Ritual Injak Kepala Kerbau bukan Simbol Politik, Ini Makna di Balik Tradisi Adat Lampung

Prosesi pemberian gelar adat kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Lampung memunculkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Salah satu momen yang paling menyita perhatian adalah ketika Jokowi menginjak kepala kerbau di atas bentangan karpet merah. Tokoh adat Lampung Pepadun Suttan Seghayo Dipuncak Nur, Mawardi Harirama, angkat bicara untuk meluruskan pemaknaan yang keliru terhadap ritual sakral tersebut.

Mawardi meminta masyarakat tidak mengaitkan prosesi itu dengan kepentingan politik apa pun. Menurutnya, menginjak kepala kerbau adalah bagian penting dari rangkaian adat Begawi Cakak Pepadun atau Munggah Bumi—sebuah upacara kenaikan derajat dalam masyarakat adat Lampung Pepadun yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ritual ini bukan pagelaran simbolis biasa, tetapi memiliki akar filosofis yang dalam.

"Menempatkan jari kaki di atas kepala kerbau untuk menghilangkan sifat-sifat binatang dalam diri, seperti sifat sombong, iri dengki, tamak, dan sifat buruk lainnya. Jadi tidak ada hubungan dengan politik," jelas Mawardi seperti dikonfirmasi oleh media kami, Senin (29/6/2026).

Dalam kosmologi adat Lampung, kerbau dipilih bukan karena kebetulan. Hewan ini melambangkan kekuatan besar, tetapi juga bisa menjadi metafora atas dorongan-dorongan rendah manusia yang harus dikendalikan. Titik pijakan di kepala kerbau menjadi simbol penaklukan dan penguasaan diri. Dengan menginjak kepala kerbau, seseorang yang menerima gelar adat dihadapkan pada kontrak spiritual untuk meninggalkan keangkuhan dan nafsu yang seringkali menjadi sumber malapetaka sosial dan politik.

Tradisi Begawi Cakak Pepadun biasanya melibatkan kerbau atau sapi sebagai hewan kurban utama. Prosesi ini menandai kenaikan status seseorang dalam struktur adat, dari anggota biasa menjadi seorang yang memiliki kedudukan terhormat dan wajib menjunjung nilai-nilai luhur. Ritual menginjak kepala kerbau adalah klimaks dari upacara tersebut—sebuah deklarasi bahwa si penerima gelar telah siap mengemban tanggung jawab besar dengan hati bersih, jauh dari sifat-sifat yang merusak tatanan.

Klarifikasi ini disampaikan di tengah maraknya komentar warganet yang mempertanyakan relevansi simbolik ritual tersebut dengan masa jabatan atau pewarisan kekuasaan. Mawardi menegaskan bahwa membaca tradisi leluhur dengan kacamata politik praktis adalah kekeliruan yang mencederai kearifan lokal yang telah bertahan ratusan tahun.

Pernyataan tokoh adat ini diharapkan mampu meredakan spekulasi dan mengembalikan penghormatan terhadap ragam budaya Nusantara yang kerap disalahpahami ketika bersinggungan dengan figur publik. Informasi selengkapnya mengenai gelaran adat ini dapat diikuti melalui kanal resmi Beritaseputar.com.