Purbaya Akui Kecolongan, Anggaran Motor Listrik MBG Tetap Jalan Meski Sudah Ditolak

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara soal polemik pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Ia mengaku “kecele” lantaran anggaran pembelian ratusan unit motor listrik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap lolos, padahal sebelumnya sudah ia nyatakan tidak disetujui. Kasus ini kini tengah ditelisik Kejaksaan Agung dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola MBG, dan pengadaan motor listrik diduga kuat digelembungkan biayanya.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Purbaya di hadapan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rapat kerja pada Senin (22/6/2026). Dengan nada reflektif, ia mengakui bahwa insiden ini menjadi tamparan keras bagi internal kementerian yang dipimpinnya.

“Itu kan satu pelajaran buat pemerintah ya, nanti akan kita monitor lebih detail. Saya tanya Sekjen tadi, boleh nggak bilang saya nggak tahu atau kecele, dia bilang jangan bilang, tetapi itu yang terjadi,” ujar Purbaya.

Transaksi Maret 2026 Muncul Tanpa Restu

Bendahara negara itu mengurai kronologi kekecewaannya. Menurut Purbaya, program pengadaan motor listrik untuk operasional BGN sudah ia tolak sejak tahap perencanaan. Namun, yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaannya: pada Maret 2026, transaksi pembelian tereksekusi dan anggaran mengalir begitu saja. Fakta inilah yang membuat Purbaya menyebut dirinya dan jajaran terkejut—sebuah kondisi yang dalam istilah longgar ia sebut sebagai “kecele”.

Pengakuan ini sekaligus menegaskan bahwa di tubuh Kementerian Keuangan sendiri masih terdapat celah serius dalam pengawasan realisasi anggaran. Alih-alih tertahan, pengajuan yang sudah tidak direstui justru lolos hingga tahap pencairan dana. Indikasi pemaksaan atau penyelundupan anggaran tersebut kini menjadi fokus pemeriksaan, terutama terkait dugaan penggelembungan nilai satuan motor yang tidak wajar.

Sanksi Internal dan Janji Perbaikan

Purbaya tak tinggal diam. Ia mengaku telah mengambil langkah tegas terhadap bawahannya yang diduga bermain dalam pelolosan anggaran. Meski tak memerinci identitas maupun bentuk hukuman yang diberikan, Purbaya menekankan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme persetujuan dan pencairan dana akan segera diperbaiki.

“Saya langsung tindak pihak-pihak di Kementerian Keuangan yang meloloskan anggaran itu. Tidak boleh ada lagi kejadian seperti ini,” ungkapnya dalam forum yang sama.

Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan beberapa tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG. Motor listrik yang seharusnya menjadi alat penunjang distribusi makanan gratis itu, dalam audit sementara, dicurigai dibeli dengan harga hingga dua kali lipat dari harga pasar. Jika terbukti, modus ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencoreng program prioritas pemerintah yang seyogianya langsung menyapa rakyat di lapangan.

Refleksi bagi Pemerintah

Di depan senator daerah, Purbaya menyebut insiden ini sebagai pelajaran mahal bagi seluruh jajaran eksekutif. Ia berjanji pengawasan akan lebih diperketat, tidak sekadar bersandar pada asumsi administratif, melainkan pemantauan detail hingga ke tahap realisasi. Purbaya juga memastikan kerja sama penuh dengan aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini, termasuk membuka akses data keuangan yang dibutuhkan penyidik.

Pernyataan Purbaya sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tak akan menoleransi penyalahgunaan wewenang dalam program strategis nasional. Koordinasi antara BGN, Kementerian Keuangan, dan pengawas internal disebut akan direstrukturisasi agar celah serupa tak terulang. Dengan kasus ini masih bergulir, publik pun menanti sejauh mana komitmen pemerintah untuk membersihkan tata kelola program MBG dari praktik korupsi yang menyakiti hajat hidup orang banyak.