SURABAYA — Pemerintah Kota Surabaya Menjemput Warganya Sendiri demi Bansos Tepat Sasaran

Pagi itu, langit Surabaya masih menyisakan rintik gerimis. Di sebuah gang sempit di kawasan Tambaksari, Bu Ratmi (72) sudah duduk tenang di teras rumahnya, memeluk map lusuh berisi fotokopi KTP dan Kartu Keluarga. Dua kali sebelumnya, ia gagal mengambil bantuan sosial di kantor kelurahan karena lututnya yang semakin ringkih. Tapi hari ini, semuanya berbeda.

"Saya hampir menangis waktu Pak RT bilang jemputan datang. Biasanya harus naik ojek, ongkosnya lumayan. Sekarang malah diantar pulang-pergi," kenang Bu Ratmi sambil merapikan kerudungnya yang mulai pudar.

Inisiatif antar-jemput warga penerima bansos ini bukan sekadar akal-akalan birokrasi. Ini adalah pengakuan diam-diam bahwa kebaikan sistem tidak ada artinya jika yang paling membutuhkan justru terjebak di rumah mereka sendiri.

Di balik kemudi satu unit kendaraan operasional kelurahan, Andi (34), sukarelawan relawan sosial, melakoni rutinitas barunya. Sejak tiga pekan terakhir, ia menjelma lebih dari sekadar sopir—menjadi pendengar keluh para lansia, pengantar bagi penyandang disabilitas, dan kadang, teman ngobrol satu-satunya bagi mereka yang hidup sebatang kara.

"Ada Bu Sum, penyandang tuna netra. Beliau bilang, rasanya seperti punya cucu lagi setiap saya jemput. Saya sendiri justru merasa yang lebih banyak belajar dari mereka," tutur Andi, matanya menerawang.

Di atas kertas, program ini adalah upaya Pemkot Surabaya mengejar akurasi distribusi bansos sekaligus mempercepat penyaluran. Tetapi di gang-gang sempit, program ini menjelma urat nadi solidaritas yang merekatkan kembali rasa percaya warga pada kota mereka.

Mengapa Strategi Ini Lebih dari Sekadar Transportasi

Sistem distribusi bantuan konvensional kerap menempatkan beban pada penerima untuk hadir di titik kumpul. Akibatnya, lansia, penyandang disabilitas, dan warga di kantong terisolasi justru menjadi kelompok paling rentan terlewat.

Pendekatan antar-jemput membalik logika itu: negara yang mendatangi warga, bukan sebaliknya. Ini adalah praktik konkret dari kebijakan inklusif yang selama ini sering berhenti di atas kertas. Dengan armada sederhana—beberapa mobil dinas, kendaraan bak terbuka, bahkan sesekali motor—petugas menyisir setiap RW prioritas.

Implikasi personalnya signifikan. Bagi Bu Ratmi, jemputan itu berarti penghematan ongkos ojek Rp40.000 pulang-pergi, yang baginya setara dengan uang belanja dua hari. Bagi Bu Sum, itu berarti kemerdekaan mengakses haknya tanpa harus bergantung pada tetangga yang waktu luangnya terbatas.

"Kita sedang melihat pergeseran dari birokrasi prosedural ke birokrasi empatik. Model antar-jemput ini sederhana, tetapi dampak psikososialnya dalam karena warga merasa dilihat, bukan sekadar nomor penerima bantuan," ujar Dr. Siti Marwah, pengamat kebijakan sosial dari Universitas Airlangga.

Membandingkan Dua Muka Distribusi Bansos

Data sementara Dinas Sosial Surabaya mencatat sistem ini sudah menjangkau 12.400 penerima dari total 89.000 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 31 kecamatan. Angka drop-out penerimaan bantuan akibat kendala mobilitas turun 34% dibandingkan periode sebelumnya.

Yang lebih menarik: ketika warga dijemput, petugas juga mendapat gambaran langsung kondisi lapangan. Rumah yang ternyata lebih layak dari data, sebaliknya keluarga yang ternyata jauh lebih miskin dari catatan—semua terverifikasi natural. Distribusi bansos perlahan berubah juga menjadi audit sosial.

Namun program ini tidak antitatangan. Armada terbatas. Beberapa kelurahan hanya punya satu kendaraan operasional. Andi dan rekan-rekannya kadang harus bolak-balik empat kali dalam sehari ke gang yang sama karena keterbatasan kapasitas angkut. Kelelahan mulai menjadi keluhan yang berulang, meski selalu ditutup dengan senyum.

"Ya capek, Mas. Tapi lihat mereka senang dan bisa makan, pegal ini hilang sendiri," ujar Andi pelan.

Pemkot Surabaya berencana menambah 15 armada tambahan dan merekrut 200 sukarelawan baru agar cakupan bisa diperluas hingga ke permukiman terjauh sebelum akhir tahun. Jika berhasil, Surabaya tak hanya membagikan beras dan telur, tetapi juga satu hal yang jauh lebih langka dalam birokrasi modern: martabat yang diantar langsung ke depan pintu.