5.000 Pelaku UMK Terima Sertifikat Halal, Kepala BPJPH Tegaskan Peran Strategis sebagai Instrumen Ekonomi Nasional

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa sertifikasi halal kini telah bertransformasi menjadi lebih dari sekadar jaminan perlindungan bagi konsumen muslim. Dalam perkembangan terkini, sertifikat halal dinilai sebagai instrumen ekonomi strategis yang mampu memberikan nilai tambah signifikan bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap produk dalam negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai acara penyerahan simbolis 5.000 sertifikat halal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) binaan dari berbagai pihak. Acara yang berlangsung di Gedung Griya Ganesha Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten itu menjadi momentum penting dalam memperluas cakupan sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha kecil.

"Halal kini telah menjadi instrumen penting ekonomi. Halal value chain terbukti memiliki kontribusi ekonomi yang sangat besar, kontribusinya tembus 27% PDB Nasional. Angkanya itu sama dengan sekitar Rp4.900 triliun," ujar Haikal dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).

Haikal menjelaskan bahwa rantai nilai halal mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari sektor makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, hingga pariwisata dan keuangan syariah. Kontribusi sebesar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tersebut mencerminkan betapa besarnya potensi ekonomi yang dapat terus dikembangkan melalui penguatan ekosistem halal di Indonesia.

Penyerahan ribuan sertifikat halal ini merupakan hasil kolaborasi antara BPJPH dengan sejumlah pemangku kepentingan. Para penerima manfaat berasal dari program pembinaan PT Gajah Tunggal Tbk, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Universitas Pamulang, serta peserta Program Sertifikat Halal Gratis yang digagas oleh BPJPH.

Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memfasilitasi pelaku UMK agar dapat memperoleh sertifikasi halal tanpa terbebani biaya. Langkah ini dinilai krusial mengingat sektor UMK merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia.

Dengan mengantongi sertifikat halal, para pelaku UMK diharapkan mampu memperluas akses pasar, baik di tingkat domestik maupun internasional. Sertifikasi ini menjadi nilai tambah yang membedakan produk mereka di tengah persaingan yang semakin ketat, terutama menjelang implementasi penuh kewajiban sertifikasi halal sesuai amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Haikal menambahkan bahwa BPJPH akan terus mendorong percepatan sertifikasi halal di seluruh wilayah Indonesia dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam membangun ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian disampaikan dalam laporan yang dihimpun Beritaseputar.com.