Wakil Ketua DPR Tegaskan Semua Aspirasi Rakyat Akan Disikapi Serius

Jakarta - Gelombang aksi unjuk rasa yang menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah terus bergulir di berbagai wilayah. Menanggapi dinamika tersebut, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memberikan pernyataan resmi yang menekankan komitmen lembaga legislatif dalam menampung dan menindaklanjuti setiap keluhan dari masyarakat.

Saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (22/6/2026), Saan menyampaikan bahwa DPR memiliki mekanisme kelembagaan untuk merespons seluruh persoalan yang diadukan oleh rakyat. Ia memastikan tidak ada aspirasi yang akan diabaikan oleh para wakil rakyat.

"Ya kalau kita berharap di DPR ya, kita menyikapi semua persoalan lah. DPR itu bisa secara bersama-sama. Jadi semua yang menjadi aspirasi masyarakat, semua yang menjadi keluh-kesah masyarakat yang masuk ke DPR tentu kita sikapi secara apa bersama-sama," ujar Saan.

Pernyataan tersebut menegaskan sikap kolektif pimpinan dewan dalam menghadapi maraknya demonstrasi. Menurut laporan yang dihimpun media kami, Saan mengisyaratkan bahwa DPR akan memposisikan diri sebagai jembatan penghubung antara kebijakan eksekutif dan kepentingan publik. Ia berulang kali menekankan kata "bersama-sama", yang mengindikasikan bahwa proses penyelesaian keluhan publik akan melibatkan seluruh fraksi dan alat kelengkapan dewan yang relevan.

Lebih lanjut, politikus tersebut menjelaskan bahwa pintu DPR selalu terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keresahan. Mekanisme resmi seperti rapat dengar pendapat, audiensi, hingga penyerapan aspirasi langsung di daerah pemilihan menjadi instrumen yang akan dioptimalkan untuk menjaring masukan dari konstituen.

Di tengah sorotan terhadap berbagai isu hangat, Saan secara spesifik mengonfirmasi bahwa laporan-laporan terkait hak tanah adat dan konflik agraria telah menjadi prioritas pembahasan. Komisi terkait di DPR dikabarkan tengah melakukan pendalaman materi untuk merumuskan langkah legislatif yang diperlukan.

Dengan tensi politik yang semakin menghangat jelang penutupan masa sidang, komitmen Saan ini diharapkan mampu meredakan eskalasi demonstrasi. Media kami mencatat, dalam beberapa pekan terakhir, setidaknya ada beberapa elemen masyarakat sipil yang telah menyampaikan petisi resmi kepada pimpinan dewan untuk meminta percepatan pembahasan undang-undang yang pro-rakyat.