yang mungkin tak kasat mata, tetapi riil mengalir ke berbagai sektor.

Menjelang siang, antrean di Kantor Pos Pusat kembali memanjang. Ibu Sutarti akhirnya tiba di depan loket, meletakkan uang pas Rp10.000, dan menerima selembar materai yang akan melegalkan kontrak rumahnya. Ia menatap kertas kecil itu sejenak, lalu menyelipkannya dengan hati-hati ke dalam dompet lusuhnya. “Ya sudah, yang penting anak-anak bisa tetap tinggal dengan tenang,” ujarnya lirih. Di luar, hujan mulai reda, menyisakan genangan air yang memantulkan langit Jakarta yang sibuk—dan lembaran-lembaran materai baru yang akan terus beredar, merekam setiap perikatan manusia. Demikian sekelumit kisah dari peralihan materai yang menyentuh banyak sisi kehidupan.