Wamendagri Ingatkan Pemda Prioritaskan Pendidikan untuk Tingkatkan SDM

Beritaseputar.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri), Ribka Haluk, memberikan penegasan penting kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) di tanah air. Ia menginstruksikan agar pelayanan dasar di sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam setiap perencanaan dan penganggaran daerah. Langkah ini dinilai krusial sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh demi mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

Ribka Haluk menyampaikan bahwa masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas generasi penerusnya. Oleh karena itu, pemenuhan layanan pendidikan yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga berkualitas tinggi, menjadi prasyarat mutlak yang tak bisa ditawar. Menurutnya, pemda tidak boleh lagi menempatkan pendidikan sebagai sektor pendukung, melainkan sebagai pilar utama yang akan mencetak SDM unggul dan mampu menjawab tantangan pembangunan di era yang semakin kompleks.

"Pendidikan bukan sekadar urusan administratif, melainkan investasi jangka panjang bangsa. Pemda harus bertanggung jawab penuh menghadirkan akses pendidikan yang adil, merata, dan inklusif bagi setiap warga negara di wilayahnya," tegas Ribka dalam keterangan resmi yang diterima media kami, Senin (20/1/2025).

Ia menjelaskan bahwa mandat ini bukanlah sekadar imbauan, melainkan telah diatur secara tegas dalam kerangka hukum nasional. Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 12 ayat (1), ditegaskan bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Artinya, mengabaikan sektor ini sama saja dengan melalaikan kewajiban konstitusional pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Wamendagri menekankan bahwa filosofi "adil, merata, dan inklusif" harus tercermin dalam setiap kebijakan daerah. Kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, atau antara masyarakat mampu dan kurang mampu, wajib diminimalkan. Pemda diminta untuk lebih responsif dalam mengidentifikasi kantong-kantong wilayah yang masih tertinggal dalam hal fasilitas sekolah, tenaga pendidik, serta sarana penunjang belajar.

Komitmen terhadap pendidikan dasar yang kuat diyakini akan menciptakan rantai nilai positif. Mulai dari penurunan angka putus sekolah, peningkatan daya saing tenaga kerja lokal, hingga akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pelaporan dari tim kami di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah daerah mulai mengalokasikan porsi APBD yang lebih signifikan untuk program beasiswa, rehabilitasi sekolah, dan peningkatan kompetensi guru sebagai respons atas arahan ini.

Dengan tenggat waktu menuju Indonesia Emas 2045 yang semakin dekat, Wamendagri berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin solid. Pemerintah tidak ingin pembangunan infrastruktur fisik berjalan pesat, tetapi justru meninggalkan pembangunan mental dan intelektual generasi muda.